Jokowi Panggil Surya Paloh ke Istana

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mendadak dipanggil menghadap Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) di Istana Negara pada Minggu (18/2/2024).

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni yang mengonfirmasi adanya pertemuan Jokowi dan Surya Paloh itu. "Dipanggil pak presiden beliau," ujar Sahroni. "Pukul 18.00 WIB," imbuhnya.

Sahroni menuturkan kedatangan Surya Paloh ke Istana itu bukan inisiatif pribadi. Surya Paloh hanya memenuhi undangan dari Presiden Jokowi. "Dipanggil Pak Presiden ya, bukan menghadap," kata dia.

Namun Sahroni tidak mengetahui pasti agenda yang dibahas oleh Jokowi dengan Surya Paloh. Sahroni hanya mengatakan pertemuan itu merupakan hal biasa. Pertemuan itu kata dia hanya bagian silaturahmi saja. "Silaturahmi biasa aja sepertinya," katanya.

Sebaliknya, ia tidak menanggapi lebih lanjut apakah pertemuan itu sebagai upaya Presiden Jokowi mengajak Surya Paloh agar Partai NasDem bisa mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Diketahui Partai NasDem pada Pilpres 2024 mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan capres-cawapres. NasDem bahkan menjadi partai pertama yang mendeklarasikan Anies sebagai capresnya.

Baca juga: Surya Paloh Bangga, Jusuf Kalla Turun Gunung, Dampingi Langsung Anies Baswedan di Bandung

Di sisi lain putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto. Dari hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei maupun data sementara real count Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan nomor urut 2 itu unggul dari pasangan Anies-Muhaimin maupun pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pihak Prabowo-Gibran sendiri sudah memberi sinyal akan melobi pihak rivalnya jika mereka menjadi pemenang Pilpres. Termasuk mengajak partai lain seperti Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ikut dalam pemerintahan.

Dari sejumlah partai itu, PKB dan Nasdem yang dinilai memiliki kecenderungan akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) jika Prabowo-Gibran menang.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno berpandangan kedua partai itu memiliki kecenderungan berkoalisi dengan pihak pemenang dalam pilpres.

Secara khusus, menurut dia, PKB juga tidak pernah menjadi bagian dari oposisi.

“Karena memang mazhab politik PKB itu enggak pernah jadi oposisi. Ya mirip-mirip Golkar The Ruling Party (partai penguasa), jadi siapapun yang menang jadi presiden, kecenderungan besar berkoalisi,” ujar dia.

Sementara jika melihat situasi politik saat ini, PDIP dan PKS dianggap kemungkinan menjadi oposisi. Apalagi, PDIP telah menyatakan siap menjadi oposisi. Sedangkan PKS juga memiliki rekam jejak yang kuat sebagai oposisi.

“Kecenderungan per hari ini yang menyatakan selalu siap jadi oposisi adalah PDIP dan PKS,” ucap Adi. “Di luar PDIP dan PKS. Nasdem, PKB, dan PPP ini belum menyatakan secara tegas sikap politik mereka,” tambah dia.

Meski begitu, semua masih bisa berubah tergantung dari keputusan akhir partai politik. Dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga berharap sebaiknya pihak yang kalah dalam pilpres tidak bergabung dengan pihak pemenang. Sebab, jika pihak yang kalah pemilu masuk ke koalisi pihak yang menang, pelaksanaan Pemilu akan menjadi percuma.

Baca juga: Jokowi Sudah Bertemu dan Ucap Selamat kepada Prabowo-Gibran

PKB sendiri kemarin melalui Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan pihaknya belum menentukan sikap apakah memilih menjadi oposisi atau loncat mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

Menurut Cucun, PKB belum menentukan pilihan lantaran masih fokus dalam rekapitulasi suara pilpres yang digelar KPU.

"Pemilu belum berakhir sampai sekarang rekapitulasi pilpres masih berjalan. Jadi tidak ada pembicaraan atau bicara dengan parpol koalisi kami untuk bicara terkait loncat atau misal mengambil sikap sampai sekarang belum ada pembicaraan terkait itu," kata Cucun dalam konferensi pers di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (18/2).

Cucun juga menyebut belum ada lobi-lobi politik dari kubu Prabowo-Gibran untuk mengajak gabung ke dalam pemerintahan. "Belum ada sampai sekarang (lobi kubu Prabowo-Gibran)," ucapnya.

Terkait rekam jejak PKB yang selama ini selalu berada di dalam pemerintahan, Cucun menyebut penentuan arah politik nantinya harus dibicarakan internal PKB maupun bersama Timnas Anies-Muhaimin.

"Kalau terkait rekam jejak bagaimana (PKB) selama ini ada di pemerintahan, itu akan ditentukan bukan oleh sendiri sendiri tapi melalui rapat yang resmi struktur di PKB termasuk di Timnas AMIN ada pembicaraan," katanya. "Belum ada sampai sekarang (kesimpulan, red)," sambungnya. (tribun network/fik/igm/dod)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEEWS