Wawancara Eksklusif - Piet E. Jemadu: Ekonomi NTT Didominasi UMKM, Harus Terus Diberi Literasi

Tetapi juga aspek bankable itu kelayakan perbankan. Itu akan dilihat dari surat izin usaha atau legalitas. Aspek legalitas ini yang jadi problem. 

Kenapa itu sangat penting untuk diperhatikan bank? 

Karena bisnis keuangan bank itu kan kita memberikan kredit. Tujuannya apa? Supaya kredit itu kembali dengan bunganya.

Tapi kalau kredit itu dilempar dan tidak ada kepastian, high risk dan kemudian hilang berarti itu juga bisa mengganggu usaha perbankan karena itu bank selalu prudent.

Ada prinsip kehati-hatian, kecermatan. Jadi ada mekanisme dan pertimbangan kredit perbankan itu berbeda.

Kalau koperasi memang lebih cepat, tapi itu high risk juga dan kemudian tinggi bunga tadi. Karena itu kita mau supaya Dinas Koperasi, UMKM itu diberikan secara gratis surat SIUPnya, SITUnya, cukup dia survey ke lapangan dan itu kan bagian dari kinerja Dinas.

Jadi survey lapangan, kalau memang layak diberikan SITUnya, diberikan SIUPnya. Kemudian sertifikat tanah, karena bank juga tanya, punya tanah?

Bersertifikat atau tidak? Sekarang karena usaha pemerintah untuk memberikan sertifikasi tanah-tanah, sampai kepada identitas pribadi (KTP).

Jadi aspek legalitas usaha ini sangat penting kemudian belum nanti problem kelanjutannya. Itu kan tadi aspek pembiayaan, aspek manajemen usaha kemudian bagaimana teknik produksinya, bagaimana kemasannya. 

Bagaimana UMKM memaksimalkan bantuan pembiayaan dari perbankan atau dari lembaga keuangan selama ini? 

Saya lihat masalah di negara ini selalu yang berkaitan dengan nepotisme. Misalnya ada CSR dari Bank untuk sektor pengembangan itu kemudian CSR juga tidak selamanya untuk pengembangan ekonomi karena banyak aspek yang lain.

Kemudian ada koperasi dengan bunga sangat kecil tapi penyalurannya kadang kala kurang terbuka, kurang transparan, bahkan sering orang menyampaikan bahwa sahabatnya, kenalannya, keluarganya, sampai kemudian tiba-tiba dana itu sudah habis.

Aspek transparansi, dana-dana lunak yang diberikan pemerintah itu harus transparan kemudian azas non diskriminasi terhadap penyaluran, kolektif, harus punya standar, ukuran, parameter untuk mengakses dana-dana seperti itu, juga dana KUR, itu kan harus ada keterbukaan.

Kemudian bank selalu berusaha untuk literasi jasa keuangan terhadap usaha-usaha kecil menengah itu, sehingga mereka dapat mengakses dana-dana seperti itu. 

Adakah saran untuk pelaku UMKM supaya benar-benar memaksimalkan bantuan pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya?