Wakil Ketua DPRD Sikka Sebut Banyak Oknum Anggota yang Tidak Berjuang untuk Rakyat Tapi Dapat Pokir

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Albert Aquinaldo 

POS-KUPANG.COM, MAUMERE - Wakil Ketua DPRD Sikka, Yosep Karmianto Eri menyebut banyak oknum anggota DPRD Sikka yang tidak pernah berjuang untuk rakyat tetapi tetap mendapatkan dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) sebesar Rp 1 milyar pertahun. 

Diakui politisi PKB asal Kecamatan Palue itu, ditengah kondisi keuangan Kabupaten Sikka yang sedang tidak stabil pokir dinilai benar membantu rakyat tetapi program strategis besar pemerintah tidak tuntas. 

Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Sikka, Yosep Karmianto Eri yang juga merupakan Ketua DPC PKB Kabupaten Sikka kepada POS-KUPANG.COM, Jumat, 8 Maret 2024 pagi melalui telepon selularnya. 

"Pemerintah perlu melihat kembali soal perencanaan politis dalam pembangunan 2055, dengan melihat kondisi anggaran kita selama ini, pokir DPRD itu salah satu unsur yang benar membantu rakyat tetapi program strategis yang besar itu sama sekali tidak tuntas karena pokir lebih banyak kepada program-program perencanaan yang kecil," ujar politisi yang kerap disapa Cak Manto ini. 

Baca juga: Harga Beras Meroket, Tukang Ojek di Sikka Terpaksa Belanja Beras Satu Kilogram per Hari

Dia meminta pemerintah mengkaji ulang soal dana pokir DPRD dengan lebih memprioritaskan perencanaan partisipatif oleh rakyat dan teknokratik serta melihat kondisi daerah.

Selain itu, Manto Eri juga secara tegas menyatakan banyak oknum-oknum anggota DPRD Sikka yang tidak mengerti soal tata kelola pemerintah, soal anggaran dan tidak pernah berjuang untuk rakyat. 

"Tapi hanya duduk saja tidur bangun makan pulang dapat uang, terima pokir Karena banyak orang yang mimpi maju DPRD untuk dapat pokir, mereka tidak mengerti bahkan tidak layak duduk di DPRD, lembaga yang terhormat ini," sebut Manto Eri. 

Sufriyance Merison Botu juga menyampaikan hal senada terkait kajian ulang terhadap Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD bila perlu ditiadakan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

"Kalau Rp 35 milyar untuk hal-hal yang tidak menunjang RPJMD yang saya lihat selama ini, itukan (red: dana pokir) semata-mata untuk kepentingan politik tetapi ternyata juga tidak efektif untuk mendulang perolehan suara, kalau pokir itu dipertimbangkan sebagai usulan politis yang ujung-ujungnya berdampak pada perolehan suara maka itu sangat jauh dari harapan," ujar Merison Botu. 

Lebih lanjut Merison Botu mengatakan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD tidak selamanya harus diterjemahkan ke dalam program kegiatan tetapi bisa dalam bentuk lain dan yang terjadi selama ini DPRD sudah masuk ke dalam ranah eksekutif (red: pemerintah) dengan mengusulkan program kegiatan yang sebenarnya adalah tugas dari pemerintah. 

"Soal pokir ini memang harus dikaji kembali dan bila perlu dihilangkan saja sehingga kita betul-betul ada bersama pemerintah, visi misi bupati dan wakil bupati yang dituangkan dalam RPJMD itu yang kita berjuang bersama," tambah Son Botu. 

Sementara itu politisi PDIP, Stef Sumandi menilai tidak ada yang salah dengan prosedur pendekatan perencanaan baik itu pendekatan secara politik, teknokratik maupun partisipasi masyarakat melalui Musrenbang. 

"Kalau pimpinan DPRD menilai pokir DPRD ini perlu dikurangi saya kira kita perlu lihat nanti disidang-sidang selanjutnya seperti apa kebutuhan yang diajukan pemerintah mana yang lebih strategis dan mana yang harus diutamakan. Kalau dibilang pokir selama ini keliru saya pikir tidak karena sesuai berjalan dengan porsinya masing-masing," jelas Stef Sumandi.

Dia juga mengatakan, selama ini DPRD Sikka terus menganggarkan angaran program-program strategis pemerintah seperti beasiswa, pembangunan fisik dan program strategis lainnya.