Tenaga Ahli Menko Perekonomian: Sumber Dana Makan Siang Gratis Bukan dari Dana BOS

POS-KUPANG.COM – Pasca perolehan suara sementara dari real count KPU RI, menempatkan Prabowo Subianto sebagai yang paling unggul dalam Pilpres 2024, sejak itu pula program makan siang gratis mulai diobok-obok oleh sejumlah pihak yang menamakan diri sebagai kelompok oposisi.

Salah figur yang juga bicara keras atas program makan siang tersebut, adalah Politisi PDI Perjuangan asal NTT, yakni Andreas Hugo Pareira.

Dalam pernyataannya ia menyebutkan bahwa pihaknya tidak sependapat kalau dana untuk Program Makan Siang Gratis untuk anas sekolah itu dicopot dari dana biaya operasional sekolah atau dana BOS.

Ia menyatakan bahwa pihaknya tidak setuju kalau dana BOS tersebut dialihkan penggunaannya untuk membiayai program makan siang gratis yang akan diterapkan oleh Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka jika sudah ditetapkan dan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden periode lima tahun ke depan.

Atas pelbagai sorotan itulah, sehingga Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Ahmed Zaki Izkandar angkat bicara,

Ia menyebutkan bahwa dana yang digunakan untuk program makan siang gratis tersebut, tidak bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dikatakannya, kalau pun dana BOS bakal dijadikan untuk biaya makan siang gratis, maka pemerintah bakal menambah alokasi anggaran sebagai dana BOS tambahan.

"Garis bawahi lagi (program makan siang gratis) di luar atau tidak mengotak-atik BOS reguler yang sekarang ini sedang berjalan. Jadi ini namanya BOS tambahan," ujarnya.

Pada bagian lain, Ahmed Zaki Izkandar juga menyebutkan bahwa wacana pemanfaatan dana BOS untuk program makan siang gratis tersebut, merupakan usulan dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang yang sebelumnya telah melakukan simulasi makan siang gratis.

"Jadi apapun nanti ada usulan lagi yang sebelumnya melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk dikirim ke Kabupaten/Kota kemudian dari Kab/Kota dikirim ke sekolah-sekolah," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pembahasan mengenai program makan siang gratis itu akan dilakukan setelah ada pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kita baru bisa membahas setelah ada keputusan daripada KPU, siapa pemerintah yang akan datang," kata Airlangga saat Konferensi Pers di Kantornya, Jumat 8 Maret 2024.

Dia juga mengatakan posisi pemerintah dalam hal ini adalah untuk berbelanja masalah. Hasil daripada itu bakal berujung pada pembuatan kebijakan dari pemerintahan yang baru agar tepat sasaran.

Baca juga: Menantu Presiden Jokowi Masuk Dalam Bursa Bupati Sleman, Benarkah Diusung Gerindra?

"Sekali lagi kita baru bahas dalam APBN sesudah ada keputusan dari KPU siapa pemerintah yang akan datang. Jadi kita selalu sebut pemerintah yang akan datang karena penggunaan APBN 2025 adalah pemerintah akan datang," paparnya.

Adapun Airlangga menyebut bahwa masih diperlukan simulasi-simulasi lain untuk pemerintah berbelanja masalah dalam program ini.

"Dengan semakin banyak volunteer makin banyak opsi-opsi terlihat dari situ, pemerintah bikin kebijakan, dan tugas Bappenas nanti susunan itu dalam 1 bulan ke depan karena APBN akan lebih detail 1 bulan ke depan masalah kementerian lain itu bagian dari amplop APBN," tuturnya. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS