FPRB NTT Ingatkan Data Terpilah Penanganan Pengungsi Erupsi di Flores Timur

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Forum Penanggulangan Resiko Bencana atau FPRB NTT mengingatkan adanya data terpilah dalam penanganan pengungsi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur (Flotim), NTT. 

Data terpilah itu berkaitan dengan data berdasarkan jenis kelamin, kelompok rentan maupun disabilitas. Sejauh ini, baru ada laporan situasi cepat yang dilakukan oleh berbagai LSM non pemerintah dan dari pemerintah. 

"Tapi memang belum ada data terpilah. Ini yang kami terus ingatkan," kata ketua FPRB NTT Norman Riwu Kaho, Rabu (3/1/2024). 

Baca juga: Enam Desa di Talibura Sikka Terkena Dampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flotim

Norman Riwu Kaho berkata, dalam acuan SK PDB, memang perlu dilakukan kaji cepat dan rapat koordinasi untuk pengambilan kebijakan dari kepala daerah setempat. 

Menurut dia, dalam situasi seperti saat ini seharusnya ditetapkan status tanggap darurat, karena bencana sudah terjadi. Sehingga bukan lagi siaga darurat. 

Dengan begitu, penggunaan dana siap pakai dari BNPB maupun dana NTT dari Pemda Flores Timur bisa digunakan dalam keadaan seperti ini. 

"Kami terus berkoordinasi dengan kawan-kawan FPRB Flores Timur," sebutnya. 

Baca juga: Dinas Sosial NTT Salurkan 3,6 Ton Beras bagi Warga Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi

Norman mengatakan, idealnya penanganan bencana seperti ini perlu ada satu komando dalam penanganan darurat. Pada tahapan ini harusnya ada posko sebagai saluran resmi segala informasi mengenai kebencanaan. 

Selain itu, laporan kaji cepat dari lapangan juga harus disampaikan secara berkala. Pelibatan LSM maupun pihak terkait lainnya sangat penting dilakukan. Hal itu juga agar memudahkan penyaluran bantuan ke posko pengungsi. 

"Libatkan semua unsur pentahelix karena dia satu sistem komando," kata dia. 

Baca juga: Bandara Komodo Labuan Bajo Waspada Abu Vulkanik Erupsi Lewotobi

Pada kondisi tersebut, aktivitas di posko mesti terus ada. Minimal ada rapat kerja untuk mengawali rencana kerja dan rapat kajian harian. Norman Riwu Kaho mengaku, FPRB juga telah berkoordinasi dengan BPBD NTT untuk mendukung bantuan ke lokasi bencana. 

Idealnya juga, ketika ada bencana ini maka perlu ada penerbitan SK tanggap darurat maka diikuti dengan paket kebijakan seperti pernyataan status darurat, penetapan dan posko. (fan)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS