Ahmad Muzani: Oposisi Boleh, Tapi Prabowo Ingin Rangkul Semua Kekuatan Demi Indonesia

Namun menurutnya lebih baik menunggu hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU.

"Jadi itu sikap yang harus dihormati dan sambil kita menunggu hasil selesai penghitungan seperti apa," kata Anies.

Anies kembali mengingatkan hasil pemilu bisa diterima semua pihak jika digelar secara jujur dan adil.

Sebab itu, dia mengimbau jika menemukan dugaan kecurangan agar segera dilaporkan.

"Karena itu pastikan prosesnya berjalan dengan baik dan bila ada kekurangan-kekurangan laporan, baik itu ke bawaslu maupun ke Tim Hukum masing-masing. Sehingga bisa dilakukan langkah-langkah yang sesuai dengan problemnya," pungkas Anies.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat Pemilu 2024 ini berpotensi melahirkan format pemerintahan yang seimbang, terutama dalam komposisi kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Meski sifatnya masih sementara, Qodari memprediksi PDI Perjuangan (PDIP) akan keluar sebagai pemenang di Pemilu 2024 dan menjadi penguasa di parlemen sehingga ke depan akan memberikan komposisi peta politik yang sangat ideal.

"Menurut saya komposisinya sudah sangat-sangat ideal, pertama presiden dari Gerindra kemudian pemenang legislatif itu kemungkinan PDI Perjuangan, walaupun masih menunggu penghitungan kursi karena selisih PDI dan Golkar tidak terlalu jauh," kata Qodari.

Qodari mengatakan, dengan dinamika hasil Pemilu 2024 ini, ia menyebut kondisi politik Indonesia telah mengalami ‘divided government’ atau legislatif dan eksekutif yang dikuasai oleh partai yang berbeda.

Qodari menilai, dengan konstelasi politik seperti ini, maka kontrol politik atas pemerintah akan semakin kuat.

“Jadi dalam divided government kontrol politik berpotensi menjadi lebih kuat karena pemenang eksekutif dan legislatif itu berbeda," ujar dia.
“Jadi, ini peluangnya bisa presiden dari Gerindra, ketua DPR RI dari PDI Perjuangan, dugaan saya adalah Mbak Puan Maharani lagi atau bisa juga ketua DPR adalah Golkar misalnya Airlangga Hartarto,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Qodari menjelaskan perbedaan pucuk kekuasaan antara eksekutif dan legislatif akan menciptakan pemerintahan demokratis yang ideal. Sebab, akan terjadi pemerintahan yang dapat saling kontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan.

“Jadi menurut saya ini komposisi yang ideal karena akan terjadi mekanisme check and balance karena eksekutif dan legislatif dimenangkan atau dikepalai oleh partai yang berbeda,” kata dia.

“Tentu saja variabel yang berikutnya tergantung apakah PDI Perjuangan atau Golkar nanti akan masuk pemerintahan atau tidak. Kalau Golkar dugaan saya pasti masuk koalisi pemerintahan, jadi Golkar misalnya jadi ketua DPR tetapi juga punya menteri di kabinet,” imbuhnya.

Jika PDIP yang menjadi ketua DPR lagi diperkirakan akan sepenuhnya menjadi oposisi.