Begini Kata Hati Maria Fatima Usai Menteri Tri Rismaharini Resmikan 20 Unit Rumah Sejahtera Terpadu

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Nofry Laka

POS-KUPANG.COM, BETUN - Maria Fatima Bui, salah seorang warga Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, NTT, merasa tidak adil atas bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini. 

Bantuan rumah sejahtera terpadu (RST) dari Kementerian Sosial ini bisa dibilang tidak tepat sasaran.

"Rumah-rumah milik kami pun terdampak badai seroja 2 tahun lalu. Kondisinya terbilang memperihatinkan namun tidak terima bantuan dari Kementerian Sosial," kata Maria protes usai Menteri Tri Rismaharini meresmikan 20 unit rumah sejahtera terpadu (RST) di Desa Alas Selatan, Senin 18 Desember 2023. 

Menurut dia, pada waktu pendataan kami dimintai dokumen kependudukan elektronik (e-KTP) dan surat keterangan keluarga (KK) untuk menerima bantuan rumah tersebut. 

Baca juga: Dokter Hewan Januaria Maria Seran Minta Masyarakat Malaka Lakukan 3 Hal Bila Digigit Anjing Rabies

"Pada saat realisasi nama-nama kami tidak ada untuk terima bantuan rumah dari Kementerian Sosial ini," ucapnya lirih. 

Sejujurnya, lanjut Maria, kami bukan kurang senang dengan bantuan rumah sosial kepada 20 penerima ini. 

"Namun, sebagian besar dari para penerima ini ada yang rumahnya sangat layak. Tapi bagaimana mereka bisa terdata untuk menerima," tanyanya. 

Bagaimana mungkin, lanjutnya lagi, mereka yang memiliki rumah permanen tembok tapi masih saja didata untuk menerima bantuan rumah sosial ini. 

"Beginilah ketidakadilan itu muncul dalam masyarakat. Kami yang notabene bukan keluarga dengan para penguasa hak-hak kami terabaikan," jelasnya. 

Tak hanya Maria, kini protes itu datang dari Viktoria Aek seorang janda 3 anak. "Kami merasa tidak puas atas bantuan ini sebab rumah-rumah kami lebih tidak layak dari para penerima bantuan ini," gumamnya keras. 

Dikatakan, kami sudah tidak terima bantuan dari pemerintah desa - pemerintah pusat setidaknya kami didata untuk terima bantuan tersebut. 

Baca juga: Ini yang Dilakukan Dinas Kesehatan Malaka Terkait Pelayanan Penyakit Non Menular

"Saya tidak terima bantuan langsung tunai (BLT) maupun program keluarga harapan (PKH). Sekarang bantuan dari Kementerian Sosial inipun tidak terdata lagi pahal rumah saya terdampak badai seroja 2 tahun lalu, " ujar janda 3 anak yang dinding rumahnya terbuat dari pelepah daun gewang ini. 

Yunita Maria Soi, pun mengadu hal yang sama bahwa bantuan ini tebang pilih.  

"Para penerima bantuan rumah ini masih keluarga dengan Bapak Kepala Desa. Sehingga layak atau tidak layak semua masuk dalam kategori," mengadunya. 

Kepala Desa Alas Selatan, Gregorius Hale mengatakan, bantuan rumah sejahtera terpadu ini sebanyak 20 unit rumah di wilayahnya. 

"Jumlah keseluruhan penduduk saya sebanyak 2.679 jiwa. Yang menerima bantuan ini bagi masyarakat yang benar-benar miskin dan terkena dampak badai seroja 2 tahun lalu," ungkapnya.

Lebih lanjut, bagi 20 penerima ini sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia. 

"Sehingga para penerima ini sesuai syarat yang diminta Kementerian Sosial Republik Indonesia. Waktu itu kita mendata seluruhnya tapi semua tidak keluar kecuali 20 penerima yang dimaksud," sebutnya. 

Orang nomor satu Desa Alas Selatan ini menambahkan, yang mendata ini bukan dari aparat desa namun dari Dinas Sosial dan Kementerian Sosial.

Baca juga: NTT Terima Tiga Jenazah PMI asal Ngada Belu dan Malaka Padma Indonesia Beri Catatan Kritis - Solutif

"Kita hanya mendampingi dan tidak benar kalau ada informasi yang mengatakan 20 penerima ini berdasarkan pilih kasih," tegasnya. 

Bupati Malaka, Simon Nahak mengatakan, kita bersyukur atas kunjungan dari Menteri Tri Rismaharini hari ini untuk meresmikan rumah sejahtera terpadu tersebut.

"Tentunya kita senang atas bantuan yang diberikan. Semoga bantuan ke Kabupaten Malaka terus mengalir," demikian. 

Menteri Tri Rismaharini dalam sambutannya, pada saat bencana seroja 2 tahun lalu, pihaknya mencoba melakukan pemetaan daerah -daerah mana yang belum ditangani baik oleh Kementerian PUPR maupun BNPB. 

"Ternyata setelah dilakukan pemetaan di antaranya adalah Kabupatennya Malaka. Kami mencoba realisasikan karena tugas Kemensos salah satunya menangani kawasan 3T, yakni terdepan terpencil dan tertinggal," sebutnya. 

Terdepan artinya, perbatasan dengan negara lain dan Kabupaten Malaka pas berbatasan langsung dengan Timor Leste. 

"Maka kami memberikan bantuan rumah sejahtera terpadu atau RST ini," tandasnya. (nbs)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS