Bawaslu Sumba Timur Bentuk Kampung Pengawasan, Libatkan Partisipasi Aktif Masyarakat Awasi Pemilu

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Christin Malehere

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumba Timur telah melakukan berbagai tahapan dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang berjalan demokratis tanpa penyebaran isu hoax dan politisasi SARA.

Salah satu upaya pencegahan berupa membentuk Kampung Pengawasan Pemilu 2024 dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu, Pileg, dan Pilkada.

Kepada POS-KUPANG.COM, Minggu 15 Oktober 2023, Ketua Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Anwar Engga mengatakan pihaknya akan segera memulai kampanye kampung pengawasan menyambut Pemilu 2024.

Baca juga: Bawaslu Sumba Timur Ajak Pemilih Disabilitas Ikut Awasi Penyelenggaraan Pemilu

Adapun kampung Pengawasan ini akan dilaunching pada Rabu 18 Oktober 2023 dengan mengambil lokasi di Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur.

Kampanye kampung pengawasan ini akan dilakukan di 21 titik lainnya yang tersebar di 21 desa dari 21 kecamatan lainnya yang tersisa di Kabupaten Sumba Timur.

"Ada 22 kecamatan di Kabupaten Sumba Timur sehingga kita ambil 22 desa sebagai titik lokasi kampanye kampung pengawasan," jelasnya.

Pihaknya menambahkan kampanye kampung pengawasan di Kabupaten Sumba Timur oleh Bawaslu sesuai jadwal akan dilaksanakan mulai tanggal 18 Oktober 2023 di Desa Mondu dan terakhir akan dilaksanakan di beberapa titik desa pada 26 Oktober 2023 mendatang.

Baca juga: NTT Memilih, Jumlah Panwascam Terbatas Bawaslu Sumba Timur Ajak Masyarakat Awasi Pemilu

Tujuan Kampung Pengawasan untuk menangkal hoax dan politisasi SARA pada Pemilu 2024 mendatang, dalam kampanye kampung pengawasan ini, pihaknya juga akan mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi tahapan dan proses Pemilu 2024.

"Semakin banyak masyarakat yang ikut mengawasi jalannya Pemilu, akan makin meningkatkan kualitas Pemilu yang tanpa hoax, tanpa politisasi SARA dan juga tanpa politik uang," tegasnya.
Terkait Tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 saat ini telah memasuki masa verifikasi Bacaleg perubahan dari partai politik.

Selanjutnya tahapan penyusunan, penetapan, pengumuman DCT, dan dilanjutkan dengan tahapan kampanye yang akan dimulai 28 November 2023 mendatang. (zee)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS