Pengamat: Memilih Gibran Sebagai Cawapres Adalah Pedang Bermata Dua bagi Prabowo di Pilpres 2024

Yang paling menonjol adalah persepsi masyarakat bahwa pemilihan Gibran merupakan perwujudan politik dinasti, yang mengutamakan kepentingan keluarga di atas kesejahteraan rakyat.

Dalam survei yang dilakukan oleh media terkemuka di Indonesia, Kompas, sebelum pemilihan Raka diumumkan, 53 persen responden tidak menyetujui politik dinasti.

Gibran bergulat dengan masalah kredibilitas, yang berasal dari kurangnya pengalamannya (baru terpilih sebagai walikota pada tahun 2020) dan tuduhan nepotisme, yang mulai dimanfaatkan oleh PDIP untuk menggalang dukungan bagi kandidatnya, Ganjar Pranowo.

Baca juga: Makna di Balik Selendang Motif Sumba NTT yang Dikenakan Prabowo-Gibran di KPU 

Pencantumannya sebagai calon wakil presiden baru bisa dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang memperbolehkan individu berusia di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri, asalkan mereka memegang jabatan terpilih.

Khususnya, paman Gibran menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Hal ini memicu kekecewaan – bahkan kemarahan – di kalangan pendukung setia Jokowi.

Popularitas Jokowi tidak boleh dianggap remeh, dengan asumsi bahwa peringkat persetujuan yang tinggi akan dengan mudah diterjemahkan ke dalam perolehan suara.

Penting untuk menyadari bahwa peringkat persetujuan yang tinggi ini mungkin disebabkan oleh tidak adanya penolakan yang signifikan dan pembatasan terhadap penyebaran informasi.

Pesaing utama pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dapat memberikan tantangan yang signifikan dengan dukungan dari PDIP, terutama di daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Kubu Jokowi tampaknya mengakui hal ini: PSI baru-baru ini meluncurkan kampanye “Jokowi-isme” yang tegas, yang secara mencolok menampilkan nama dan wajah Joko Widodo, ketua partai Kaesang Pangarep, dan kadang-kadang Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini menggarisbawahi upaya mereka untuk memanfaatkan popularitas sang patriark dan menerjemahkannya menjadi dukungan elektoral.

Wakil Presiden yang Samping

Bahkan jika pasangan ini berhasil mengatasi tantangan-tantangan ini selama kampanye, mereka akan menghadapi lebih banyak tantangan dalam pemerintahan. Akankah PDIP yang berpengaruh mendukung koalisi Prabowo Subianto dalam agendanya?

Bisa dibayangkan juga bahwa Prabowo Subianto juga bisa mengesampingkan Gibran sebagai wakil presiden – sebuah posisi yang tidak memiliki kekuasaan konstitusional yang signifikan sampai didelegasikan oleh presiden – jika hal ini hanyalah sebuah pernikahan demi kenyamanan.

Keberpihakannya saat ini dengan Jokowi dapat dilihat sebagai salah satu hal: Subianto diangkat menjadi menteri pertahanan setelah kekalahannya pada tahun 2019, sebuah langkah yang dibingkai sebagai sarana untuk menumbuhkan persatuan nasional setelah pemilu yang memecah belah dan menimbulkan protes terhadap hasil pemilu yang mematikan.

Pengaruh Pak Jokowi bisa jadi kecil, terutama jika PSI, partai yang dipimpin oleh putra bungsunya, gagal mendapatkan kursi di DPR. PSI saat ini tidak memiliki keterwakilan di parlemen, karena hanya memperoleh 1,89 persen dari total suara nasional pada tahun 2019, kurang dari ambang batas alokasi kursi parlemen sebesar 4 persen.