Kolaborasi Apik BPJS Kesehatan, Wujudkan Transformasi Mutu Layanan JKN

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Kepala BPJS Kesehatan Cabang Atambua, Sarwika Meuseke bersama jajaran mengikuti pertemuan nasional fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2023, secara daring (online) melalui aplikasi zoom meeting di lantai 2 ruang pertemuan BPJS Kesehatan Cabang Atambua pada Senin 2 Oktober 2023.

Kegiatan yang berpusat di Jakarta tersebut menjadi ajang penting bagi penyelenggara jaminan kesehatan nasional dalam upaya meningkatkan mutu layanan kesehatan di Indonesia. 

Dalam kegiatan tersebut juga melaunching Transfomasi Mutu Layanan Program dengan mengusung tema Kolaborasi dalam Transformasi Mutu Layanan yang mudah, cepat, dan setara kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

Baca juga: Mantan Bupati Belu Servas Pareira Tutup Usia, Peter Rambung: Pemimpin yang Cerdas dan Bijaksana

Hadir juga dalam kesempatan tersebut Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan tamu undangan lainnya. 

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan bahwa tahun 2023 adalah momentum penting dalam perjalanan BPJS Kesehatan, dengan fokus utama pada Transformasi Mutu Layanan. 

Melalui transformasi ini, BPJS Kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah diakses, cepat pelayanannya, dan setara untuk setiap peserta JKN.

"Salah satu langkah nyata yang telah diambil BPJS Kesehatan adalah peningkatan akses layanan kesehatan bagi peserta JKN, terutama bagi masyarakat yang berada di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS)," ujarnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Mantan Bupati Belu Servas Pareira Tutup Usia

Kerja sama dengan rumah sakit apung/bergerak, kata dia, telah memberikan solusi untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah-daerah terpencil pun dapat merasakan manfaat layanan kesehatan yang memadai. 

"Ini hanyalah salah satu contoh dari upaya nyata BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan yang inklusif," imbuh Ghufron.

Ghufron juga menyampaikan bahwa Transformasi Mutu Layanan juga mencakup upaya simplifikasi administrasi pelayanan. Proses administratif yang lebih sederhana, seperti penggunaan KTP saat mengakses layanan kesehatan, tanpa perlu fotokopi berkas, alur layanan rujukan yang efisien, dan digitalisasi pelayanan dan pengklaiman. 

Selain itu, tambah dia, percepatan penyelesaian pengaduan peserta melalui BPJS Satu menjadi langkah proaktif dalam menjawab kebutuhan peserta JKN.

"Tingkat kepuasan peserta JKN telah mencapai 89,6 persen, yang menunjukkan bahwa inisiatif BPJS Kesehatan memberikan hasil yang positif. Hasil survei tersebut memvalidasi upaya berkelanjutan untuk memenuhi ekspektasi peserta dalam hal pelayanan kesehatan yang berkualitas," tambah Ghufron.

Baca juga: Bupati Agus Taolin Lantik Pejabat Struktural Lingkup Pemkab Belu

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Indonesia bertekad mencapai cakupan kepesertaan semesta Program JKN atau Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2024. Untuk mencapai tujuan ini, kerja sama dengan pemerintah adalah sangat penting. 

Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 telah memberikan dasar yang kuat untuk kerja sama yang lebih erat antara BPJS Kesehatan, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Program JKN dan memastikan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk.

"Per 1 September 2023 cakupan kepesertaan JKN yang mencapai lebih dari 262,74 juta jiwa atau 94,60 persen dari total seluruh penduduk, yang merupakan bukti nyata dari upaya bersama untuk menghadirkan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia," katanya. 

Menurutnya, pemanfaatan layanan kesehatan yang signifikan oleh peserta JKN pada tahun 2022 dengan 502,8 juta kunjungan adalah pencapaian luar biasa. 

Baca juga: Harga Beras di Belu Naik, Masyarakat Minta Pemda Gelar Pasar Murah 

"Ini mencerminkan kepercayaan yang semakin tinggi dari masyarakat Indonesia terhadap Program JKN," ujar Ghufron.

Ghufron juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran manajemen fasilitas kesehatan dan semua pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Program JKN. 

"Kolaborasi ini adalah tonggak keberhasilan dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat Indonesia," katanya lagi. 

Pada kegiatan ini, BPJS Kesehatan juga memberikan apresiasi kepada fasilitas kesehatan yang berkomitmen dalam meningkatkan mutu pelayanan JKN tahun 2023. 

Untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdapat beberapa kategori, mulai dari dokter praktik perorangan, dokter gigi, puskesmas, dan terakhir kategori klinik pratama. 

Sedangkan di tingkat Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) terdapat kategori klinik utama, rumah sakit kelas D, rumah sakit kelas C, rumah sakit kelas B, serta rumah sakit kelas A.

Selain itu juga terdapat pengumuman pemenang dari Lomba Video Transformasi Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan Tahun 2023. 

Harapannya dengan kegiatan ini mengugah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi peserta JKN.

"Melalui kolaborasi BPJS Kesehatan bersama seluruh fasilitas kesehatan dan stakeholder terkait, siap membangun masa depan kesehatan Indonesia yang lebih cerah melalui pelayanan yang mudah, cepat, dan setara. Bersama kita ciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berdaya saing," tutup Ghufron. 

Terpisah, kepala BPJS Atambua, Sarwika Meuseke usai kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan kolaborasi transformasi mutu layanan ini sama di seluruh Indonesia termasuk di BPJS Atambua. 

Upaya meningkatkan mutu layanan kesehatan yang cepat, mudah dan standar ini di wilayah kerja BPJS Kesehatan Atambua itu sudah berjalan sejak tahun 2021. 

"Mudah dalam artian akses pelayanan dapat digunakan dengan menggunakan KTP, tidak perlu lagi mensyaratkan foto copy. Semua serba digital. Tidak perlu antian di faskes, cukup antrian online melalui mobile JKN," ujarnya. 

Sementara untuk pelayanan yang cepat, di wilayah Kerja BPJS Atambua, minggu lalu sudah melaunching loket pemberian informasi di Rumah Sakit Leona TTU. 

"Dengan adanya loket ini peserta dapat menggunakan informasi terkait pelayanan JKN maupun pengaduan sehingga mempercepat proses yang terjadi dan akan berkolaborasi dengan RS. Semua rumah sakit akan ada loket ini," ungkapnya. 

Ia juga menegaskan dalam pelayanan BPJS, tidak ada lagi batasan rawatan sampai pasien tersebut sembuh dan boleh pulang oleh dokter. Itu yang perlu ditingkatkan kedepan. Semua pasien setara baik pasien umum maupun yang pake BPJS Kesehatan. (cr23)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lain di GOOGLE NEWS