Kondisi Terkini Pilot Susi Air Disandera KKB, Panglima TNI: Philip Mehrtens Sehat

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Meskipun pihak Indonesia belum berhasil membebaskan pilot Susi Air Philip Mehrtens dari penyanderaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), kondisi terkini pilot berkebangsaan Selandia Baru sehat-sehat saja.

Demikian dikatakan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. "Ya alhamdulillah sesuai informasi sehat," kata Yudo di Balai Sudirman, Jakarta, Jumat 21 Juli 2023.

Yudo mengatakan, upaya negosiasi untuk membebaskan Mehrtens juga masih terus berjalan, yang dipimpin oleh Penjabat Bupati Nduga dengan melibatkan tokoh adat, agama, dan masyarakat.

Oleh karena itu, dia menambahkan, opsi menyerang KKB tidak dipilih karena dapat menimbulkan korban dari kalangan masyarakat sipil.

"Kalau penyerangan yang rugi siapa, kan pasti masyarakat nanti ada yang terkena. Makanya tetap kita kedepankan negosiasi, Pj Bupati Nduga kan sudah sanggup," kata Yudo.

Yudo juga mengingatkan, upaya negosiasi itu tidak mudah dilakukan karena kondisi geografis Papua yang membuat mobilitas tim negosiasi memakan banyak waktu.

Oleh karena itu, tidak ada batasan bagi tim negosiasi untuk melakukan tugasnya.

"Kita tunggu sajalah hasilnya," kata mantan KSAL itu.

Ia menambahkan, selagi tim negosiasi bekerja, aparat TNI tetap bertugas menjaga situasi keamanan di Papua.

"Kita tetap menjaga situasi supaya tetap kondusif di semua kabupaten, semua distrik. Kita selalu menjaga bersama-sama Polri menjaga situasi supaya tetap terkendali," kata Yudo.

Adapun Philip Mehrtens disandera setelah pesawat yang dikemudikannya dibakar di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan, pada 7 Februari 2023.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Papua mengaku diminta menjadi negosiator dalam negosiasi penyanderaan Mehrtens.

Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey mengatakan, permintaan sebagai negosiator itu dilayangkan oleh pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) kelompok Egianus Kogoya.

"Komnas HAM Perwakilan Papua telah diminta oleh kelompok TPNPB melalui juru bicaranya," kata Frits dalam acara webinar, Selasa 4 Juli 2023.

"Jadi penyanderaannya pada 7 Februari, lalu Komnas HAM Papua diminta pada 6 April untuk melakukan pemantauan tim semacam negosiator," ujar dia.