Pemkab Alor Bersama Camat dan Kepala Desa Evaluasi Stunting 2023

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Rosalia Andrela

POS-KUPANG.COM, KALABAHI - Pemerintah Kabupaten Alor ( Pemkab Alor) mengundang seluruh camat, lurah dan kepala desa di kabupaten itu menghadiri rapat evaluasi stunting 2023.

Pada rapat tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor, dr. Farida Ariyani menyampaikan data stunting di tahun 2023 dan bulan Januari 2024.

“Angka stunting di Kabupaten Alor tahun 2023 berjumlah 1.773 anak dan tahun 2024 dari 1 Januari - 31 Januari 2023 pukul 12.00 Wita sebanyak 2.077 anak,” kata Farida Ariyani saat membuka rapat hari Kamis, 1 Februari 2024 di Aula Lt. III Kantor Bupati Alor.

Farida mengatakan, penimbangan sejak September 2023 - Januari 2024 di bawah 80 persen dengan rata-rata 60 persen.

“Untuk penimbang ini sejak September 2023 - Januari 2024 di bawah 80 persen dengan rata-rata 60 persen dari target 100 persen. Program stunting yang diharapkan penimbangan setiap bulan, sedangkan di bulan Februari dan Agustus penimbangan 100 persen di posyandu,” jelas Farida Ariyani.

Menanggapi hasil pemaparan data stunting tersebut, Penjabat Bupati Alor Dr. Drs. Zeth Soni Libing, M.Si meminta kepada seluruh camat dan kepala desa melakukan pengecekan di posyandu dan masyarakat.

Baca juga: Puting Beliung di Alor, BPBD Kabupaten Alor Sebut Kerugian Capai Rp 349 Juta

“Hari ini saya minta kepada seluruh amat dan kades, setiap bulan kerahkan masyarakat datang ke Posyandu dan cek siapa yang tidak datang. Itu tugas pemimpin wilayah. Ini persoalan kemanusiaan, masa depan daerah dan masa depan bangsa,” kata Libing.

Libing juga menegaskan jika ada pemimpin wilayah yang tidak sanggup mengatasi stunting, bisa mundur dari jabatannya.

“Kalau ada yang tidak sanggup bisa mundur dari jabatannya. Saya minta peran aktif dari desa, lurah, dan camat. Ini perintah presiden bukan perintah main-main. Saya juga minta Dandim dan Polres Alor agar mengerahkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas di desa agar membantu menggerakan masyarakat,” katanya.

Dia juga menekankan agar kepala desa, lurah, maupun camat harus berada di wilayah itu sering turun ke masyarakat.

“Saya minta kepala desa, camat, dan lurah tidak boleh sering-sering meninggalkan wilayahnya. Tidak usah terlalu banyak di Kalabahi. Kepala desa, lurah, camat yang kos di kalabahi saya sudah punya datanya. Saya sudah minta Satpolpp cek dan pantau kos ini,” ujarnya.

Mantan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT ini juga meminta komitmen dari seluruh camat, lurah, dan kepala desa agar dievaluasi selanjutnya dapat menurunkan angka stunting di wilayah masing-masing.

Baca juga: Harga Ayam Potong di Kabupaten Alor Turun Hingga Rp 50.000 Per Kilogram

Sementara Dandim 1622/Alor Letkol Inf. Amir Syarifudin, S.H., dalam arahannya mengatakan jika stunting tidak dicegah angkanya akan naik turun.

“Terkait stunting saat tidak bisa kita cegah, maka angkanya akan naik turun. Ke depan pekerjaan kepala wilayah tidak terlepas dari persoalan stunting. Kalau tidak mengerti cara atasinya tanya kepada tenaga medis di Puskesmas. Kita tidak bisa mengatasi kalau tidak tahu akar masalah stunting ini dan persoalan akn terus muncul,” kata Dandim.