Opini: Perang Senyap – Australia dan Indonesia Bungkam atas Pelanggaran HAM di Papua

'Pengkhianatan yang mengerikan'

“Banyak yang melihat ini sebagai pengkhianatan terhadap aspirasi West Papua dan melemahkan kredibilitas dan solidaritas Melanesia serta ancaman berkelanjutan terhadap keamanan dan hak asasi manusia di wilayah tersebut.”

Wenda bukan satu-satunya imigran: Pengacara hak asasi manusia Indonesia pemenang penghargaan Veronica Koman dicari oleh polisi Indonesia karena diduga angkat bicara mengenai kekerasan di Papua.

Seperti Wenda, dia mengatakan dia tidak mendukung penyanderaan.

Koman tinggal di Australia, bekerja dengan Amnesty International dan mengatakan dia mendapat ancaman pembunuhan. Rumah orang tuanya di Jakarta dikabarkan dilempari batu.

Sama seperti penanganan Den Haag terhadap kelompok anti-kolonialisme Indonesia pada Perang Revolusi 1945-49, kebijakan Jakarta juga bersifat memaksa. Para pengunjuk rasa tidak manusiawi, ditandai sebagai “penjahat” atau “teroris”, betapapun kecilnya keterlibatan mereka, sebuah taktik kuno dalam peperangan yang secara hukum lebih mudah untuk menembak daripada menangkap.

Perjuangan pro-kemerdekaan mendapat sedikit simpati dari masyarakat Indonesia di provinsi lain. Mahasiswa Papua di Pulau Jawa telah diserang dan mengalami pelecehan rasial. Siapa pun yang kedapatan mengibarkan bendera Bintang Kejora berisiko hukuman 15 tahun penjara.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendesak militer untuk “bersikap tegas”. Pada sebuah upacara di Jakarta pada bulan Juni, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dikutip mengatakan: ‘”Jika saya masih menjadi komandan, saya akan mengerahkan sejumlah batalyon di sana. Itu keren, kan?”

Batalyon tidak akan menyelesaikan masalah

Tidak, kata Dr Poulgrain: “Sejarah masyarakat Papua yang sudah menjadi norma adalah tidak benar. Ini masih menjadi masalah saat ini. Masalahnya adalah persepsi kita. Menambah batalion tidak akan menyelesaikan masalah saat ini.”

Dr Poulgrain adalah pakar sejarah Indonesia dan adjunct fellow di Universitas Sunshine Coast dan Universitas Negeri Malang di Jawa Timur. Ketertarikannya pada Papua sudah ada sejak masa mahasiswanya sebagai backpacker menjelajahi nusantara.

Pada tahun 1999, ketika Megawati menjabat sebagai wakil presiden (sekarang menjabat sebagai Ketua BRIN), Megawati diundang ke pertemuan mengenai Papua bersama 10 penasihatnya:
 
“MEREKA BILANG KEPADA SAYA, TERUS TERUS, PAPUA ADALAH MASALAH YANG MEREKA TIDAK TAHU CARA MENYELESAIKANNYA. SAYA MENYARANKAN SEKOLAH PELATIHAN VOKASI. KAMI MEMULAI — TAPI SELURUH PROYEK PENDIDIKAN BERHENTI KETIKA REFERENDUM TIMOR LESTE DIBENTUK KEMERDEKAAN. WAKTU BELUM BERUBAH.”

(“THEY SAID TO ME, QUITE FRANKLY, PAPUA WAS A PROBLEM THEY DID NOT KNOW HOW TO SOLVE. I SUGGESTED VOCATIONAL TRAINING SCHOOLS. WE STARTED — BUT THE WHOLE EDUCATIONAL PROJECT STOPPED WHEN THE EAST TIMOR REFERENDUM ESTABLISHED INDEPENDENCE. TIMES HAVEN’T CHANGED.”)

Pada tahun 2018, para aktivis menyampaikan petisi ke PBB dengan 1,8 juta tanda tangan yang menuntut referendum kemerdekaan. Itu tidak menghasilkan apa-apa. Sebaliknya, Jakarta telah membagi Papua Barat menjadi enam provinsi yang dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak kebebasan kepada penduduk setempat, namun tidak memberikan dampak nyata.

Sikap yang lebih berani tidak mungkin terjadi

Analisis yang dilakukan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional yang berbasis di Washington menyimpulkan:

“Seiring dengan dukungan AS dan Australia terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia di Papua, kedua pemerintahan tersebut kemungkinan besar tidak akan mengambil sikap yang lebih berani.

“Tindakan internasional terhadap situasi ini kemungkinan akan tetap terbatas pada Kepulauan Pasifik saja. . . Kekerasan separatis, yang telah menunjukkan ketahanannya terhadap upaya Indonesia untuk menguasai wilayah tersebut, kemungkinan besar akan terus berlanjut.’

Duncan Graham telah menjadi jurnalis selama lebih dari 40 tahun di media cetak, radio dan TV. Dia adalah penulis People Next Door: Understanding Indonesia (UWA Press) dan pemenang Walkley Award dan penghargaan hak asasi manusia. Dia tinggal di Jawa Timur dan sekarang menulis untuk media berbahasa Inggris di Indonesia dengan visa penduduk tetap dengan hak kerja. Butuh waktu lima tahun untuk mendapatkan sponsor melalui istrinya yang berkewarganegaraan Indonesia. Dia berkontribusi pada Laporan Asia Pasifik dan artikel ini pertama kali diterbitkan oleh Michael West Media dan diterbitkan ulang dengan izin.

(asiapacificreport.nz)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS