Berita Papua

Kelompok Separatis Papua Barat ULMWP Ancam Boikot Pemilu 14 Februari 2024

Mereka mengacu pada kongres ULMWP pertama yang diadakan di Papua Barat pada bulan November lalu di mana para delegasi memilih langsung presiden dan PM

Editor: Agustinus Sape
POS-KUPANG.COM/TWITTER BENNY WENDA
Benny Wenda desak pemerintah Indonesia mengizinkan PBB mengunjungi Papua. 

"Rakyatnya siapa? Dia memberontak, dia orang luar. Wilayahnya, Papua. Kita riil yang menguasai. Pemerintahnya, siapa yang mengakui dia sebagai pemerintah? Orang Papua sendiri tidak juga mengakui," kata Mahfud MD.

Ia mengatakan, Majelis PBB sudah menetapkan Papua Barat sebagai wilayah Indonesia setelah dilaksanakannya referendum tahun 1969.

"PBB tak mungkin buat putusan dua kali terhadap hal yang sama," katanya.

Ia pun meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh deklarasi itu, yang menurutnya, "hanya dilakukan di Twitter".

Pemerintah, lanjut Mahfud, mengatakan bahwa pemerintah akan fokus melakukan pendekatan kesejahteraan pada Papua. Salah satunya dengan merencanakan perubahan UU 21/2001 tentang otsus dengan menaikkan anggaran untuk otsus, dari 2 persen ke 2,25 persen.

Pemekaran wilayah Papua, katanya, juga direncanakan pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan pada Orang Asli Papua (OAP).

Pernyataan Mahfud MD ini sudah terlaksana. Papua yang sebelumnya terdiri dari dua provinsi kini menjadi enam provinsi, yakni Papua Barat (Ibu Kota Manokwari), Papua (Ibu Kota Jayapura), Papua Tengah (Ibu Kota Nabire), Papua Pegunungan (Ibu Kota Jayawijaya), Papua Selatan (Ibu Kota Merauke), Papua Barat Daya (Ibu Kota Sorong).

Dengan penambahan  empat provinsi di wilayah Papua, maka kini Indonesia memiliki 38 provinsi, bertambah dari sebelumnya 34 provinsi. 

(asiapacificreport.nz)
 
 
 
 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved