NOAA Rilis Perkiraan Terbaru Berapa Lama El Nino Akan Berlangsung pada Tahun 2024

Hingga awal November 2023, realisasi luas tanam Gernas Tanam Padi telah mencapai 430.235 hektare dengan rincian di Sumatera Utara seluas 27.272 hektare, Sumatera Selatan seluas 81.446 hektare, Lampung seluas 22.081 hektare, Banten seluas 36.435 hektare, Jawa Barat seluas 41.041 hektare.

Kemudian di Jawa Tengah seluas 50.017 hektare, Jawa Timur seluas 53.060 hektare, Kalimantan Selatan seluas 42.193 hektare, Sulawesi Selatan seluas 65.396 hektare, dan Nusa Tenggara Barat seluas 11.294 hektare.

Optimalisasi lahan rawa

Untuk memaksimalkan produksi komoditas pangan strategis, pemerintah tengah berupaya "menyulap" 400 ribu hektare lahan rawa agar dapat ditanami. Menteri Pertanian optimistis pemanfaatan lahan rawa untuk produksi dapat menambah produksi pangan nasional.

Berdasarkan data Ditjen PSP, di Indonesia terdapat lahan rawa tadah hujan sekitar 1,068 juta hektare dari 1,5 juta hektare potensinya yang dapat ditingkatkan Indeks Pertanaman dan produktivitasnya.

Selain itu, terdapat lahan rawa lainnya yang potensial seluas 10 juta hektare yang belum dimanfaatkan sebagai lahan pertanian untuk produksi pangan terutama padi dan jagung.

Kegiatan yang dapat dilakukan di lahan rawa dan lahan tadah hujan adalah pengembangan infrastruktur air dan lahan, mekanisasi pertanian pratanam dan pascapanen, penyediaan sarana produksi (benih, amelioran, pupuk, dan pestisida) introduksi teknologi adaptif, serta peningkatan kemampuan petani dan kelembagaan petani.

Pertemuan Menteri Pertanian dengan Duta Besar Thailand untuk Indonesia pada akhir November lalu untuk berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi terkait optimalisasi lahan rawa menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam menjalankan upaya tersebut.

Penyaluran pupuk subsidi

Hingga 30 November 2023, PT Pupuk Indonesia telah menyalurkan sebesar 5,71 juta ton pupuk subsidi atau sekitar 94 persen dari total alokasi sesuai anggaran Pemerintah, yaitu 6,05 juta ton.

Kendati demikian, proses distribusi pupuk bersubsidi masih belum dapat menjangkau semua petani. Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, sebagian petani yang belum memiliki Kartu Tani sebagai akses untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, menjadi salah satu permasalahannya.

Isu distribusi pupuk bersubsidi dianggap penting oleh pemerintah karena menjadi salah satu pendorong peningkatan produksi pangan di Indonesia.

Amran menyebutkan, sebanyak 16 persen petani di Indonesia belum memiliki Kartu Tani karena keterbatasan akses dari tempat tinggal hingga kendala tingkat pendidikan.

Untuk itu, Amran melakukan penyederhanaan prosedur bagi petani yang hendak menebus pupuk subsidi cukup dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sementara Presiden Joko Widodo menyatakan pengawasan secara berkala akan terus dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan subsidi pupuk yang saat ini dikeluhkan oleh para petani.