Rp 2,5 Triliun untuk Amankan Pemilu 2024, Polri Kerahkan Dua Per Tiga Kekuatan

Polri telah menyiapkan 25 ribu personel pasukan Brimob. Lalu 4.756 pasukan Dalmas Nusantara dan 115 personel Densus 88 Antiteror.

Baca juga: Pemilu 2024, KPU Alor Terima Logistik Tinta

"Terdapat pula 2.184 personel yang menjadi power on hand Kapolri sebagai penanganan kontijensi yaitu Aman Nusa I berisi tentang konflik sosial, kedua aman Nusa II berisi penanganan bencana alam, dan ketiga Aman Nusa II berisi tentang penanganan terorisme," imbuhnya.

Sementara itu sejumlah anggota Komisi III DPR mengingatkan Polri untuk menjaga netralitasnya sepanjang perhelatan Pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi bahkan menyinggung agar Polri bisa bekerja dengan baik dan menjaga independensi dengan tidak berpihak kepada pasangan calon siapapun.

"Tugas kita menginginkan, ''Hei Polri, kerja ente yang baik, yang bener, ingetin, jaga independensi, jangan berpihak kepada satu paslon' ya gitu sudah," kata Aboe kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan.

Tak hanya terhadap Polri, wanti-wanti untuk menjaga netralitas pemilu 2024 itu juga kata dia, dialamatkan untuk jajaran TNI. Anggota Komisi III DPR RI itu meminta agar aparat TNI tidak ikut-ikutan perihal agenda pemenangan salah satu paslon.

Melainkan cukup dengan bertugas menjaga keamanan. "Hei TNI jangan terlibat jangan macam-macam, nggak boleh ikut-ikutan, amankan saja baik-baik, itu aja," tukas dia.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Kapolres Kupang Ingatkan Personel Jaga Netralitas

Hal senada dikatakan anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PDIP I Wayan Sudirta. Ia menyebut setiap tingkah laku dan kerja Polri mendapatkan perhatian khusus dari publik dan memiliki dampak.

"Karena profesionalisme yang menurun di tahun-tahun politik dampaknya berbeda dengan profesionalisme ketika kita menangani lalu lintas, menangani kriminal, dan lain-lain," kata Sudirta.

Tak hanya itu, kata Sudirta, citra profesionalisme Polri yang terbangun sejauh ini sejatinya didukung banyak anggaran dan waktu. Bila hal itu tak dijaga pada momentum pemilu, maka sudah pasti terjadi kemunduran terhadap sisi profesional Polri.

"Oleh karena itu, ibarat mengajari ikan menyelam, saya harus berani nasihatkan, mengingatkan Polri agar ekstra hati-hati, agar ekstra hati-hati, waspada, dan penuh perhitungan dalam menentukan langkah dan kebijaksanaan," tukas Sudirta.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny Harman bahkan menyebut netralitas aparat Kepolisian masih menjadi sebuah utopia. Sebab, Benny Harman menyebut saat ini ada anggota polisi yang kerjanya memasang baliho partai politik (parpol) tertentu.

Baca juga: Ketua DPW PKB NTT Minta Sesama Kader Jangan Saling Sikut, Fokus Menang Pemilu 2024

"Mohon maaf sekali Pak Kabaharkam, tidak bisa kita tutupi bahwa memang ada anggota yang kerjanya memasang baliho parpol tertentu," kata Benny Harman.

Dia menegaskan publik mempertanyakan sikap Polri yang diam ketika ada anggotanya memasang baliho parpol.

"Tetapi pertanyaan publik kemudian kenapa institusi kepolisian diam, jadi ada anggota Polisi yang tugasnya membawa, memasang, mengamankan baliho parpol tertentu," ujar Benny Harman.