Film Dirty Vote Menuai Polemik Jelang Pilpres 2024, TKN Prabowo Subianto-Gibran: Informasi Fitnah

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis berharap tidak ada pihak yang baper atas film Dirty Vote.

Todung menilai film ini merupakan suguhan pendidikan politik untuk masyarakat, sehingga sudah sepatutnya tidak ada yang keberatan atas film ini dengan melapor ke pihak berwenang.

"Jadi jangan baper lah, itu saja yang mau saya bilang. Dan jangan sedikit-dikit melapor ke kepolisian. Ini kan tidak sehat buat kita sebagai bangsa. Tidak mendidik buat kita sebagai bangsa kita," kata Todung di Jakarta, Minggu.

Todung menyebut film tersebut pada intinya tak ada informasi yang baru. Pasalnya, dugaan kecurangan sudah banyak dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Mulai dari keterlibatan kepala desa mendukung salah satu paslon hingga politisasi bantuan sosial (bansos) di tengah masa kampanye.

"Jadi apa yang ditulis atau dibuat dalam film tersebut itu tidak ada yang baru sama sekali. Dia mengingatkan kita bahwa pelanggaran dan potensi pelanggaran itu sangat masif terjadi di Indonesia," ungkap Todung.

Baca juga: Bagi Pemilih Pemula, Ini Panduan Cara Mencoblos Pada Pemilu 2024

Ia juga menegaskan film tersebut sama sekali tidak mendiskreditkan penyelenggara pemilu. "Menurut saya tidak tepat sama sekali," ujarnya.

Momentum pembelajaran

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut film ini bisa menjadi pembelajaran politik bagi Indonesia untuk mengantisipasi kecurangan dalam proses pemilu dan pilpres.

Ia sendiri mendukung penayangan film ini. Sebab, film ini berangkat dari kajian akademik dan menjadi refleksi pentingnya mengedepankan etika dalam dunia politik.

"Baru kali ini ada film akademik, etik, moral ditonton sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Kayak film hiburan. Ini menarik sekali lah, harus jadi pelajaran semua. Kalau bikin film mencerdaskan, sangat-sangat laku ternyata," ujar Muhaimin di Jombang, Jawa Timur, Senin (12/1/2024).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, kecurangan dalam pesta demokrasi sudah seharusnya tidak terjadi.

Menurutnya, kecurangan tersebut terlalu mahal biayanya jika dibandingkan dengan anggaran yang sudah digelontorkan oleh negara untuk menyelenggarakan pemilu dan pilpres.

"Kalau terjadi kecurangan, kelihatan curang itu ya sebaiknya jangan dilihat sebagai legitimasi, (karena) menjadi tidak legitimate hasil pemilu. Maka hancur semua selama lima tahun kita," tegas dia.

Klaim fitnah