Jadi Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake Terus Evaluasi Kebijakan Kontroversial Viktor Laiskodat

POS-KUPANG.COM - Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia GL Kalake atau Odi Kalake terus mengevaluasi berbagai kebijakan Gubernur terdahulu, Viktor Laiskodat. 

Setelah mengevaluasi penggunaan tenaga staf khusus dan penggunaan seragam tenun serta seragam pramuka bagi ASN di lingkungan pemprov NTT, kini Odi Kalake kembali mengevaluasi kebijakan masuk sekolah jam 5.30 pagi.  

Ditemui usai sidang paripurna DPRD Provinsi NTT pada Selasa (19/9/2023), Pj Gubernur Odi Kalake menegaskan kebijakan masuk sekolah pukul 05.30 Wita yang mulai berlaku pada maret lalu tersebut akan dihentikan.

Baca juga: Sepekan Menjabat, Pj Gubernur Ody Kalake Hapus Kebijakan Viktor Laiskodat Soal Seragam ASN

Baca juga: Penjabat Gubernur NTT Hentikan Kebijakan Siswa Masuk Sekolah Jam 05.30 Wita

Adapun kebijakan siswa masuk sekolah jam 5.30 pagi diberlakukan oleh Gubernur NTT periode 2018-2023, Viktor Laiskodat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Meski menuai kontroversi, pemberlakuan kebijakan itu tetap diterapkan di beberapa SMA/SMK di Kota Kupang sejak Maret 2023 lalu.

"Kita akan tinjau kembali kebijakan itu dan  besok kita akan lihat langsung sekolah-sekolah yang selama ini menjalankan kebijakan tersebut," ujar Odi Kalake kepada POS-KUPANG.COM.

Odi Kalake mengatakan, kebijakan itu akan dipelajari, bahkan akan melakukan komparasi dengan beberapa negara yang sistem pendidikannya terbaik di dunia.

Baca juga: Sepekan Menjabat, Pj Gubernur Ody Kalake Hapus Kebijakan Viktor Laiskodat Soal Seragam ASN

"Ada tiga negara yang saya pelajari yaitu Firlandia, Jepang dan Jerman. Pada rapim kemarin, saya meminta agar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT meninjau kebijakan tersebut. Ada rencana untuk dihentikan (Sekolah jam 05.30 Wita)," tegas dia.

Hapus Kebijakan Seragam Pramuka dan Tenun Adat ASN 

Sebelumnya saat baru sepekan menjabat Pj Gubernur NTT, Ayodhia Kalake juga menghapus kebijakan Gubernur Viktor Laiskodat soal penggunaan seragam ASN di lingkungan Pemprov NTT.

Adapun Ody Kalake - sapaan akrab Pj Gubernur Ayodhia Kalake memerintahkan seluruh ASN di lingkup Pemprov NTT untuk kembali menggunakan pakaian dinas harian (PDH) warna khaki atau keki dan PDH warna putih hitam.

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Sekda NTT ), Kosmas Damianus Lana membenarkan perintah Pj Gubernur NTT tersebut ketika diwawancara POS-KUPANG.COM, Selasa (12/9/2023).

Penghapusan penggunaan sarung tenun ikat motif daerah pada setiap Selasa dan Jumat serta seragam pramuka pada setiap Rabu mulai diberlakukan pada pekan ini.

Baca juga: Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake Belum Putuskan Pakai Staf Khusus

Adapun kebijakan penggunaan sarung tenun ikat motif daerah mulai diberlakukan oleh Gubernur Viktor Laiskodat pada 2019 saat awal dirinya bersama Wagub Josef Nae Soi menjabat. Sementara penggunaan seragam pramuka baru berlangsung pada awal Januari 2023.

Penggunaan sarung tenun ikat motif daerah bakan sebelumnya telah diatur dalam Surat Edaran Gubernur NTT (SE Gubernur NTT) Nomor BO.165/III/2019 tentang Penggunaan Sarung Tenun Ikat Motif Daerah NTT bagi ASN lingkup Pemprov NTT.

Dalam edaran itu menyebutkan bahwa penggunaan motif daerah asal NTT bertujuan melestarikan nilai-nilai budaya, mendorong promosi pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi melalui industri kerajinan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.

Kebijakan tersebut kemudian diperbarui dengan Surat Edaran Nomor:025/56/Bo2.1 tentang penggunaan seragam Pramuka oleh ASN di lingkup Pemprov NTT pada setiap hari Rabu yang dimulai pada 11 Januari 2023.

"Iya benar, kita kembali ke Permendagri nomor 11 tahun 2020 berlaku secara nasional. Kita sedang rencanakan untuk usulkan setiap hari jumat tetap pakai tenun ikat," ujar Sekda Kosmas Lana.

Lebih lanjut, Kosmas menyampaikan, Pemprov NTT sedang merevisi Surat Edaran Gubernur NTT Nomor 025/56/BO2.1 tentang penggunaan pakaian sarung tenun Ikat Daerah NTT dan Pakaian Seragam Pramuka bagi ASN di lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Mantan Kepala Bappelitbangda NTT itu menyebut Surat Edaran tersebut akan direvisi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2020.

"Revisi surat edarannya sedang diproses," ujarnya.

Sekda Kosmas Lana pun meminta agar seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemprov NTT menginformasikan kepada seluruh ASN agar kembali menggunakan seragam PDH khaki pada setiap Selasa mulai 12 September 2023.

Selanjutnya setiap Rabu mulai 13 September 2023, ASN diwajibkan kembali menggunakan seragam PDH kemeja putih dengan celana atau rok hitam.

Evaluasi Penggunaan Staf Khusus 

Penjabat Gubernur NTT Ayodhia GL Kalake belum memutuskan menggunakan staf khusus untuk membantu pelaksanaan tugas.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah NTT, Kosmas D Lana kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin 11 September 2023.

"Saya dengan Pak Penjabat masih mendiskusikan pemanfaatan Staf Khusus bagi Penjabat Gubernur," kata Kosmas D Lana.

Menurut Kosmas D Lana, perekrutan Staf Khusus untuk Penjabat Gubernur NTT memang penting. Namun akan disesuaikan dengan alokasi anggaran.

"Ini masih saya diskusikan dengan Pak Penjabat. Saya pastikan sedang dipikirkan Staf Khusus, pengawal pribadi dan ajudan, sedang kita cari yang ada di sini," katanya.

"Itu kita akan seleksi beberapa orang. Jumlahnya tidak banyak mungkin satu saja atau dua saja," tambah Kosmas D Lana.

Sebanyak 13 Staf Khusus Gubernur NTT telah berakhir masa tugas pada akhir Agustus 2023.

Sebelumnya, mereka membantu tugas-tugas Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023, Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef Nae Soi.

Menurut Kosmas D Lana, dengan habis masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT maka berakhir pula masa tugas 13 Staf Khusus Gubernur NTT.

Ia menyebut, Staf Khusus Gubernur NTT telah menyelesaikan masa jabatan lima hari sebelum Gubernur dan Wakil Gubernur NTT akhiri masa jabatan.

"Sesuai SK Gubernur NTT periode 2018-2023 para Staf Khusus Gubernur itu telah berakhir pada tanggal 30 atau 31 Agustus lalu," kata Kosmas D Lana, Senin 11 September 2023.

"Masa jabatannya lebih cepat lima hari dari berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT," tambahnya.

Kosmas D Lana menegaskan bahwa Staf Khusus Gubernur NTT bukan diberhentikan Penjabat Gubernur NTT Ayodhia GL Kalake.

"Mereka bukan diberhentikan oleh SK Penjabat Gubernur NTT, tetapi itu sudah sesuai SK Gubernur NTT sebelumnya," tandas Kosmas D Lana.

Beberapa Staf Khusus Gubernur NTT, yaitu Prof. Dr. Willi (Mantan Rektor UKSW Salatiga), Prof. Dr. Daniel Kameo (Ketua Program Studi Pasca Sarjana Studi Pembangunan UKSW).

Berikutnya, Prof. Dr. Intiyas Utami (Rektor UKSW Salatiga), Prof. Fredrik L Benu (Mantan Rektor Undana), Dr. David Pandie,  Dr. Imanuel Blegur, Pius Rengka, SH, M.Sc dan Anwar Pua Geno. (*)

Ikuti berita terbaru POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS