JPIC Bersama Gereja, Pemerintah dan Polisi Perangi TPPO di Flores Timur

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Paul Kabelen

POS-KUPANG.COM, LARANTUKA - Maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau human trafficking menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk kasus-kasus yang sudah terjadi di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Justice Peace and Integrity of Creation (JPIC) SSpS Flores Bagian Timur mengajak gereja, pemerintah, aparat penegak hukum, dan para relawan untuk memerangi kasus eksploitasi manusia yang sudah memakan banyak nyawa tersebut.

Komitmen memerangi TPPO ditandai dengan pernyataan sikap Wakapolres Flores Timur, Kompol Anak Agung Gede Ngurah Surya, kemudian Pastor Paroki Maria Ratu Semesta Alam Hokeng, P. Maxi Seno, SVD.

Selain penegak hukum dan gereja, pernyataan sikap juga datang dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Flores Timur, Ramon Piran, Kepala Desa Hokeng Jaya, Gabriel Bala Namang, dan Kepala Desa Pululera, Paulus Sony Sang Tukan.

Kegiatan menyatukan spirit melawan TPPO bertajuk 'Kesadaran Internasional Menantang Perdagangan Manusia' itu berlangsung di Aula Biara SSpS Hokeng, antara Desa Hokeng Jaya dan Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Flores Timur, Sabtu, 18 Februari 2024.

Pelajar SMP Negeri 1 Wulanggitang, SMP Sanctissima Trinitas Hokeng membawakan lagu-lagu tentang kisah para budak yang ingin bebas dari belenggu perbudakan, salah satunya lagu 'Swing Low'.

Dari sejumlah rangkaian kegiatan, peserta yang datang membawa lilin berkesempatan menyimak film pendek tentang perbudakan manusia, kemudian dialog human trafficking dari dua siswi.

Koordinator JPIC SSpS Flores Bagian Timur, Sr. Wilhelmia Kato, SSpS, berorasi apik di depan pemangku kepentingan yang tentunya punya tanggungjawab besar terhadap kasus perdagangan manusia.

Menurutnya, siapa saja bisa terlibat dalam TPPO, tak menutup kemungkinan pelakunya biarawati, pastor, dan aparat penegak hukum. Hal ini umumnya akibat terbuai dengan uang nominal besar.

"Mengapa sampai terjadi seperti ini? Karena faktor utama karena kita muka uang. Kita tidak bisa cari uang dengan cara yang halal, sehingga pakai cara seperti itu (trafficker)," pungkasnya.

Biarawati usia paruh baya itu kecewa karena hanya dua kepala desa yang hadir. Padahal isu TPPO adalah persoalan urgen. Apa lagi Flores Timur menjadi daerah penyumbang TPPO terbanyak kedua di NTT.

Baca juga: Berkas Dua Tersangka Keroyok Pemuda di Waibao Flores Timur P-21

Suster Wil, sapaannya, mengatakan jika isu ini dianggap penting, maka kepala desa mestinya mengutus beberapa orang untuk hadir agar sepulangnya nanti bisa meneruskan pesan ke banyak orang.

"Tidak bisakah kirim 15 orang untuk hadir? Kalau peduli dengan isu ini," tuturnya.

Warga Diminta Kerja Sama

Wakapolres Flores Timur, Kompol Anak Agung Gede Ngurah Surya, mengajak semua unsur dan elemen masyarakat selalu bekerjasama dengan kepolisian. Jika ditemukan perekrutan tidak jelas asal-usulnya, maka segera lapor ke aparat setempat agar dapat diselidiki.

Ia menerangkan, baru-baru ini dua oknum perekrut tenaga kerja ilegal dijatuhi hukuman penjara karena terbukti ikut melakukan TPPO. Keduanya adalah warga dari Titehena dan Tanjung Bunga.

Mantan Wakapolres Nagekeo ini menuturkan, faktor TPPO terjadi akibat masalah ekonomi, pendidikan, dan relasi keluarga yang tergolong rentan. Tak sedikit anak putus sekolah pergi merantau melalui jalur non prosedural alias ilegal.

"Kalau ada hal seperti itu, mohon kasih informasi ke kami. Persoalan ini tidak ada ampun untuk kita proses hukum. Mohon dukungan suster, pastor, dan semua kita" ujarnya.

Pastor Paroki Maria Ratu Semesta Alam Hokeng, Maxi Seno, SVD, menggaris bawahi point yang disampaikan Wakapolres terkait relasi keluarga.

Dia menerangkan, perdagangan orang biasa terjadi karena relasi atau hubungan dalam keluarga yang sangat buruk. Ketika hal itu terjadi, anggota keluarga bisanya mencari informasi di tempat yang salah.

"Ketika dia berangkat, maka dia jadi korban. Lalu yang berikut tentang skill atau keterampilan. Saya seorang sarjana, tapi kalau tidak punya keterampilan, saya akan jadi korban, misalnya korban permainan orang," ucapnya.

Pentingnya Keterampilan

Kepala Dinas Nakertrans Flores Timur, Ramon Piran, mengatakan pemerintah daerah pasti punya komitmen untuk memusnahkan human trafficking. 

Dia menjelaskan, keinginan merantau selalu melekat bahkan menjadi budaya masyarakat Flores Timur. Banyak aspek bisa terpenuhi, misal biaya pendidikan dan membangun rumah.

Akan tetapi, tutur Ramon, budaya merantau kebanyakan tidak melalui prosedur yang jelas. Warga pergi secara mendadak tanpa dibekali keterampilan dan kompetensi saat bekerja.

Dia mencontohkan, calon PMI yang ingin bekerja sebagai asisten rumah tangga belum tahu bahwa majikan di tempat perantauan sudah menggunakan tekhnologi modern untuk urusan mencuci dan memasak.

"Contoh, kalau kita di rumah cuci pakaian pakai sikat, sementara majikan di Malaysia sudah pakai mesin yang lebih canggih. Maka sebelum anda berangkat harus ada skill," ucapnya.

Baca juga: Petugas KPPS di Flores Timur Pingsan dan Muntah-muntah Usai Pemilu 2024

Ramon menjelaskan, Dinas Nakertrans Flores Timur sudah membangun kerja sama dengan Perusahaan Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atau dulunya dikenal PJTKI. Perusahaan tersebut sudah berbadan hukum dan resmi.

Dia mengarahkan calon PMI mendownload aplikasi SIAPkerja yang memberikan layanan informasi terkait ketenagakerjaan. Aplikasi itu menyediakan pelbagai jenis pekerjaan. 

"Anda bisa mendownload dan melihat setiap jenis pekerjaan di dalamnya. Lalu silahkan ke Kantor Dinas Nakertrans untuk mendaftar, supaya nanti dapat pelatihan sebelum berangkar," tuturnya.

Tepat pukul 20.00 wita, peserta menyalakan lilin untuk mempertegas komitmen sembari mendoakan keselamatan nyawa dan arwah korban perdagangan manusia di seluruh penjuru dunia.

Lilin-lilin yang bernyala dipasang membentuk hati dan dikelilingi peserta kegiatan. Mereka saling bergandengan tangan sambil berdoa dan bernyanyi lagu rohani. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS