Ray Rangkuti Yakin, PKS dan PDIP Tak Mudah Bergabung di Koalisi Prabowo-Gibran

POS-KUPANG.COM – Meski saat ini ada upaya merangkul partai-partai politik untuk bergabung di Koalisi Indonesia Maju yang bakan dipimpin Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, namun hal itu agak sulit untuk Partai Keadilan Sejahtera dan PDI Perjuangan.

“Kalau saya lihat, saya juga punya keyakinan bahwa PKS dan PDIP itu tidak mudah diajak masuk ke dalam koalisi itu. Kalau NasDem dan PKB, ya masih ada kemungkinan untuk bergabung."

Hal tersebut disampaikan Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti Ketika dihubungi awak media, Jumat 15 Maret 2024.

Dikatakannya, PKS dan PDIP itu tak akan mudah diajak bergabung ke koalisi besar Prabowo-Gibran. Dua partai politik ini berkemungkinan lebih memilih untuk tetap berada di luar pemerintahan.

"Sementara PPP, kalau diminta untuk bergabung kemungkinan mereka akan bergabung. Sementara Partai Demokrat berkenan untuk berbagi. Artinya paling hebat Demokrat dapat satu jatah Menteri,” ujarnya.

Akan tetapi, katanya, kalau tidak ada parpol tambahan yang bergabung dalam koalisi tersebut, maka ada kemungkinan kalau Partai Demokrat mendapat dua kursi menteri," kata Ray memprediksi.

"Tapi itu baru dalam pandangan Demokrat belum dari pandangan parpol lainnya.  Sebetulnya masalah bukan dari luar tapi di dalam apakah partai-partai di dalam siap berbagi. Mengingat dirasa kemenangan (Prabowo-Gibran) mutlak," tegasnya.

Sebelumnya, Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disebut berencana memperbesar koalisi.

Hal itu diungkap Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron.

Menurutnya, langkah politik untuk mengajak partai politik (parpol) di luar koalisi untuk bergabung lumrah dilakukan pada saat ini.

“Saya kira upaya untuk memperkuat koalisi pasti ada, karena bagaimana pun pemerintah yang kuat didukung partai-partai yang besar, oleh kursi yang cukup di parlemen,” ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.

Namun, Herman mengaku tak memahami apakah langkah untuk menggandeng berbagai parpol itu dilakukan untuk menggagalkan dorongan penggunaan hak angket DPR RI guna menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Tapi, ia menyebutkan bahwa usaha membentuk koalisi besar memang benar adanya.

Pasalnya, untuk menjalankan roda pemerintahan yang optimal dibutuhkan bantuan dari kekuatan berbagai parpol besar di parlemen.

“Supaya berbagai program itu bisa dijalankan dengan baik. Karena bagaimanapun hampir seluruh segmen berbangsa dan bernegara apalagi program pemerintah itu kan sangat bergantung keputusan-keputusan di DPR,” papar dia.