Diberi Target PAD Rp 200 Juta, UPTD PPTP NTT Wilayah Sumba Gebrak Inovasi Layanan

POS-KUPANG.COM, WAINGAPAU - UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan atau PPTP NTT Wilayah Sumba pada tahun 2023 ini diberi target Penerimaan Asli Daerah (PAD) sebesar 200 juta. 

Target tersebut meliputi Izin Penyelenggara Angkutan (IPA), sebesar 100 Juta dan retribusi terminal sebesar Rp 100 juta.

Guna mencapai target yang dibebankan tersebut jajaran PPTP NTT di wilayah ini membangun kerjasama dengan UPTD Pemprov NTT Wilayah Sumba melakukan gebrakan dalam inovasi pelayanan.

Baca juga: Listrik Ubah Hidup Valentino Warga Desa Kadahang Sumba Timur dari Penjual Ikan ke Usaha Bengkel Las

Wujud inovasi itu berupa pelayanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan (IPA) dan juga memfasilitasi pendirian badan hukum, kepada pemilik atau pengusaha angkutan umum penumpang atau kendaraan berplat kuning di seluruh daratan Sumba.

Hal ini disampaikan Kepala UPTD PPTP Wilayah Sumba, Nggala H Ndima, S.Pd dalam rilis berita yang dikirim ke POS-KUPANG.COM di Kupang, Senin 14 Agustus 2023.

Untuk mensukseskan kolaborasi ini, pimpinan UPTD PPTP juga telah berkomunikasi dengan Kepala UPTD Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Sumba Timur, Oktavianus Mare, SS, di Kantor Samsat Sumba Timur yang beralamat  di Jalan Ampera Nomor 14 Kota Waingapu.

Baca juga: Badan Informasi Geospasial Gelar Supervisi dan Kontrol Kualitas di Sumba Timur

Untuk diingat bahwa di Kabupaten Sumba Timur, belum memiliki terminal Angkutan Tipe B, maka disiasati dengan membangun Pos Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), di Km 08 Kelurahan Kambajawa Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur.

Pos yang dibangun, dimaksudkan untuk melakukan Pengawasan dan pelayanan Informasi kepada para Sopir Angkutan Penumpang antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi, untuk sadar dan taat memenuhi kewajiban membayar retrebusi sebagai upaya peningkatan PAD NTT yang bersumber dari Retrebusi terminal.

Dalam pertemuan tersebut, membahas tentang sinkronisasi program bersama antara UPT. PPTP NTT Wilayah Sumba dan UPTD Pendapatan Daerah berkenaan dengan kelengkapan persyaratan izin angkutan khusus kendaraan umum  angkutan orang/penumpang.

Terpisah Kepala UPTD Penda NTT Sumba Timur Oktavianus Mare, SS menambahkan, selama ini kendaraan Umum muatan  orang/ penumpang yang ada di Wilayah Sumba Timur pada khusunya dan Sumba secara keseluruhan, kesulitan dalam pengurusan baik izin angkutan pengurusan dokumen badan hukum.

Baca juga: Atasi Malaria Pemda Sumba Timur Rakor Timbang Priode Agustus 2023 dan Gerakan Darurat 

Karena sesuai Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009, mewajibkan seluruh kendaraan Umum muatan orang/penumpang, diwajibkan memiliki Badan hukum, berbentuk Perseroan Terbatas (PT), BUMN, BUMD dan  Koperasi.

Dengan memenuhi persyaratan tersebut, baru dapat melakukan Pendaftaran di Samsat sebagai Kendaraan berplat kuning atau muatan penumpang, dan tetapkan Pajak kendaraan yang mendapat subsidi sebesar 70/30 dari Nilai Jual Kendaran Bermotor (NJKB), sesuai aturan yang berlaku, dan juga mendapat Jaminan Asuransi Penumpang dari PT Jasa Raharja. (yon)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lain di GOOGLE NEWS