Pilpres 2024
Film Dirty Vote Menuai Polemik Jelang Pilpres 2024, TKN Prabowo Subianto-Gibran: Informasi Fitnah
Tiga hari menjelang pemungutan suara Pemilu dan Pilpres 2024, film dokumenter Dirty Vote dirilis, Minggu (11/2) pukul 11.00 WIB.
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Tiga hari menjelang pemungutan suara Pemilu dan Pilpres 2024, film dokumenter Dirty Vote dirilis, Minggu (11/2) pukul 11.00 WIB. Pencoblosan dilaksanakan pada Rabu (14/2).
Film yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono itu mengupas dugaan kecurangan dalam proses Pemilu dan Pilpres 2024.
Selain menuai perdebatan, film Dirty Vote dianggap berisi informasi fitnah terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Di sisi lain, film ini mendapat apresiasi karena bisa menjadi pembelajaran bagi negara untuk menggelar pesta demokrasi yang sehat dan jauh dari kecurangan.
Film Dirty Vote ditayangkan perdana melalui kanal rumah produksi WatchDoc di Youtube.
Di dalam film dokumenter itu menampilkan tiga orang pakar hukum tata negara. Mereka adalah Feri Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar.
Ketiganya memaparkan tentang penyimpangan yang terjadi dalam berbagai hal terkait proses Pemilu di dalam Indonesia yang menerapkan praktik demokrasi.
Dandhy mengatakan film ini bisa menjadi bahan edukasi bagi masyarakat menjelang hari pemungutan suara.
"Seyogyanya Dirty Vote akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu. Diharapkan tiga hari yang krusial menuju hari pemilihan, film ini akan mengedukasi publik serta banyak ruang dan forum diskusi yang digelar," kata Dandhy, dikutip dari siaran pers.
Dandhy berharap semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politik kepada para calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres), dan menyimak isi dokumenter itu secara terbuka.
"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres. Tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," ujar Dandhy.
Baca juga: Seruan Wapres Soal Pemilu 2024: Jangan Golput, Jangan Mudah Diiming-Iming Uang
Ketua Umum Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ) sekaligus produser Dirty Vote, Joni Aswira menyebut dokumenter itu turut memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan koalisi masyarakat sipil.
Biaya produksi film Dirty Vote, kata Joni, dihimpun melalui pengumpulan dana (crowd funding), sumbangan individu dan lembaga.
"Biayanya patungan. Selain itu Dirty Vote juga digarap dalam waktu yang pendek sekali sekitar dua minggu, mulai dari proses riset, produksi, penyuntingan, hingga rilis. Bahkan lebih singkat dari penggarapan End Game KPK (2021)," kata Joni.
Jangan baper
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.