KPU Akui Sirekap Salah Baca Angka 3 Menjadi 8 dan Angka 2 Jadi 7

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan Fraksinya menerima banyak masukan masyarakat perihal data real count yang ditampilkan dalam laman resmi KPU https://pemilu2024.kpu.go.id/ yang dinilai tidak akurat dan kacau.

"Data perolehan suara partai-partai tidak mencerminkan realitas persentase suara masuk. Pun jika dijumlahkan perolehan suara partai dan masing-masing calegnya totalnya tidak sinkron dengan yang tertulis di laman tersebut," kata Jazuli Juwaini.

Hal ini, lanjut Jazuli, dikhawatirkan menjadi sumber masalah baru menyangkut integritas hasil pemilu. Karena setiap suara sangat berharga maka akurasi dan validitas sistem hitung KPU harus benar-benar dijamin, bukan malah menimbulkan tanda tanya dan keragu-raguan publik.

"KPU harus mengevaluasi real count penghitungan suara yang ditampilkan di website-nya dan menjelaskan kepada publik mengapa angka-angkanya demikian dan menimbulkan banyak tanya di masyarakat," terangnya.

Jika KPU tidak segera memperbaiki akurasi dan validitas data-data yang ditampilkan lebih baik real count-nya ditutup saja sehingga tidak menimbulkan keraguan kualitas dan integritas hasil pemilu.

"Demikian juga jika Sirekap KPU tidak terjamin validitasnya karena berbagai alasan teknis maka proses rekap harus dikembalikan hanya dengan penghitungan manual berdasarkan C1 hasil di setiap TPS," kata Jazuli.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan, saat ini mulai muncul ketidakpercayaan proses Pemilu akibat adanya gangguan dalam Sirekap milik KPU.

"Ketidakpercayaan mulai naik berkenaan dengan Sirekap yang mengalami gangguan. KPU menyatakan ada jutaan yang berusaha meretas Sirekap.," kata Lolly.

Baca juga: Aplikasi Sirekap Sempat Terganggu di Sikka, Polisi Jaga Ketat Kotak Suara 

Lolly sendiri telah mengingatkan jajaran pengawas Pemilu untuk terus melakukan pengawasan melekat sesuai prosedur dalam proses rekapitulasi penghitungan suara.

Proses penghitungan ini disebut Lolly merupakan tahapan penting sehingga diperlukan kehati-hatian segala langkah pengawasan.

"Kita saat ini memasuki tahapan yang amat penting. Akan menjadi masa-masa yang menentukan bagaimana kualitas kerja pengawasan kita dalam proses rekapitulasi berjenjang yang akan kita lakukan. Ini membutuhkan kehati-hatian secara tata cara prosedur dan mekanisme tidak boleh ada yang tidak benar," tuturnya.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, kepercayaan masyarakat terhadap KPU bisa menurun akibat aplikasi Sirekap yang bermasalah.

"Jika masih terdapat banyak kekurangan, maka trust masyarakat ke KPU bisa turun," kata Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati.

Khoirunnisa mengatakan, Sirekap sebetulnya bukan hasil resmi, melainkan hanya sebagai alat bantu. Namun walaupun alat bantu tetap harus dipersiapkan dengan baik, karena salah satu fungsi dari Sirekap adalah untuk publikasi hasil.

"Untuk itu, salah satu caranya adalah mendorong nanti dilakukan audit terhadap aplikasinya," ujar Khoirunnisa.