Diam-Diam Temui Benny Wenda, Kemenlu RI Layangkan Nota Protes ke Pemerintah Fiji

POS-KUPANG.COM  - Pemerintah Fiji mendapat protes keras dari pemerintah Indonesia. Protes itu dilakukan karena secara diam-diam pemerintah Fiji menemui Benny Wenda  tokoh Kelompok Kriminal Bersenjata Papua yang hingga kini terus melancarkan tindakan anarkisnya di Papua.

Protes yang dilayangkan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI itu menyusul Perdana Menteri Fiji, Stiveni Rebuka diam-diam melakukan pertemuan dengan Benny Wenda belum lama ini.

Benny Wenda merupakan pemimpin kelompok separatis Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang tinggal di luar negeri.

Melalui Juru Bicara Kemenlu RI, Teuku Faizasyah disebutkan bahwa Kemenlu RI  telah mengirimkan nota protes kepada Kedutaan Fiji di Jakarta dan Kementerian Luar Negeri Fiji.

"Nota protes itu dilayangkan karena ada kekecewaan terhadap pertemuan dengan tokoh separatis itu. Nota protes itu sudah dikirim sejak  23 Februari 2023 yang ditujukan kepada Dubes Fiji di Jakarta.”

Intinya adalah kita menyampaikan kekecewaan atas pertemuan yang dilakukan dengan Benny Wenda tersebut," kata Faizasyah pada press briefing.

Dalam nota protes tersebut, Indonesia menyampaikan kekecewaan yang mendalam atas pertemuan PM Fiji dengan seseorang yang disebut mengklaim secara sepihak dirinya mewakili masyarakat Papua.

Faizasyah mengatakan pemerintah juga telah menginstruksikan perwakilan RI di KBRI Suva untuk menyampaikan protes serupa ke pemerintah Fiji.

Ia menyebutkan, pada intinya pemerintah telah secara tegas dan jelas menyampaikan kekecewaan atas terjadinya pertemuan tersebut.

"Intinya yang kita garisbawahi bahwa posisi Indonesia, telah kita sampaikan. Dan sudah ada komunikasi internal di pihak Fiji yang bersifat tertutup yang tidak bisa kami sampaikan," katanya.

Benny Wenda diketahui mencari dukungan ULMWP menjadi anggota penuh kelompok Melanesian Spearhead Group atau MSG, dimana Papua Barat merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh sebab itu, pemerintah mengecam keras pertemuan tersebut.

Sejauh ini belum pernah ada yang terang-terangan mendukung kelompok separatis Papua Merdeka di Indonesia.

Baca juga: Benny Wenda Protes KKB Papua, Kini Desak Egianus Kogoya Cepat Bebaskan Pilot Susi Air

 Sejumlah negara Pasifik kerap membawa isu kekerasan HAM di Papua ke PBB.

Radio Free Asia, mengutip sumber, juga mengatakan, Pemerintah Fiji sebelum Rebuka juga tidak pernah menyampaikan dukungan seperti ini. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS