Komitmen Bangun Pendidikan NTT, Abraham Liyanto Sukses Punya Sekolah dengan Kualitas Terbaik

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pengusaha sekaligus politisi senior asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Abraham Paul Liyanto sukses mendorong dunia pendidikan dengan menghadirkan sekolah-sekolah berkualitas. 

Bernaung di bawah Yayasan Citra Bangsa, sekolah milik Paul Liyanto, mulai dari TK, SD, SMP dan SMA meraih akreditasi A.

"UCB (Universitas Citra Bangsa, red) barusan saja kemarin tanggal 5 Desember akreditasi Baik Sekali dari 10 universitas yang ikut dan sudah selevel dengan universitas-universitas negeri yang sudah lama," kata Paul Liyanto dalam Podcast Pos Kupang, Selasa, 23/01/2024. 
 
Paul Liyanto awalnya memperjuangkan pendidikan informal untuk calon tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri setelah menangani kasus Nirmala Bonat, TKW asal NTT yang disiksa majikannya di Malaysia pada tahun 2004 lalu. 

"Saya selalu cerita, saya ini bisa jadi insinyur karena kakak-kakak saya yang sekolahkan saya dan mereka itu adalah TKW TKI ilegal," ungkapnya. 

Karena itu, bagi Paul Liyanto, TKI dan TKW bukanlah masalah melainkan berkat. Jika keempat kakaknya tidak ke luar negeri, dia tidak akan bisa mengenyam pendidikan hingga menjadi seorang insinyur dan adik-adiknya pun demikian. 

"Saya memperjuangkan pendidikan informal ketika urus Nirmala Bonat itu saya lihat waduh NTT ini kalau kita terus kirim TKI TKW, kita kirim produksi budak. Nah itu terhina di luar," kata Paul.

"Saya ingin angkat nama NTT ini juga dan saya beralih ke pendidikan formal. Dari situ baru saya keluar dari kemiskinan," lanjutnya. 

Paul mengakui dirinya belajar dari TKI dan TKW dalam tiga tahun walaupun menghadapi mafia ilegal yang begitu besar tetapi dia menyakini apa yang dilakukannya adalah untuk membantu orang lain. 

"Intinya itu tadi kenapa ini kok jadi masalah? Ternyata kan di Undang-Undang 39 tahun 2004 mengatakan bahwa untuk berangkat ke luar negeri kita harus sehat dan harus punya keterampilan 600 jam belajar. Tidak ada yang bikin itu sampai hari ini. Saya bangun BLK satu-satunya di NTT untuk melatih anak-anak itu. 
Tidak balik modal malah dapat masalah. Itulah saya alihfungsikan menjadi Universitas. Nah cikal bakalnya di situ. Rupanya memang kalau kita percaya kita bekerja baik untuk menolong orang, apalagi manusia, itu doa-doa orang itulah yang membuat kita usaha apa saja dibukakan jalannya dengan baik dan saya mengalami itu," cerita Paul. 

"NTT kalau mau keluar dari kemiskinan ikut jejak saya. Pendidikan, kesehatan baru ekonomi," tambahnya.

Baca juga: Pos Kupang Award 2023, Paul Liyanto Akui 15 Tahun Mengabdi di DPD RI Berkat Dukungan Pos Kupang

Paul Liyanto mengisahkan, dirinya terjun sebagai anggota DPD Republik Indonesia sejak belum sukses seperti sekarang. .

"Jadi bukan sudah kaya baru masuk DPD. Tidak. Masih miskin masuk DPD buat terobosan-terobosan di sektor pendidikan dan sekarang (Sekolah) saya dari TK, SD, SMP, SMA, areditasinya A," ungkapnya . 

Sebagai calon anggota DPD RI dalam pemilu 14 Februari mendatang, Paul Liyanto menjelaskan, DPD RI lahir setelah reformasi 98 dan diatur dalam konstitusi. 
 
"Sebelumnya, zaman Orde Baru itu utusan daerah jadi nanti Presiden tunjuk saja. Setelah reformasi para pakar dan akademisi melihat bahwa Orde Baru terlalu powerful karena presiden memegang mandataris MPR sehingga MPR itu dwikameral, trikameral atau unikameral, tidak jelas. Kemudian kalau tidak salah dibawah kepemimpinan pak Amien Rais pada saat itu berubahlah konstitusi kita khususnya di pasal 22 d yang mengatur tentang kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia," urainya. 

"Jadi bedanya dengan DPR adalah DPR Dewan Perwakilan Rakyat representasinya rakyat sedangkan DPD itu representasi daerah," tandasnya. (uzu)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS