KKB Papua: Peneliti Australian National University Tawarkan Alternatif Pendekatan

"Ironisnya, baik kepolisian lokal maupun panglima TNI justru memproduksi narasi kontraproduktif, seperti dana tebusan untuk membebaskan sandera. Hal ini justru mengakibatkan hilangnya kepercayaan kelompok bersenjata terhadap itikad baik pemerintah untuk melakukan negosiasi damai dan menghargai keberadaan para pihak yang berkonflik," tulis Hipolitus.

Tawaran terbaru pihak TPNPB untuk melibatkan aktor internasional dalam pembebasan pilot justru semakin mempertegas kegagalan sejumlah metode persuasif dan koersif yang dijalankan pemerintah pusat dan daerah setahun belakangan.

Selain sulitnya komunikasi dengan kelompok pimpinan Egianus, pemerintah pusat juga kesulitan membangun komunikasi dengan sejumlah kelompok bersenjata lain di wilayah pegunungan yang terus melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil dan aparat keamanan.

Di sisi lain, masyarakat lokal juga masih memiliki trauma berkepanjangan atas kebrutalan aparat keamanan. Hal ini seolah bertolak belakang dengan sejumlah jargon aparat keamanan tentang membangun komunikasi sosial, komunikasi konstruktif, dan pendekatan budaya yang terus disampaikan, tetapi tidak mendapatkan dukungan luas di Papua.

Dia menilai dengan semakin berlarutnya upaya pembebasan pilot dan tidak kondusifnya situasi keamanan yang disertai sejumlah persoalan sosial, lingkungan, dan ekonomi yang tidak terselesaikan di Papua menjadi catatan memprihatinkan di akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sekaligus menjadi beban yang harus diselesaikan pemerintahan baru yang akan datang.

"Apabila kelak persoalan Papua bukan menjadi prioritas bagi para kandidat presiden, integritas kita sebagai negara akan terus tergerus dan penyelesaian menyeluruh dan bermartabat untuk konflik Papua akan semakin sulit," pesan Hipolitus mengakhiri artikelnya.

(kompas.id)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS