Jusuf Kalla Kaget Dengar Menteri Boleh Kampanye: Saya Tak Habis Pikir, Mungkin Presiden Gelap Mata

POS-KUPANG.COM – Dedengkot Partai Golkar, Jusuf Kalla menyatakan sangat kaget ketika mendengar pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan bahwa menteri boleh kampanye, demikian juga presiden. Asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu pun langsung meresponnya dengan melontarkan pernyataan yang juga mengagetkan. Jusuf Kalla menyebutkan bahwa ia tak habis pikir tentang pernyataan tersebut. Dan itu menjadi tanda bahwa Presiden Jokowi gelap mata.

Dikatakannya, proses Pemilu 2024 adalah yang paling buruk dibandingkan pemilu sebelumnya. Jusuf Kalla kemudian menyinggung soal adanya intimidasi terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tertentu.

Menurut JK, intimidasi tersebut adalah bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu."Ini (pemilu saat ini) kelihatannya demokratis, calon ada, tapi diintimidasi lah, di apalah, dilaksanakan tidak adil, berpihak luar biasa," ujarnya.

"Saya umur segini mengalami pemilu sejak lama. Enggak ada proses pemilu seburuk ini. Kali ini paling buruk," ujarnya ketus.

Jusuf Kalla melontarkan pernyataannya ketika mengawali pandangannya soal Pemilu 2024 dalam program Gaspol! Kompas.com yang tayang di kanal YouTube Kompas.com pada Selasa 23 Januari 2024.

Politisi senior Partai Golkar tersebut juga menyinggung perbedaan proses Pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto.

Dia menyebutkan bahwa meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya dilakukan tidak dengan intimidasi.

"Bahwa ada artinya mengarahkan (saat Orde Baru ) ada juga, tapi tidak dengan ancaman seperti sekarang, tidak masif dari atas ke bawah. Tetapi, sistemnya memang dikuasai," kata Jusuf Kalla.

Lebih lanjut, JK juga menyinggung proses pencalonan Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran maju dalam Pilpres 2024.

Namun, menurutnya, protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi melainkan cara-cara yang dilakukan menempuh jalur menabrak konstitusi.

"Kita tidak memprotes karena anaknya (Jokowi) berusaha jadi (cawapres) tidak, yang kita protes itu caranya. Prosesnya. Kalau prosesnya salah, hasilnya juga pasti salah," ujar JK.

"Buktinya Ketua MK (Mahkamah Konstitusi)-nya dipecat kan, itu saja. Kalau ketua MK-nya dipecat berarti ada masalah besar kan. Ini tidak bisa dibantah," katanya lagi.

Sebagai informasi, proses pencalonan Gibran beberapa bulan sebelumnya mendapatkan protes keras dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh pejabat publik.

Diketahui, putra sulung Presiden Jokowi yang berusia 36 tahun itu dipilih sebagai cawapres oleh Prabowo Subianto untuk bertarung dalam kontestasi Pilpres 2024.

Langkah Gibran ikut kontestasi mulus setelah MK mengubah syarat usia capres-cawapres melalui putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga mereka yang yang berusia di bawah 40 tahun tetapi pernah menjabat sebagai kepala daerah dapat mencalonkan diri.

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa ada mekanisme khusus bagi pihak yang tak puas dengan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).

Airlangga mengatakan ini ketika ditanyakan tanggapannya atas pernyataan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau JK yang menilai bahwa proses Pemilu 2024 adalah yang paling buruk.

"Bagi yang belum puas tentu ada mekanisme-mekanisme yang bisa dilakukan baik melalui partai maupun individual," ujar Airlangga di Cirebon, Jawa Barat, Rabu 24 Januari 2024.

Airlangga menyampaikan bahwa pemilu tahun ini baru akan berlangsung pada 14 Februari 2024.

Dia juga yakin proses pemilu setelah reformasi berjalan aman dan berdasarkan aturan.

"Jadi tentu kita lihat hasilnya di tanggal 14 Februari. Tetapi kami yakin setelah lima tahunan, pasca-reformasi, pemilu akan berjalan aman, dan mekanismenya sudah ada," ujar dia.

Said Abdullah: Demokrasi Surut Mundur

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengamati panasnya tahun politik pada pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Februari mendatang.

Berdasarkan pada peta politik yang ada, kata dia, besar kemungkinan pilpres akan berlangsung dua putaran.

“Besar kemungkinan juga akan bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) jika melihat kecenderungan tahapan pemilu yang tidak jujur dan adil (jurdil),” ujarnya dalam siaran pers, Rabu 24 Januari 2024.

Said mengatakan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian usaha karena dinamika politik yang cenderung labil.

“Di tengah demokrasi kita yang malah surut mundur, saya kira investor juga memiliki banyak analis sebelum mereka melakukan investasi. Mereka menghitung seluruh risiko risikonya,” katanya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu menilai, sepanjang konsolidasi kekuasaan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 belum terjadi, investor akan lebih menahan diri.

“Saya perkirakan, investor akan menunggu, setidaknya setahun setelah pilpres. Artinya, baru pada 2025 mereka melihat perkembangan konsolidasi kekuasaan di pemerintahan dan DPR,” ujarnya.

Said mengatakan, dari konsolidasi di pemerintahan tersebut, pemerintah yang terpilih baru bisa menyusun kebijakan untuk meyakinkan investor.

“Jadi kalau target investasi pada pada 2024 lebih tinggi dari 2023, dari Rp 1.400 triliun menjadi Rp 1.617 triliun, saya kira tidak mudah dicapai pemerintah karena pertimbangan politik dalam negeri di atas,” jelasnya.

Dia menilai wajar jika Bank Dunia membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih rendah dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Bank dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 4,9 persen, sedangkan asumsi makro di APBN 2024 sebesar 5,2 persen.

Selain itu, lanjut Said, kondisi global dengan ketegangan global di Timur Tengah makin meluas.

Selain perang Rusia dan Ukraina belum berakhir, ketegangan Tiongkok dan Amerika Serikat di Asia Timur juga akan menahan arus modal masuk ke Indonesia.

“Saya kira investor global akan lebih memilih di negara-negara konservatif dengan kondisi ekonominya yang sudah stabil,” katanya.

Kemudian, kebijakan suku bunga tinggi yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) yang belum segera berakhir akan menyedot dollar AS.

Meski demikian, Said menilai, investasi pada sektor pangan dan energi hijau menjanjikan imbal hasil yang baik.

Apalagi, kedua sektor itu didukung penuh kebijakan pemerintah, seperti insentif perpajakan, bea masuk, dan kemudahan kemudahan lainnya seperti perizinan.

“Saya kira siapa pun yang nanti terpilih meneruskan pemerintahan berikutnya, baik dari satu, dua, dan tiga, dua sektor itu niscaya akan diperkuat sebagai fokus kebijakan ke depan,” ujarnya.

Dalam hal ini, Said menilai hal target investasi pada tahun politik kali ini akan berat.

Sudirman Said: Hilang Keteladanan

Tim Pemenangan Nasional pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menilai, rakyat Indonesia tengah kehilangan sumber keteladanan.

Hal ini disampaikan Co-Captain Tim Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin, Sudirman Said menanggapi pernyataan soal Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan bahwa presiden ataupun menteri diperbolehkan memihak dan kampanye.

"Saya yang paling berisiko (dari pernyataan presiden) bagi saya adalah kita ini seperti kehilangan sumber keteladanan baik dan itu berbahaya untuk standar dalam bernegara," kata Sudirman Said saat ditemui di rumah perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu 24 Januari 2024.

Sudirman Said berpandangan, pernyataan terbuka Presiden Joko Widodo itu berhubungan dengan peran Kepala Negara yang menjadi pemimpin tegaknya moral berbangsa dan bernegara.

Menurut dia, pernyataan presiden sebagai panglima tertinggi dari seluruh aparat negara dapat berpengaruh dan diikuti oleh tingkat di bawahnya.

Padahal, Presiden Jokowi sudah meminta para pejabat untuk netral dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024.

"Kalau pimpinan tertinggi seperti dengan mudah mengubah cara pandang, sikap itu risikonya sangat besar, karena yang rusak norma dan kita berharap siapa pun yang berada di ketinggian menjadi teladan terbaik dari semua tindakan-tindakan (yang dilakukan)," kata Sudirman Said.

Eks Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menilai, Kepala Negara memang sudah terlihat memihak terhadap salah satu kontestan pilpres 2024.

Hal ini terlihat setelah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Namun, pernyataannya yang menegaskan dirinya boleh berkampanye dinilai dapat menggeser moral di tengah-tengah masyarakat.

"Memang mau tidak mau kan terlihat Pak Presiden condong pada satu calon, kalau mau lebih terus terang putranya ikut menjadi bagian dari kontestasi dan pasti arahnya ke sana. Itu juga menjadi, contoh buruk dari praktik demokrasi," kata Sudirman Said.

"Kalau saja bukan putranya, dan kalau saja putranya tidak ikut dengan cara-cara yang dipaksanakan. Kalau saja, putranya masuk (jadi kontestan pilpres) bukan dengan cara merubah undang-undang, bukan dengan pertolongan pamannya segala macam, barangkali memang publik bisa terima," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Selain itu, menurut Jokowi, presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non-politik malah aktif berkampanye pada saat ini.

Jokowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi.

Baca juga: Presiden Jokowi Nyatakan Pejabat Boleh Kampanye, Jazilul Fawaid Jawab: Itu Bentuk Kepanikan

Baca juga: Sri Sultan HB X Beri Nasihat Menyentuh ke Anies Baswedan: Jadi Pemimpin itu Merangkul

Baca juga: Presiden Jokowi Sudah Tahu Mahfud MD Berniat Mundur dari Menko Polhukam, Begini Katanya

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," kata Jokowi. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS