Berita NTT

Kukuhkan Kepala Perwakilan BKKBN NTT, Penjabat Gubernur NTT Soroti Isu Kemiskinan dan Stunting

Ayodhia menyebut, salah satu program yang dijalankan bersama BKKBN adalah penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga.

POS-KUPANG.COM/EKLESIA MEI
Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia GL Kalake, SH, MDC mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTT, Dr. Dadi Ahmad Roswandi, S.Si.,M di Aula Fernandes lantai IV Kantor Gubernur NTT, Senin 18 Maret 2024. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eklesia Mei

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dalam mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTT, Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia GL Kalake, SH, MDC menyoroti isu kemiskinan dan stunting.

Acara pengukuhan itu berlangsung di Aula Fernandes lantai IV Kantor Gubernur NTT, Senin 18 Maret 2024.

Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake menyampaikan, saat ini Provinsi Nusa Tenggara Timur dihadapkan dengan 2 (dua) isu penting yang menjadi pekerjaan besar bagi semua pihak yaitu upaya penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem serta penanggulangan stunting.

"Pemerintah Provinsi NTT terus berupaya untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut melalui kerja kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait lainnya," ungkapnya.

Ayodhia menyebut, salah satu program yang dijalankan bersama BKKBN adalah penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga.

Menurutnya, hal itu didasarkan pada keadaan kemiskinan yang erat kaitannya dengan tingginya jumlah kelahiran terutama pada kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Baca juga: Penjabat Gubernur NTT Minta Kepala Perwakilan BKKBN NTT Konsolidasikan Program Penurunan Stunting

"Jumlah anggota keluarga yang tidak dibarengi dengan pendapatan keluarga yang mencukupi akan menyulitkan anak-anak bertumbuh dan berkembang secara optimal sehingga berpotensi menjadi anak-anak stunting," ungkapnya.

Berdasarkan hasil Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM), sebutnya, NTT sudah berhasil menurunkan sekitar 4,4 persen per tahun yaitu sejak tahun 2018 sebesar 30,1 persen menjadi 24,0 persen Tahun 2019, terus menurun menjadi 20,9 persen tahun 2021, 17,7 persen Tahun 2022 dan kini menjadi 15,2 persen dari hasil penimbangan bulan Agustus 2023.

"Hasil ini merupakan kerja keras semua pihak, baik instansi pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, NGO dan stakeholders lainnya. Kita sudah berada pada jalur yang benar, namun kita tidak boleh berpuas hati," ujarnya.

Ayodhia berharap, semua pihak terutama jajaran BKKBN baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berperan sebagai sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk melakukan langkah-langkah koordinasi yang dinamis dengan semua sektor, baik yang berperan dalam intervensi spesifik maupun sensitif.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN NTT yang telah dikukuhkan, Dr. Dadi Ahmad Roswandi, S.Si.,M mengatakan, untuk perencanaan ke depannya, dirinya akan melihat beberapa indikator yang telah dilakukan sebelumnya.

Baca juga: BKKBN NTT Terima Penghargaan Pos Kupang Awards, Elsa Pongtuluran: Jadi Pemacu untuk Terus Berinovasi

Untuk yang sudah baik akan ditingkatkan  dan yang kurang akan dikejar pencapaian targetnya.

"Kita akan mengejar target itu termasuk di dalamnya percepatan penurunan stunting yang masih di bawah rata-rata nasional, karena tahun ini target 14 persen, Kita butuh kolaborasi semua pihak," ungkapnya.

Dikatakan Dadi, dalam obrolannya dengan Penjabat Gubernur dan Pimpinan DPRD NTT membahas untuk gunakan pangan lokal sebagai makanan pendamping asi bagi bayi usia enam bulan ke atas dan juga bagi para ibu.

"Kita akan gunakan pangan lokal untuk kita edukasikan kepada ibu-ibu muda. Kita juga harus edukasi bagaimana pola asuh yang baik," katanya. (cr20)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved