DPRD NTT Komentari Uji Coba Program Makan Siang Gratis Oleh Dinas Dikbud NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi 

POS-KUPANG.COM, KUPANG -  Anggota DPRD NTT Ana Waha Kolin mengomentari Uji Coba Program Makan Siang Gratis yang dijalankan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Provinsi NTT ( Dinas dikbud NTT ). 

Diketahui, Dinas Dikbud NTT tengah melakukan Uji Coba Program Makan Siang Gratis. di dua sekolah di Kota Kupang.

Anggota DPRD NTT Ana Waha Kolin mengatakan, program  makan siang gratis merupakan program pemerintah pusat.

Karena itu, idak mungkin dilakukan pembagian anggaran antara pemerintah pusat dan daerah. 

"Kita lihat outputnya. Diharapkan Pemerintah NTT bisa melihat Program itu membantu anak sekolah. Tapi kalau itu menguras dana BOS itu akan masalah juga," kata Ana Waha Kolin, Senin (4/3/2024). 

Baca juga: Besok, Dinas Dikbud NTT Gelar Makan Siang Gratis di SMAN 11 Kupang 

Politisi PKB ini menyebut, bila program itu menggunakan dana BOS justru menambah persoalan baru. Sebab, selama ini dana BOS yang terbatas, ikut membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 

Sisi lain, hitungan maupun pelibatan guru untuk program itu harus jelas. Dia khawatir dengan dana BOS yang diwacanakan akan menyokong makan siang gratis di sekolah-sekolah. 

"Menurut saya agak tidak benar ini. Kalau mau diberlakukan, harusnya tunggu selesai pelantikan. Itu kan bukan program Jokowi," kata Ana Koli, yang pernah berada di Komisi V DPRD NTT, bermitra dengan Dinas Pendidikan. 

Ana Kolin mengingatkan sekolah agar lebih hati-hati menjalankan program itu, apalagi menggunakan dana BOS. Karena, sejauh ini penggunaan dana BOS telah diatur sesuai dengan perencanaan yang dibuat. 

Jika ingin menjalankan program itu, ia meminta Dikbud NTT atau sekolah agar menggunakan sumber anggaran lainnya atau APBN. Ia menyayangkan banyak sekolah swasta di NTT sangat membutuhkan dana BOS. Sehingga dana BOS tidak boleh dialihfungsikan ke hal lainnya. 

Baca juga: Mahfud MD Soroti Simulasi Program Makan Siang Gratis: Mestinya Tidak Dibicarakan Sekarang

"Tidak etis diberlakukan saat ini sesuai dengan nilai Pancasila. Kalau mau lakukan, dengan dana lain," sebutnya. 

Di samping itu, Dikbud NTT perlu melakukan penerapan program itu ke sekolah contoh sebelum menyebar ke seluruh sekolah yang ada. (fan)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS