Pembayaran TPP Jadi Prioritas Pj Gubernur NTT, ASN: Jangan Seperti Tahun Lalu

POS-KUPANG.COM, Kupang – Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau ASN Pemprov NTT mengaku gembira atas komitmen pemerintah membayar tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Adapun pembayaran TPP ASN Pemprov NTT untuk tahun berjalan telah dilakukan hingga bulan April 2023.

Saat ini, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT ( BKD NTT) telah membuka link pembayaraan TPP ASN Pemprov NTT untuk dua bulan berikut yakni Mei dan Juni 2023.

Baca juga: Kabar Gembira, TPP ASN Pemprov NTT Bulan Mei - Juni 2023 Segera Dicairkan

Baca juga: Zakarias Moruk: Link Segera Dibuka untuk Pembayaran TPP ASN Pemprov NTT Bulan Maret-April

Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Zakarias Moruk menyebut link pembayaran TPP ASN itu telah dibuka sejak Senin (9/10/2023) kemarin.

"Tentu kami gembira kalau TPP kembali dibayarkan dengan lancar. Apalagi ini sudah jadi komitmen Pak Penjabat," ujar M, salah satu ASN yang berdinas di Gedung Sasando.

Beberapa ASN Pemprov NTT lainnya yang ditanyai POS-KUPANG.COM juga berharap agar pembayaran TPP ASN berjalan lancar selama tahun berjalan. Beberapa mereka menyinggung pembayaran TPP tahun 2022 lalu yang disebut tidak jelas ujung pangkalnya.

"Mudah mudahan jangan seperti tahun lalu. Tidak bayar trus alasannya sudah abis tahun anggaran," ujar salah satu ASN yang berdinas pada salah satu OPD di Jalan Palapa Oebobo.

Mereka mengaku, telah mendapat pembayaran TPP hingga April 2023.

Baca juga: Alokasikan Rp 28 Miliar untuk TPP PNS, Bupati Belu Ingatkan Disiplin Kerja dan Produktivitas

Adapun Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake telah menegaskan bahwa pembayaran TPP ASN tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.

Hal itu dikatakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

“Pemerintah telah memproses pembayaran bulan Maret dan April sedangkan pembayaran selanjutnya akan menjadi prioritas pemerintah jika kondisi keuangan daerah memungkinkan,” kata Ayodhia Kalake saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD NTT, Kamis (21/9/2023) lalu.

Badan Keuangan Daerah Optimis

Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Zakarias Moruk optimis pembayaran TPP ASN akan berjalan sesuai dengan rencana.

Hal itu dikatakan Zakarias berkaca pada kebijakan keuangan baru yang diambil sejak awal tahun anggaran 2023.

Ia menjelaskan, pengajuan keuangan untuk alokasi pembayaran TPP ASN berbeda antara tahun ini dan tahun lalu.

"Beda dengan tahun lalu. tahun ini pengajuan (keuangan) tidak sekaligus. Masing masing OPD bervariasi, dan tidak sekaligus dilakukan. Misalnya ada yang satu miliar dan ada yang 800 juta, itu tidak memberatkan keuangan," ujar Zakarias kepada POS-KUPANG.COM, Rabu (11/10/2023).

Sementara itu, ia juga mengakui, untuk TPP tahun lalu tidak lagi dibayarkan karena hal itu tidak bersifat 'rapelan'.

Meski demikian, Zakarias menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak menyalahi aturan karena penetapan TPP berdasarkan kebijakan masing masing daerah.

"Kecuali ada catatan BPK (maka harus dibayarkan). Kalau tidak, maka tidak apa-apa karena tidak melanggar," sebut Zakarias.

Ia menyebut hingga 2024 mendatang, pengelolaan keuangan daerah terfokus pada tiga sektor yakni penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, pengembalian pinjaman daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Pembayaran TPP Mei Juni segera dilakukan

Sebelumnya, dana TPPuntuk ASN Pemprov NTT bulan Mei dan Juni 2023 dipastikan segera dibayarkan.

Zakarias Moruk saat dikonfirmasi POS-KUPANG.COM, pada Selasa (10/109/2023) menyebut, Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake telah memberi arahan agar TPP ASN tetap dibayarkan hingga bulan Desember 2023.

"Sejak kemarin kita telah membuka link (pembayaran TPP ASN) untuk bulan Mei-Juni 2023. Untuk TPP tahun 2023 kita telah bayarkan sampai bulan April," kata Zakarias.

Dirinya mengatakan, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran berkisar Rp 10 miliar hingga Rp 11 miliar setiap bulan untuk pembayaran TPP ASN.

"Kami berharap para pemimpin OPD memperhatikan hal ini dan segera mengusulkan ke Badan Keuangan," kata dia.

Ia menyebut bahwa pemerintah provinsi menyiapkan TPP ASN lebih dari Rp 120 miliar. Hal itu telah tertuang dalam APBD tahun 2023.

Zakarias menyebut pembayaran TPP ASN tidak menemui kendala berarti. Namun demikian, para ASN diharapkan telah membayar pajak kendaraan melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah.

Selain itu, pembayaran TPP juga bisa menyelesaikan masalah temuan-temuan seperti kelebihan pembayaran tiket perjalan dinas dan lain sebagainya. (*)

Ikuti berita terbaru POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS