Harga Beras, Cabai dan Telur Naik, Daya Beli Masyarakat Terpukul di Momen Ramadan

“Seperti makan siang gratis, kemungkinan besar akan memakan porsi program lain yang sudah ada dan menambah dorongan untuk meningkatkan penerimaan,” ungkapnya.

Dia bilang, naiknya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) demi memenuhi peningkatan dari sisi belanja. Tetapi di saat yang sama, peningkatan penerimaan secara tidak hati-hati akan berdampak pada daya beli masyarakat.

“Apalagi diprediksi global tumbuh melambat, mitra dagang kita tumbuh lebih lambat tahun ini dikhawatirkan akan berimbas ke ekonomi domestik, termasuk selain ekspor-impor, juga konsumsi rumah tangga,” tandasnya.

Ekonom Center of Economic an Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024 bisa mencapai level 5 - 5,1 persen.

Menurutnya, momen Ramadan membawa efek positif ke konsumsi rumah tangga. “Kenaikan harga tidak akan mengurangi konsumsi rumah tangga di bulan Ramadan, hanya memperlambat,” katanya kepada KONTAN.

Huda menuturkan, seperti tahun sebelumnya, tiap kuartal yang bertepatan dengan momen Ramadan Dan lebaran biasanya lebih tinggi pertumbuhan ekonominya.

Dia bilang, ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang meningkat pada momen tersebut terutama pangan dan sandang. “Biasanya yang naik adalah sektor penyediaan makan dan minum, industri tekstil dan telekomunikasi,” pungkasnya.

Pemerintah jaga daya beli

Pemerintah melihat upaya untuk menjaga daya beli akan menjadi kebijakan yang berkesinambungan.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan, kebijakan tersebut tidak hanya berfokus kepada masyarakat kelas bawah sebagai bentuk menjaga pengeluaran di tengah ketidakpastian ekonomi.

"Akan tetapi juga memastikan masyarakat kelas menengah memiliki insentif untuk tetap meningkatkan konsumsi di tengah ketidakpastian ekonomi," ujar Ferry kepada Kontan.co.id, Selasa (12/3/2024).

Ia menyampaikan, stimulus untuk masyarakat kelas menengah tetap berjalan, seperti insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan serta sektor kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam bentuk PPN DTP.

Sementara untuk masyarakat kelas bawah, penyaluran bansos reguler tetap dilakukan sesuai perencanaan maupun bantuan pangan beras yang disalurkan Januari hingga Maret 2024 dan dapat diperpanjang dari April sampai Juni 2024 dengan catatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih memungkinkan.

"Kita harapkan mampu menahan transmisi adanya gejolak harga terhadap potensi kenaikan angka kemiskinan," katanya.

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI Teuku Riefky menilai pemberian bantuan sosial perlu dilanjutkan mengingat daya beli masyarakat yang semakin menurun. (*)