PDI Perjuangan: Kami Mohon, Mohon dan Mohon Jokowi Mewujudkan Keteladanan

POS-KUPANG.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ( PDIP ), Hasto Kristiyanto memutar sebuah rekaman percakapan Ketua DPC PDIP Kabupaten Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih terkait upaya penurunan bendera PDIP saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Gunung Kidul Yogyakarta.

Hasto Kristiyanto memutar rekaman percakapan itu saat menggelar konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).

Dalam rekaman itu, Endah menyampaikan kondisi Kabupaten Gunungkidul, DIY, yang mencekam ketika Jokowi datang. Sebab, mobil tank dan mobil Brimob berlalu-lalang

“Seperti mau perang. Saya sebagai ketua partai, saya ditelepon oleh, yang saat itu dimarahi dua orang yang mengaku Paspamres untuk menurunkan bendera,” kata Endah dalam rekaman itu.

Endah menanyakan mengapa Jokowi sampai takut dengan bendera PDIP. Lalu, dia didatangi oleh dua Paspampres dan diminta untuk menurunkan bendera PDIP.

Menurut Endah, alasan Paspampres ialah ingin mengamankan Presiden Jokowi.

“Presiden nanti mau jalan minimal jalan yang mau dikasih presiden untuk tidak dipasang bendera,” kata dia.

Endah menyampaikan perjalanan Jokowi dari Yogyakarta sampai Gunungkidul sangat panjang. Di sisi lain, bendera PDIP yang sudah terpasang mencapai 3 ribu.

Baca juga: MENGEJUTKAN, Sekjen PDIP Beberkan Fakta: Istana Negara Sedang Tidak Baik-Baik Saja

“Saya tidak mau menurunkan kecuali ini perintah presiden silakan saudara turunkan dan saya akan menemui. Mereka menyampaikan kami tidak bisa menurunkan, Bu, karena yang pasang bukan saya jadi ibu yang harus turunkan,” kata dia.

“Saya jawab mohon maaf di dalam adabnya PDIP bendera yang sudah kami kibarkan pantang untuk diturunkan. Dan seandainya diturunkan diam-diam, kami akan mencari orang itu dan kami akan menumpahkan darah di situ,” sambungnya.

Dia juga menanyakan apakah sedemikian takutnya Jokowi dengan bendera PDIP. Dia menegaskan, Jokowi bisa menjadi presiden juga atas perjuangan PDIP yang benderanya berkibar di seluruh Indonesia.

Endah justru mempertanyakan bendera Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diizinkan berkibar.

“Kenapa bendera PSI bahkan sampai jam setengah 3 pagi ada. Kok, mereka tidak dilarang. Saya bilang begitu, kenapa ada bendera Gerindra juga dipasang di lokasinya presiden tidak dilarang. Kenapa ada bendera yang lain tidak dilarang,” tegas Endah.

Hasto pun menyampaikan, rekaman ini beredar luas di media sosial. Dia menambahkan, Pemilu 2024 bukan persoalan Ganjar-Mahfud atau PDIP, tetapi kedaulatan rakyat.

“Rakyatlah yang menentukan pemimpin nasional ke depan termasuk partai politik, bukan orang per orang, apalagi menggunakan kekuasaan. Mengerahkan segala potensi kekuasaan,” tuturnya.

Hasto menyampaikan kondisi inilah yang terjadi di Gunungkidul menjelang Presiden Jokowi berkunjung.

Baca juga: Jelang Pilpres 2024, Relawan Prabowo-Gibran Membelot ke Anies-Muhaimin, Begini Faktanya

Namun, terjadi pengerahan aparatur negara, bahkan menggunakan mobil-mobil yang menunjukkan negara sepertinya dalam keadaan genting.

“Rakyat sepertinya menjadi ancaman dikerahkan kendaraan-kendaraan militer untuk menakut-nakuti rakyat. Bahkan mereka PDIP, kami ini peserta Pemilu resmi, dijamin oleh undang-undang. Tetapi mengapa bendera PDIP dilarang untuk dikibarkan. Sementara bendera PSI yang dipimpin oleh anak presiden diizinkan,” imbuhnya.

Selain itu, Hasto Kristiyanto menunggu sikap Presiden Jokowi mengenai dugaan kekerasan terhadap pendukung pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo – Mahfud MD.

Kekerasan itu diduga terjadi ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Gunungkidul, DI Yogyakarta pada Selasa.

Hasto meminta Jokowi menunjukkan keteladanannya sebagai seorang presiden kepada seluruh masyarakat.

“Karena itulah sebagai pihak, ranting-ranting, PAC yang selama ini telah berjuang bagi masa depan bangsa dan negara, kami mengharapkan, kami mohon, mohon dan mohon agar Presiden Jokowi dapat mewujudkan keteladanan,” kata Hasto.

Karenanya, dia meminta Jokowi bersikap agar aparat tidak melakukan kekerasan kepada masyarakat yang berbeda pilihan.

“Setidaknya apa yang dialami oleh korban-korban tindak kekerasan tadi, Bapak Jokowi berkenan untuk menyampaikan sikapnya, agar aparat penegak hukum tidak boleh bersikap seperti itu kepada rakyat,” ujar Hasto.

Baca juga: MENGEJUTKAN, Sekjen PDIP Beberkan Fakta: Istana Negara Sedang Tidak Baik-Baik Saja

Hasto menegaskan, Jokowi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai walaupun mendukung pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

“Meskipun mendukung Prabowo-Gibran, tetapi jangan gunakan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai,” ucapnya.

Hasto menyesali adanya dugaan pemukulan terhadap seorang pendukung pasangan Ganjar-Mahfud saat kunker Jokowi di Gunungkidul.

“Apa yang terjadi di Gunungkidul ketika menjelang kehadiran Presiden Bapak Jokowi yang sangat kami hormati tapi kemudian dilakukan pengerahan dari aparatur negara,” ucap Hasto.

Menurutnya, rakyat seakan-akan menjadi ancaman sehingga ditakut-takuti dengan pengerahan mobil-mobil aparat.

“Bahkan menggunakan mobil-mobil yang menunjukkan negara sepertinya dalam keadaan genting, rakyat sepertinya menjadi ancaman dikerahkan kendaraan-kendaraan militer untuk menakut-nakuti rakyat,” ungkap Hasto.

Hasto mengatakan, tindakan tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan. Sebab, PDIP merupakan peserta Pemilu yang dijamin undang-undang (UU).

“Kami ini peserta pemilu resmi, dijamin oleh undang-undang. Tetapi mengapa bendera PDIP dilarang untuk dikibarkan,” kata Hasto.

Selain itu, dia juga menyesali adanya dugaan pemukulan terhadap seorang pendukung pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD saat kunker Jokowi di Gunungkidul.

Dugaan pemukulan itu terjadi setelah seorang pendukung Ganjar-Mahfud membentangkan spanduk bertuliskan ‘Selamat Datang Pak Jokowi, Kami Sudah Pintar, Kami Pilih Ganjar!’.

“Apa yang terjadi di Gunungkidul ketika menjelang kehadiran Presiden Bapak Jokowi yang sangat kami hormati tapi kemudian dilakukan pengerahan dari aparatur negara,” ucap Hasto.

Baca juga: PDI Perjuangan Tak Undang Gibran Saat Pertemuan Para Bupati-Walikota Se-Jawa Tengah

Menurutnya, rakyat seakan-akan menjadi ancaman sehingga ditakut-takuti dengan pengerahan mobil-mobil aparat.

Intimidasi Kepala Daerah

Hasto mengatakan, ada kepala daerah dari partainya diintimidasi aparat penegak hukum agar tak mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Saya punya bukti-buktinya di sini, bagaimana kepala daerah di PDIP coba diintimidasi,” kata Hasto dalam kesempatan yang sama.

Hasto mengatakan, aparat menekan kepala daerah PDIP melalui pengaduan masyarakat (dumas).

“Caranya bagaimana? Ada orang diminta untuk menggunakan mekanisme dumas, pengaduan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, melalui dumas tersebut kepala daerah PDIP diminta untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Lalu dengan dumas ini dipakai sebagai alat pressure (penekan) bagi kepala daerah kami untuk tidak bergerak, silahkan memenangkan PDIP, tapi jangan dukung Ganjar-Mahfud, dukung 02,” ucap Hasto.

Hasto menjelaskan, hal tersebut dilakukan secara masif oleh oknum-oknum anggota Polri.

“Kami baru saja melakukan rapat konsolidasi secara nasional. Ada beberapa kepala daerah yang melaporkan modus-modus itu,” ungkapnya.

Hasto pun mengimbau semua pihak untuk wujudkan kampanye yang damai, bergembira, mendidik, dan mencerdaskan rakyat. (tribun network/yuda)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS