Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Bupati Sumba Tengah Sebut Butuh Kebijakan Super

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM, WAIBAKUL - Bupati Sumba Tengah, Drs Paulus SK Limu meminta pemerintah pusat perlu membuat kebijakan super atau kebijakan khusus untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Pulau Sumba.

Permasalahan utama pendidikan di Kabupaten Sumba Tengah khususnya dan Pulau Sumba umumnya adalah terbatasnya akses transportasi dimana masih ada anak-anak sekolah setiap hari harus berjalan  kaki sejauh 5 sampai 8 km.

Menurut Paulus, kondisi lain, yakni terbatasnya akses internet, akses digital,  gedung, kualitas tenaga guru, akses buku pelajaran dan lainnya. 

Baca juga: Pemkab Sumba Tengah Proses Izin Kantor Cabang Pintu Air Waibakul

"Sepanjang tidak ada kebijakan khusus tentang peningkatan pendidikan di Pulau Sumba maka mustahil terjadi pergeseran peningkatakan yang tajam terhadap kualitas pendidikan di Pulau Sumba," kata Paulus.

Karena itu, ia berharap melalui Rakorda di aula Bappeda Sumba Tengah, NTT, Rabu 26 Juli 2023  tentang sinergi pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas  PAUD, Dasar dan Menengah di Wilayah Pulau Sumba, NTT.

Kegiatan itu dihadiri langsung Deputi  Bidang Koordinasi Peningkataan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Prof. DR. Warsito, Asisten Deputi Perlindungan Hari Anak atas pengasuhan  dan lingkungan Kementerian PPA, Rohika Kurniadi Sari, S.H dan Direktur Guru PAUD dan Dikmas Kemendikbudristek, Santi Ambarukmi dan lainnya dengan empat kabupaten di Pulau Sumba  dapat menghasilkan sebuah kesepakatan bersama untuk bersama-sama berjuang meningkatkan kualitas pendidikan di Pulau Sumba tercinta ini.

Baca juga: Pulau Sumba Penyumbang Kasus Malaria Tertinggi di NTT

Terhadap hal itu Deputi  Bidang Koordinasi Peningkataan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama pada Kementerian Koodirnator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Prof. DR.Warsito menjelaskan bersama teman-teman kementarian terkait hadir bersama dalam rapat koordinasi pusat dan daerah di Sumba Tengah adalah untuk melihat secara secara riil  kondisi pendidikan di Sumba.

Dengan mencermati berbagai keterbatasan pendidikan di Pulau Sumba maka pihaknya akan  mengusulkan hasil rekomendasi pada forum Rakodar ini kepada kementerian terkait agar dapat mengalokasikan anggaran terintegrasi untuk mempercepat peningkatan pendidikan di Pulau Sumba.

Untuk itu, ia mengajak pemerintah empat Kabupaten di Pulau Sumba yakni Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Sumba Timur untuk bersama-sama berjuang agar peningkatan pendidikan di Pulau Sumba segera terwujud.

Baca juga: Berantas dan Eliminasi, Kelompok Kerja Malaria Workshop se Pulau Sumba

Berikut hasil Rakorda pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan pendidikan di Pulau Sumba sebagai berikut percepatan penyusunan regulasi  PAUD holistik integratif dan pencegahan perkawinan anak, dukungan dana ubtuk pau holistik integratir dan pendidikan di jenjang PAUD, Dikdasmen termasuk untuk membuat satu desa satu tempat bermain anak, percepatan pengentasan anak putus sekolah atau anak tidak sekolah untuk kembali ke sekolah atau mengikuti layanan pendidikan non formal,  percepatan pengangkatan guru dan pemerataan guru di sekolah negeri dan sekolah swasta dan dukungan pemberian beasiswa calon guru untuk mengakomodir  kebutuhan guru di Pulau Sumba. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS