Profil Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan yang Bakal Menjadi Presiden RI Penerus Joko Widodo

Subianto mendaftar di Akademi Militer Indonesia pada tahun 1970, lulus pada tahun 1974 dan bertugas di militer selama hampir tiga dekade.

Pada tahun 1976, Subianto bergabung dengan Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia, yang disebut Kopassus, dan menjadi komandan kelompok yang beroperasi di wilayah yang sekarang disebut Timor Leste.

Kelompok hak asasi manusia mengklaim bahwa Subianto terlibat dalam serangkaian pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste pada tahun 1980-an dan 90-an, ketika Indonesia menduduki negara yang kini merdeka. Subianto membantah tuduhan tersebut.

Subianto dan anggota Kopassus lainnya dilarang bepergian ke AS selama bertahun-tahun karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan terhadap rakyat Timor Leste. Larangan ini berlaku hingga tahun 2020, ketika larangan tersebut secara efektif dicabut sehingga ia dapat mengunjungi AS sebagai Menteri Pertahanan Indonesia.

Pada tahun 1983, ia menikah dengan putri Soeharto, Siti Hediati Hariyadi.

Tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang semakin banyak menyebabkan Subianto dipaksa keluar dari militer. Ia diberhentikan dengan tidak hormat pada tahun 1998, setelah tentara Kopassus menculik dan menyiksa lawan politik Suharto, yang saat itu adalah ayah mertuanya.

Dari 22 aktivis yang diculik pada tahun itu, 13 orang masih hilang. Beberapa anak buahnya diadili dan dihukum, namun Subianto tidak pernah diadili.

Dia tidak pernah mengomentari tuduhan ini, tetapi dia mengasingkan diri di Yordania pada tahun 1998.

Sejumlah mantan aktivis demokrasi telah bergabung dalam kampanyenya. Budiman Sudjatmiko, politikus yang pernah menjadi aktivis demokrasi pada tahun 1998, mengatakan rekonsiliasi diperlukan untuk maju.

Sudjatmiko meninggalkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang berkuasa untuk bergabung dengan tim kampanye Subianto.

Sudjatmiko mengatakan bahwa fokus internasional terhadap catatan hak asasi manusia Subianto terlalu berlebihan. “Negara maju tidak menyukai pemimpin negara berkembang yang berani, tegas, dan strategis,” ujarnya.

Subianto kembali dari Yordania pada November 2001, dan membantu mendirikan Partai Gerindra. Dia sempat mencalonkan sebagai wapres mendamping Capres Megawati Soekarnoputri pada tahun 2004, tetapi gagal.

Pada tahun 2014 dan 2019 Prabowo maju sebagai capres, namun dalam dua pilpres tersebut dia kalah dari saingannya Joko Widodo.

Dia menolak untuk mengakui hasil pemilu pada awalnya, namun menerima tawaran Widodo untuk menduduki posisi menteri pertahanan pada tahun 2019, dalam upaya untuk mencapai persatuan.

Pada pemilu terakhir, Subianto menghormati proses demokrasi.