Kepala BP2MI Benny Rhamdani Sebut Sindikat TPPO Sering Dibantu Penguasa Pemerintahan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyebut sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO ) sering dibantu penguasa yang berada di instansi pemerintahan. 

Menurut dia, TPPO menjadi kejahatan kemanusiaan yang harus dihentikan. Dia menegaskan negara tidak boleh kalah dengan para sindikat yang beroperasi. Baginya akan sangat memalukan jika masalah itu justru dikendalikan oleh para mafia TPPO. 

"Sehingga Presiden Jokowi tanggal 30 Mei 2023 tegas menyampaikan ke pak Kapolri, sikat sindikat atau siapapun yang membekingi dibelakang termasuk beking yang ada di instansi-instansi," katanya, Senin 18 September 2023 di Kupang.

Baca juga: Kepala BP2MI Benny Rhamdani Ikut Jemput Jenazah PMI di Kupang

"Tiga tahun saya menyuarakan ini bahwa kenapa sindikat penempatan ilegal ini sulit disentuh oleh hukum, karena selalu dibekingi oleh oknum-oknum yang memiliki atribut-atribut kekuasaan di negara ini. Kita harus buka-bukaan," tambah dia. 

Dalam kurun waktu tiga tahun belakangan, Benny Rhamdani menyebut ada 2.345 jenazah PMI secara nasional. Ada juga jumlah PMI yang mengalami sakit seperti, depresi cacat, hingga amnesia sebanyak 3.583 orang. 

Menurut dia, NTT menjadi paling tinggi memulangkan jenazah PMI dari berbagai negara di luar negeri. Tahun 2023 saja NTT menerima 107 jenazah. Catatan Benny Rhamdani dari tiga tahun terakhir NTT menerima 420 jenazah dengan empat jenazah yang dimakamkan di Malaysia karena covid-19 dan alasan lainnya. 

Baca juga: Buka Pengiriman PMI ke Malaysia, BP2MI NTT MoU Penataan Sistem Satu Kanal Sektor Domestik

"Rata-rata mereka ini berangkat tujuh tahun, 10 tahun, 12 tahun lalu. Potret dari keseluruhan, hampir 85 persen yang dulu berangkat tidak resmi. Mereka berangkat karena sindikat penempatan ilegal dan sindikat TPPO," kata dia. 

Benny Rhamdani mengklaim, usai perintah Presiden Jokowi, tiga bulan kemudian atau dari bulan Juni hingga Agustus 2023, kepolisian berhasil menangkap lebih dari 900 orang dan ditetapkan sebagai tersangka. 

Penangkapan itu diikuti dengan penyelamatan lebih dari 3000 korban TPPO. Bercermin dari itu, Benny Rhamdani meyakini jejaring perdagangan orang itu bisa diberangus, jika ada kemauan dan komitmen bersama.

Baca juga: Pemkab Sumba Barat Lakukan Penandatangan MoU Dengan BP2MI

"Yang penting adalah kemauan dan komitmen agar anak-anak bangsa tidak di perdagangan oleh siapapun dan atas nama kepentingan apapun, apalagi oleh kepentingan mafia," katanya.

Benny Rhamdani lalu menyinggung bangsa Indonesia yang didirikan untuk menuntaskan masalah kebodohan dan kemiskinan. Buah dari pembiaran masalah ini yang menahun, kini berimbas pada banyaknya jenazah PMI yang diterima. 

Untuk itu perlu ada ketegasan dari pemerintah dengan melibatkan kelompok masyarakat maupun lembaga keagamaan seperti di NTT yang cukup giat mengurus masalah PMI. 

Baca juga: Kepala BP2MI Beberkan 3 Penyebab Utama CPMI Berangkat Secara Non prosedural

Ia menjelaskan peluang kerja keluar negeri sangat terbuka dan warga punya hak untuk bekerja kemanapun. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi hal itu agar berjalan lancar. 

Benny Rhamdani menawarkan pembangunan balai latihan kerja di NTT untuk memberi ketrampilan bagi pekerja yang hendak berangkat ke luar daerah ataupun negeri.