Anies-Muhaimin Soroti IKN, Lebih Baik Tetap di Jakarta daripada Pindah ke Kalimantan TImur

POS-KUPANG.COM – Tim Nasional Anies-Muhaimin kini gencar menyoroti keberadaan Ibu Kota Negara yang sedang dibangun di Penajam Paser Utara. Bahwa IKN Nusantara itu lebih baik tetap di Jakarta, daripada pindah ke daerah baru di Kalimantan Timur.

Sorotan itu mencuat, manakala Presiden Jokowi terus mendorong diselesaikannya pembangunan IKN dan untuk hal tersebut, harus dilanjutkan lagi oleh pemerintahan yang akan datang.

Dalam Pilpres 2024 nanti, pasangan yang memilih akan melanjutkan pembangunan IKN adalah Prabowo-Gibran. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju ini berkomitmen meneruskan pembangunan itu jika terpilih dalam Pilpres 2024 mendatang.

Untuk diketahui, isu tentang IKN Nusantara, kini menjadi topik menarik belakangan ini. Item tersebut menjadi salah satu isu hangat yang dipergunjingkan publik di Tanah Air, termasuk kubu Anies-Muhaimin yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP.

Kubu KPP meragukan proyek IKN Nusantara, karena dibangun dengan alasan pemerataan pembangunan. Padahal untuk hal tersebut, mestinya bukan IKN yang dibangun melainkan kota-kota kecil yang tersebut di seluruh Indonesia.

Atas hal tersebut, Partai Keadilan Sejahtera menyatakan sikap menolak pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu menyatakan, partainya mengupayakan agar ibu kota negara tetap berada di Jakarta jika pasangan Anies-Muhaimin memenangkan Pemilu 2024 mendatang.

"Kalau Allah takdirkan PKS menang, maka kita akan menginisiasi ibu kota negara tetap di Jakarta," kata Syaikhu di sela-sela Rakernas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu 26 November 2023.

Meski menolak pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, namun PKS memastikan bahwa pembangunan yang sudah berjalan di IKN Nusantara akan tetap dilanjutkan.

Hanya saja, jika sudah selesai dibangun, kata Syaikhu maka kawasan IKN sebaiknya difungsikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Tanah Air.

"Ibu kota nusantara itu akan tetap kita jadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, tentu dengan konsep green economy. Bahwa IKN itu paru-paru Indonesia bahkan paru-paru dunia," kata Syaikhu.

Sejatinya, lanjut dia Jakarta masih layak sebagai ibu kota Indonesia, karena memiliki nilai sejarah, menjadi tempat dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan oleh Ir Soekarno pada 17 Agustus 1945.

Peristiwa bersejarah yang terjadi di Jakarta, lainnya, adalah menjadi rangkaian perjalanan bangsa, seperti Kongres Pemuda tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Jadi aspek sejarah harus menjadi pertimbangan penting sebelum Ibu Kota dipindahkan.

PKS, kata Syaikhu, memahami bahwa pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia. Namun, memindahkan ibu kota untuk melakukan pemerataan pembangunan, adalah hal yang kurang tepat.

"Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan ibu kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah," kata Syaikhu.