Kemenangan Prabowo-Gibran di Depan Mata, Jerry Massie: Peta Koalisi Pasti akan Berubah

POS-KUPANG.COM – Hasil sementara Pilpres 2024 kini sudah diketahui publik. Kemenangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka pun sudah terpampang di depan mata. Saat ini publik tinggal menunggu pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI.

Berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survey di Tanah Air, pasangan Prabowo-Gibran memperoleh suara 57,4 persen dari total suara yang masuk hingga pukul 00.00 WIB sebanyak 63,14 persen.

Dari hasil sementara perolehan suara itu terlihat jelas kalau pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD hampir pasti tak akan mampu mengejarnya.

Pasalnya, perbedaan suara antara Prabowo-Gibran dengan dua rivalnya tersebut terpaut cukup jauh. Pasangan nomor urut 2 meraih hampir 60 persen sementara rivalnya memperoleh suara yang tidak demikian.

Mencermati perolehan suara tersebut, Pengamat Politik, Jerry Massie pun angkat bicara. Ia menyebutkan bahwa Prabowo-Gibran memenangkan perhelatan politik di Tanah Air dan peta koalisi pun diyakini akan segera berubah.

Prabowo-Gibran yang selama ini didukung Koalisi Indonesia Maju sebagai sinergi Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, Partai Gelora, Partai Prima, Partai Garuda dan PSI, bakal akan menerima tamu baru.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem berkemungkinan akan segera bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran. Dan, tanda-tanda itu sudah mulai  terlihat.

"Memang sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari PKS untuk merapat ke koalisi Prabowo-Gibran. Tapi saya nilai, secara probabilitas, besar kemungkinan mereka akan merapat dan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran," kata Jerry, Sabtu 17 Februari 2024.

Dikatakannya, ada dua indikator kuat mengapa PKS akan bergabung ke koalisi Prabowo Gibran. Pertama, dalam beberapa kesempatan Pilpres, PKS selalu mendukung Prabowo.

Dengan demikian, katanya, antara Gerindra dan PKS sama-sama punya masa lalu yang indah. Apalagi selama ini, hubungan mereka baik-baik saja.

Faktor kedua, lanjut dia, yakni faktor Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat. "Saya pikir PKS pernah masuk kabinet SBY saat mereka berkoalisi pada 2004. Apalagi sebelum hengkang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Demokrat mesra di Koalisi Perubahan,” ujar Jerry.

Selain itu, lanjut Direktur P3S ini, PKS dan Jokowi juga punya kenangan indah saat bersama-sama menjadi koalisi saat Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo beberapa waktu silam. "Saya yakin Gibran juga akan legowo apalagi Jokowi," kata Jerry.

Partai Nasdem, lanjut dia, juga kemungkinan bergabung dengan Prabowo-Gibran. "Tapi PKB potensinya kecil, karena Cak Imin meninggalkan Prabowo sebelum berduet dengan Anies Baswedan," ujarnya.

Masuknya PKS dan Partai Nasdem ini lanjut Jerry bakal mengulang terjadinya koalisi tambun 2019, di mana ada sembilan partai politik yang bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Bisa jadi koalisi gemuk seperti 2019 lalu," ujarnya.

Lalu bagaimana dengan nasib PDIP?

PDIP diprediksi bakal menjadi oposisi ditemani Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Kalau PPP PT 4 persen maka kemungkinan mereka akan bersama PDIP sebagai oposisi," ujarnya.

Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani berharap PDIP tidak menjadi oposisi.

Menurut Muzani, Prabowo berharap bisa merangkul semua kekuatan di Indonesia.

Termasuk kekuatan dari kubu lawan politiknya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"(PDIP mau oposisi) Sebagai sebuah pernyataan kami menghormati tetapi sekali lagi keinginan Pak Prabowo untuk merangkul semua kekuatan tetap akan kami lakukan," kata Muzani seusai menemani Prabowo ziarah ke makam Habib Kwitang di Jalan Kembang VI, Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat 16 Februari 2024.

Muzani menjelaskan bahwa Prabowo juga bakal segera menemui tokoh hingga pimpinan partai politik (parpol) kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud. Termasuk, tokoh-tokoh yang tidak mendukung Prabowo-Gibran.

"Baru saja juga beliau menyampaikan akan mendatangi beberapa tokoh yang juga tidak mendukung beliau," katanya.

Menurutnya, komunikasi dengan pihak kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud sudah mulai terjalin.

Namun, ia tidak menampik bahwasanya komunikasi yang dilakukan masih dalam tahapan awal.

"Komunikasi kami dengan partai-partai di luar koalisi sudah mulai terjalin, meskipun baru tahap awal dan komunikasi itu Insya Allah akan terus kita lakukan dengan teman-teman yang ada di pihak 01 dan 03," ucapnya.

Lebih lanjut, Muzani menambahkan Prabowo juga telah meminta kepada jajarannya untuk terus melakukan komunikasi kepada pihak-pihak yang sebelumnya tak mendukung Prabowo-Gibran.

"Pak Prabowo juga meminta kepada kami untuk terus berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik dan kekuatan-kekuatan yang kemarin tidak mendukung beliau," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance.

Hasto menjelaskan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Berada di luar pemerintahan, kata dia, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDIP pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDIP berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi," ujarnya.

"Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” imbuh Hasto.

Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini menyebut, bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

Maka dari itu, lanjutnya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

Bahkan, banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.

“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” terangnya.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP akan berjuang lewat jalur partai.

“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” terangnya.

Adapun, jalur ketiga yang akan ditempuh PDIP adalah berjuang bersama gerakan masyarakat sipil prodemokrasi yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.

Baca juga: M Qodari: Prabowo-Gibran Jadi Pemenang, Tapi PDIP Paling Moncer di Pemilu 2024

Baca juga: Ganjar-Anies Bakal Bergabung, Todung Mulya Lubis: Tak Ada yang Salah Demi Integritas Demokrasi

Baca juga: Aria Bima Heran Suara Ganjar-Mahfud di Kandang Banteng, Melorot Tak Terkendali

“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” sambung dia.

Diketahui, berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara paslon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli paslon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS