Sepekan Menjabat, Pj Gubernur Ody Kalake Hapus Kebijakan Viktor Laiskodat Soal Seragam ASN

POS-KUPANG.COM - Sepekan usai dilantik sebagai Penjabat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Pj Gubernur NTT ), Ayodhia Kalake menghapus kebijakan Gubernur Viktor Laiskodat soal penggunaan seragam ASN di lingkungan Pemprov NTT.

Adapun Ody Kalake - sapaan akrab Pj Gubernur Ayodhia Kalake memerintahkan seluruh ASN di lingkup Pemprov NTT untuk kembali menggunakan pakaian dinas harian (PDH) warna khaki atau keki dan PDH warna putih hitam.

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Sekda NTT ), Kosmas Damianus Lana membenarkan perintah Pj Gubernur NTT tersebut ketika diwawancara POS-KUPANG.COM, Selasa (12/9/2023).

Baca juga: Ayodhia Kalake Perintah Ganti Seragam Dinas ASN 

Baca juga: DPRD NTT Nilai Penghapusan Kebijakan Pakai Tenun Bagi ASN Pemprov NTT Bunuh Pengrajin

Penghapusan penggunaan sarung tenun ikat motif daerah pada setiap Selasa dan Jumat serta seragam pramuka pada setiap Rabu mulai diberlakukan pada pekan ini.

Adapun kebijakan penggunaan sarung tenun ikat motif daerah mulai diberlakukan oleh Gubernur Viktor Laiskodat pada 2019 saat awal dirinya bersama Wagub Josef Nae Soi menjabat. Sementara penggunaan seragam pramuka baru berlangsung pada awal Januari 2023.

Penggunaan sarung tenun ikat motif daerah bakan sebelumnya telah diatur dalam Surat Edaran Gubernur NTT (SE Gubernur NTT) Nomor BO.165/III/2019 tentang Penggunaan Sarung Tenun Ikat Motif Daerah NTT bagi ASN lingkup Pemprov NTT.

Dalam edaran itu menyebutkan bahwa penggunaan motif daerah asal NTT bertujuan melestarikan nilai-nilai budaya, mendorong promosi pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi melalui industri kerajinan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.

Kebijakan tersebut kemudian diperbarui dengan Surat Edaran Nomor:025/56/Bo2.1 tentang penggunaan seragam Pramuka oleh ASN di lingkup Pemprov NTT pada setiap hari Rabu yang dimulai pada 11 Januari 2023.

"Iya benar, kita kembali ke Permendagri nomor 11 tahun 2020 berlaku secara nasional. Kita sedang rencanakan untuk usulkan setiap hari jumat tetap pakai tenun ikat," ujar Sekda Kosmas Lana.

Baca juga: DPRD NTT Yakin Penjabat Gubernur NTT akan Bawa Perubahan Bagi NTT

Lebih lanjut, Kosmas menyampaikan, Pemprov NTT sedang merevisi Surat Edaran Gubernur NTT Nomor 025/56/BO2.1 tentang penggunaan pakaian sarung tenun Ikat Daerah NTT dan Pakaian Seragam Pramuka bagi ASN di lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Mantan Kepala Bappelitbangda NTT itu menyebut Surat Edaran tersebut akan direvisi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2020.

"Revisi surat edarannya sedang diproses," ujarnya.

Sekda Kosmas Lana pun meminta agar seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemprov NTT menginformasikan kepada seluruh ASN agar kembali menggunakan seragam PDH khaki pada setiap Selasa mulai 12 September 2023.

Selanjutnya setiap Rabu mulai 13 September 2023, ASN diwajibkan kembali menggunakan seragam PDH kemeja putih dengan celana atau rok hitam.

Baca juga: Sertijab Gubernur NTT ke Ayodhia Kalake, Viktor Laiskodat Beri Pesan Menyentuh

Usul Tetap Pakai Sarung Tenun Ikat Motif Daerah

Meski demikian, Sekda Kosmas Lana menyebut, pihaknya tetap menyampaikan usulan agar sarung tenun ikat motif daerah tetap dipakai sebagai seragam kerja sehari dalam seminggu yakni pada Jumat.

Usulan tersebut, kata Sekda Kosmas Lana, merespon keluhan pelaku UMKM yang selama ini memasok kain tenun ikat motif daerah NTT untuk ASN di lingkup Pemprov NTT.

Sebelumnya, informasi terkait perubahan kebijakan seragam ASN di Lingkup Pemprov NTT itu disampaikan melalui pesan WhatssApp.

Pesan WhatsApp yang diperoleh POS-KUPANG.COM, Senin (11/9/2023) itu menyebutkan penggunaan sarung tenun motif daerah dan seragam pramuka bagi ASN akan direvisi.

"Selamat malam bapak/ibu Kepala PD, di infokan bhw sesuai arahan Pimpinan mk SE GUB NTT Nomor 025/56/BO2.1 ttg penggunaan pakaian sarung tenun Ikat Daerah NTT dan Pakaian Seragam Pramuka bagi ASN di lingkup Pemerintah Provinsi NTT akan di revisi/disesuaikan dgn amanat PERMENDAGRI nomor 11 Tahun 2020," bunyi pesan WhatsApp itu.

Revisi Surat Edaran sedang diproses oleh Pemprov sehingga diharapkan informasi tersebut didistribusikan ke semua ASN di lingkup Pemprov NTT.

"Surat pemberitahuan resmi ttg penyesuaian ini akan disampaikan pd kesempatan pertama," tulis pesan itu lagi.

Respon Anggota DPRD NTT

Anggota DPRD NTT memberi respon terhadap penghapusan kebijakan menggunakan sarung tenun motif daerah dan seragam pramuka. 

Anggota Komisi V DPRD NTT Yohanes Rumat menyebut kebijakan Pj Gubernur NTT Ody Kalake menghapus pemakaian tenun atau sarung tenun motif daerah bagi aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov NTT bisa "membunuh" para pengrajin tenunan khas NTT. 

Meski ingin mengembalikan aturan ke yang lebih tinggi, namun kebijakan tersebut justru dinilai akan membuat pelaku UMKM dari sektor tenun ikut terdampak. 

"Tentu kita menghormati, kita mengakui standar nasional itu berlaku seperti sedia kala. Artinya kembali ke aturan sesungguhnya. Hanya sayang kalau terkait dengan kebijakan lokal terkait dengan tenun lokal ditiadakan, sama artinya mematikan usaha para penenun atau UMKM," ungkap Yohanes Rumat, Selasa (12/9/2023). 

Politisi PKB itu ingin agar eksistensi tenunan lokal NTT dari 22 daerah itu tetap ada sebagai ciri khas di Provinsi NTT. Meski demikian, ia mengembalikan kebijakan itu ke Pj Gubernur NTT Ody Kalake. 

Menurut dia, penggunaan pakaian pramuka boleh dihapuskan karena dari aspek aturan maupun pertimbangan belum cocok.

"Kita di DPRD itu meminta janganlah (dihapus penggunaan tenunan). Nanti di semua fraksi-fraksi DPRD kita melobi supaya nanti kalau pemerintah tidak dengar, kami akan lobi antar fraksi untuk kalau bisa ini dipertahankan, jangan merugikan banyak pihak," ujarnya. 

Sementara Sekretaris Komisi I DPRD NTT Hironimus Banfanu mengatakan, kebijakan yang diambil oleh Pj Gubernur NTT Ody Kalake dilatarbelakangi dirinya sebagai seorang birokrat. Artinya, kata dia, Ody Kalake ingin menerapkan aturan pemerintahan secara detail.

Kebijakan penggunaan tenunan itu, menurut Hironimus banfanu bisa kembali digunakan oleh kepala daerah defenitif. 

"Jadi otoritas menerjemahkan kearifan lokal. Ini pertimbangan beliau yang pasti menghubungkan ke regulasi pemerintahan," ujar Hironimus.

Aturan pakaian Dinas ASN dalam Permendagri 11 / 2020

Penggunaan pakaian seragam bagi ASN telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 ( Permendagri 11 tahun 2020) tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Permendagri itu ditetapkan pada 28 Januari 2020 dan diundangkan pada 16 Maret 2020.

Permendagri itu menggantikan permendagri 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Dalam pasal 3 ayat (2) Permendagri tersebut memuat ketentuan jenis pakaian dinas PNS di lingkungan pemerintah daerah provinsi meliputi: PDH, PDL pada perangkat daerah tertentu, PSL serta pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia. (cr20/fan/ian)

Ikuti berita terbaru POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS