Pemerintah Berencana Naikkan Pajak Sepeda Motor Bensin

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkap pemerintah tengah berencana menaikkan pajak kendaraan non listrik atau berbahan bakar minyak (BBM).

Rencana tersebut sebagai upaya meningkatkan adopsi kendaraan listrik dan mengalokasikan penerimaan pajak tersebut ke subisidi untuk LRT hingga kereta cepat.

Produsen sepeda motor Honda di Indonesia, PT Astra Honda Motor (AHM) menyampaikan pihaknya memahami dan akan mendukung kebijakan pemerintah yang ingin menyuguhkan sarana transportasi terbaik bagi masyarakat. Hanya saja pasti dari kebijakan tersebut bakal ada efeknya ke depan.

"Kami belum mengetahui pajak apa nanti yang akan dinaikkan. Yang pasti jika komponen pajak dinaikkan harga motor juga akan naik dan ini berpotensi menekan permintaan sepeda motor baru," ujar General Manager Corporate Communication Astra Honda Motor (AHM) Ahmad Muhibbudin dalam pernyataannya, Jumat (19/1).

Muhib menambahkan, jika pasar tertekan industri sepeda motor akan terdampak, baik di hulu maupun hilir.

"Kami berharap rencana ini dipertimbangkan lagi dengan mempertimbangkan banyak aspek secara lebih komprehensif, terutama industri yang terkait, baik komponen, finansial, maupun industri sepeda motornya sendiri," terangnya.

Sementara itu, dari wacana tersebut, produsen mobil Honda yakni PT Honda Prospect Motor akan memonitor terus perkembangan rencana tersebut.

Baca juga: Kepala KPP Pratama Atambua Ajak Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan

"Saat ini kami fokus untuk menawarkan produk-produk yang lebih ramah lingkungan dan hemat bahan bakar sesuai dengan kebutuhan konsumen di Indonesia saat ini. Kami juga menilai bahwa adopsi kendaraan listrik akan sejalan dengan pertumbuhan pasar dan infrastruktur di Indonesia," ujar Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy.

Ia menyatakan, saat ini Honda telah memiliki roadmap khusus untuk pengembangan elektrifikasi dan akan sejalan dengan kebutuhan konsumen.

"Kami sudah memiliki road map untuk elektrifikasi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen di seluruh Indonesia. Sesuai perkembangan infrastuktur yang ada, kami juga akan terus memonitor perkembangan regulasi yang ada dan menyesuaikannya," jelas Billy.

Saat dikonfirmasi Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi mengatakan rencana pemerintah menaikkan pajak motor dengan bahan bakar bensin tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Yang dimaksud pak Menko tidak ada rencana untuk menaikkan pajak kendaraan bermotor dalam waktu dekat," ujarnya.

Menurut Jodi poin mengenai kenaikan pajak motor berbahan bakar bensin muncul saat rapat koordinasi membahas mengenai perbaikan kualitas lingkungan hidup di wilayah Jabodetabek, dalam rapat itu juga membahas mengenai rencana pemberian insentif, seperti diskon tarif bagi pengguna angkutan umum.

"Jadi itulah yang dimaksud oleh Pak Menko (Luhut)," ucap Jodi. (tribun network/fik/lta/wly)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS