Lapas Perempuan Kupang Tandatangan Perjanjian Kinerja dan Komitmen Bersama Pembangunan ZI

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang mengikuti Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur, Kamis (18/01/2024).

Berdasarkan rilis yang diterima POS-KUPANG.COM, keikutsertaan Lapas Perempuan Kupang dalam kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kerja keras dan kolaborasi yang telah terbangun agar dapat terus berlanjut dan mencapai hasil yang lebih baik lagi di tahun 2024. 

Kegiatan ini berlangsung di Aula Kanwil Kemenkumham NTT dan dirangkaikan dengan Pembukaan Supervisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. 

Kepala Lapas Perempuan Kupang, Dewi Andriani secara langsung ikut mengambil bagian dalam kegiatan tersebut. 

Baca juga: 26 Satuan Kerja dan Kakanwil Kemenkumham NTT Tanda Tangan Komitmen Bersama Pembangunan ZI

Kegiatan dibuka dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Tahun 2024 yang dilakukan oleh para Kepala Satuan Kerja yang terdiri dari 21 Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan 5 Kepala UPT Keimigrasian secara bergantian bersama Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone yang kemudian dilanjutkan dengan Marciana melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja secara digital bersama para Pimti Pratama di Lingkup Kanwil Kemenkumham NTT.

Dalam sambutannya, Marciana menyampaikan bahwa untuk memastikan agar program-program Kementerian/Lembaga dan Prioritas Nasional terealisasi dengan baik sesuai target yang ditetapkan, maka dilakukannya 2 (dua) kegiatan penting, yaitu pertama, Penandatanganan Perjanjian Kinerja, bertujuan sebagai alat kendali kinerja secara berjenjang guna memastikan seluruh sasaran dan target dapat tercapai dengan baik dan berkualitas. 

Yang kedua, Penandatanganan Komitmen Pembangunan Zona Integritas, bertujuan untuk mengimplementasikan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi dalam rangka menjaga dan merawat kinerja seluruh jajaran Kemenkumham NTT dalam bingkai integritas, sehingga Indeks RB meningkat yang ditandai dengan kualitas kuantitas WBK/WBBM pun turut meningkat. 

Selanjutnya, Marciana juga meminta kepada seluruh Kepala Satuan Kerja agar dapat bekerja dengan semangat PASTI Ber-Akhlak dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas serta solidaritas dalam menjalankan tugas untuk hasil yang berkualitas serta terus menerus untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi baik dengan internal maupun eksternal dalam menyelesaikan setiap tantangan dan tugas. 

“Jangan ada dominasi dan hilangkan ego sektoral, serta hindari kegiatan yang tumpang tindih. Sejalan dengan hal tersebut, maka tema yang kita pilih pada tahun 2024 ini sebagai Resolusi Kementerian Hukum dan HAM yakni Perkuat Sinergi yang Semakin PASTI dan BerAKHLAK untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak,” jelas Marciana.

Pada kesempatan yang sama, Kalapas Perempuan Kupang, Dewi Andriani berharap kegiatan tersebut dapat dimaknai dengan baik dan selanjutnya dapat diimplementasikan secara nyata oleh Lapas Perempuan Kupang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur di bawah kepemimpinan Marciana D. Jone selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT agar jajarannya mampu menyelesaikan tugas secara tuntas dan berkualitas, yang memiliki kepastian waktu dan dapat dipertanggung jawabkan.

“Kami akan terus konsisten dan berkomitmen penuh, dengan melibatkan seluruh elemen untuk terus melakukan perubahan dan menciptakan berbagai inovasi di Lapas Perempuan Kupang guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),"  ucap Dewi.

Turut hadir dalam kegiatan, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Catur Ariyanto Widodo, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT, Rizal Suhaili, Kepala Sub Bagian Hukum BPK RI Perwakilan NTT, Muhammad Rustam Aji, dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton.(uzu)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS