Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang Sentil Desa Kotabes Tolak Pembangunan, Ini Jawaban Kades

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Tapehen

POS-KUPANG.COM, OELAMASI - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Sofia Malelak De-Haan menyoroti dua kejadian penolakan pembangunan yang terjadi di Desa Kotabes.

Saat pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Kabupaten Kupang XX tahun 2023 di Desa Kotabes, Kecamatan Amarasi, Jumat 21 Juli 2023 politisi NasDem ini 1secara terang terangan mengungkapkan Desa Kotabes menolak pembangunan disana.

"Pencanangan bulan bhakti gotong royong bukan secara kebetulan hari ini dilakukan di Kotabes. Tapi desa juga jangan menutup diri pembangunan ke dalam desa," ungkapnya.

Kata dia masyarakat Desa Kotabes menolak pembangunan jalan sepanjang 1 KM yang pada waktu itu merupakan aspirasi dari anggota DPR RI,  Julie Sutrisno Laiskodat.

Baca juga: Kades Oenaek Kabupaten Kupang Turunkan Stunting Hingga 80 Persen

Kata dia pada waktu itu Bupati Kupang sudah berjanji krpada anggota DPR RI Julue Laiskodat tapi belum direalisasi.

Lalu penolakan yang berikut adalah bantuan pembangunan rumah tidak layak huni bagi masyarakat Desa Kotabes yang merupakan aspirasi dari Anggota DPR RI Fraksi NasDem Jacky Uly. Waktu itu dia tahu  betull karena dirinya yang menemani lansung Jacky Uly ke Kotabes namun kata dia ditolak.

Untuk itu Kades Kotabes Imanuel Banu yang dikonfirmasi menegaskan khusus pembangunan jalan tersebut dia koreksi bukan 1 KM tapi hanya 500 meter.

Jalan itu awalnya kata dia telah dilakukan sosialisasi dari pemerintah Kecamatan Amarasi dan Dinas PU Kabupaten Kupang nuntuk pembangunan jalan lapen.

"Sampai hari ini tidak berjalan karena lokasi jalan yang akan dibangun itu belum ada persetujuan dari pemilik tanah yang nantibya akan dibangun jalan disana," terangnya.

Soal perumahan waktu itu dirinya mengungkapkan dihubungi tim dari asisten DPR RI Jacku Uly yang menyampaikan kepada dia kalau Politisi NasDem itu mau membantu rehab 4 buah rumah di Desa Kotabes.

Baca juga: Pemdes Ujung Tombak Tangani Stunting di Kabupaten Kupang

Dirinya sempat mempertanyakan nama-nama penerima bantuan siapa yang menyerahkan nama-nama tersebut. Dari situ baru diketahui berasal dari ketua partai tingkat kecamatan yang mengusulkan nama-nama tersebut.

Namun biasannya kata dia bila bantuan datang ke Desa itu wajib melalui pemerintah desa karena mereka yang mengetahui betul kondisi masyarakatnya apalagi empat nama penerima bantuan itu berada dalam satu lingkungan  yang mana pastinya akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat lain

"Mana yang miskin mama yang patut dapat bantuan saya yang tahu atau mana yang sudah dapat dan mana yang belum itu saya paling tahu. Apalagi ada orang yang belum pernah dapat tapi ada yang sudah dapat berulang kali. Jadi karena data penerima bantuan tidak melalui saya, ya saya tidak mau ikut bertanggung jawab soal itu dan juga tidak ikut mengawasi itu," bebernya.

Dirinya juga menampik isu yang berkembang bahwa dirinya menolak pembangunan, dirinya hanya menyampaikan silahkan menyalurkan bantuan tapi dirinya tidak bisa ikut campur tangan karena sedari awal tidak melalui pemdes.

Dirinya bahkan mempersilahkan mereka membantu masyarakat karena itu hal yang baik.(ary) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS