Ini Alasan Ahok Lepaskan Jabatan dari Pertamina Demi Ganjar-Mahfud Jadi Presiden dan Wapres

POS-KUPANG.COM – Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok, ternyata punya alasan khusus mengapa harus tinggalkan dari jabatannya selaku Komisaris Utama Pertamina demi Ganjar Pranowo – Mahfud MD.

Ahok juga dikatai bodoh meninggalkan jabatannya hanya untuk kegiatan kampanye Ganjar-Mahfud. Bahkan keputusannya mundur dari jabatan itu, tak disetujui pula oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut punya alasan khusus mengapa harus mundur dari jabatan tersebut. Ia menyebutkan bahwa yang ingin ia lakukan, adalah berjuang untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Saya harus keluar supaya sama-sama berjuang untuk rakyat. Saya egois kalau tidak mundur dari Pertamina untuk berjuang bersama Ganjar-Mahfud," ujar Ahok.

"Saya juga ingin berjuang untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Makanya saya harus keluar untuk melakukan perjuangkan ini. Itu sih sebetulnya," tandas Ahok.

Pada bagian lain, Ahok juga mengatakan bahwa ketika memilih mundur dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sempat melarangnya.

Bu Mega, kata Ahok, tidak merestui dirinya untuk mundur dari jabatannya tersebut. Akan tetapi, ia tetap bersikeras untuk mundur demi berjuang wujudkan keadilan.

Ahok menuturkan, suatu waktu ia menemui Megawati dan meminta izin untuk mengikut kampanye memenangkan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Ia meminta izin untuk ikut kampanye. Dan karena faktor itu, ia harus mundur karena di Pertamina, ia tidak diperbolehkan ikut kampanye.

"Kita fight bu, walaupun secara teori kita tidak berkuasa ya. Lalu Ibu (Megawati) bilang gini 'jangan, Pak Ahok ditugaskan jaga Pertamina'," katanya.

Ahok lantas mencermati upayanya menjaga keuangan perusahaan minyak negara.

Setelah memastikan sistem pengawasan perusahaan itu aman ia baru mengundurkan diri.

Di antaranya, kata Ahok, dengan memangkas anggaran pengadaan barang dan jasa minimal 50 persen pada tahun ini.

Hal itu baru bisa diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Namun, RUPS ternyata ditunda sehingga kemunduran dirinya baru terlaksana beberapa waktu terakhir.