Jokowi PDIP Ribut Soal Baliho Ganjar-Mahfud

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Perkara pencopotan baliho pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Gianyar, Bali berbuntut panjang.

Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dan PDI Perjuangan ( PDIP ) saling melontarkan pendapat masing-masing dan memunculkan kegaduhan.

Terkait baliho Jokowi mengatakan bahwa pemerintah daerah baik itu kabupaten, kota, serta provinsi dan juga pemerintah pusat harus netral.

"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," kata Jokowi usai meninjau tol Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu, (1/11).

Oleh karenanya kata Jokowi setiap pemindahan atribut partai, pemerintah daerah harus meminta izin dan berkomunikasi kepada pengurus partai di wilayah tersebut.

Baca juga: PDIP dan Parpol Koalisi Target Ganjar-Mahfud Menang Spektakuler di NTT

Komunikasi dengan pengurus partai di daerah kata Jokowi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dengan partai politik karena memindahkan atribut partai.

"Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," tuturnya.

Terkait apakah atribut partai tersebut menyalahi aturan tata kota, kata Jokowi sebaiknya ditanyakan kepada pemerintah daerah. "Ya itu semuanya urusan pemerintah daerah," pungkasnya.

Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyebut pencopotan baliho tersebut semata-mata karena alasan estetika Mahendra mengatakan baliho tersebut tidak dicopot namun digeser sementara untuk menjaga estetika dan dipasang kembali setelah acara selesai.

"Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi berupa baliho agar estetika terjaga dan setelah selesai kegiatan alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali. Jadi dapat saya tegaskan di sini tidak ada maksud lain kecuali agar kegiatan dapat berjalan dengan nyaman," kata Mahendra.

Baca juga: Relawan Ganjar Target Ganjar-Mahfud Menang 90 Persen di NTT

Penertiban baliho di sepanjang wilayah yang dikunjungi Presiden Jokowi di Desa Batu Bulan, Gianyar, Bali juga telah disepakati semua pihak serta dibahas dalan rapat koordinasi wilayah menjelang kedatangan Presiden Jokowi.

"Jadi sudah disepakati bersama bahwa lokasi-lokasi kunjungan kenegaraan harus dibersihkan dan dirapikan dengan baik," ujar Mahendra.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun geram terhadap aksi pencopotan baliho pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Komarudin mengatakan Bali merupakan salah satu basisnya PDIP atau disebut 'kandang banteng'. Dia meminta PDIP Bali untuk melakukan investigasi terhadap aksi pencopotan baliho Ganjar-Mahfud tersebut.

"Kalau sampai ada yang berani melakukan tindakan begitu, itu mereka harus segera melakukan investigasi ke bawah," kata Komarudin.