Gubernur Viktor Laiskodat Bertemu KASAD Dudung Abdurachman, Angin Segar Kodam NTT?

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Gubernur Nusa Tenggara Timur ( Gubernur NTT ) Viktor Laiskodat menemui Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kamis (20/7/2023) siang.

Pertemuan Gubernur Viktor Laiskodat dan Jenderal TNI Dudung Abdurachman berlangsung dalam kunjungan orang nomor satu di Nusa Tenggara Timur itu ke Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta.

Dalam pertemuan terbatas itu juga hadir mantan Danrem 161/Wira Sakti Kupang Letjen TNI Teguh Muji Angkasa yang kini menjabat Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat.

Gubernur yang memiliki nama lengkap Viktor Bungtilu Laiskodat menyebut dirinya melakukan diskusi bersama KASAD Dudung Abdurachman terkait rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di NTT.

Baca juga: Prabowo Bentuk Kodam di Setiap Provinsi, NTT Bakal Pisah dari Kodam IX/Udayana

Baca juga: Mengenal Mayjen TNI Harfendi, Pangdam IX/Udayana yang Baru Gantikan Mayjen TNI Sonny Aprianto

Baca juga: HUT Kodam IX/ Udayana,  Brigif 21/Komodo Berbagi Kasih Dengan Warga

Menurut Gubernur Viktor Laiskodat, Provinsi NTT perlu memiliki Kodam sendiri, lantaran saat ini NTT masih berada di wilayah teritorial Kodam IX/Udayana, bersama NTB dan Bali.

"Kami berdiskusi tentang rencana pembentukan Kodam NTT, dimana saat ini NTT masih berada di wilayah teritorial Kodam IX/Udayana, bersama NTB dan Bali, " sebut Gubernur Viktor Laiskodat dikutip dari akun resmi miliknya @viktorbungtilulaiskodat, pada Jumat, (21/7/2023).

Angin Segar Kodam NTT?

Pertemuan Gubernut Viktor Laiskodat dengan KASAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman setidaknya menjadi angin segar bagi rencana pembentukan Kodam baru di Provinsi NTT.

Apalagi berbagai pihak menilai pembentukan kodam di wilayah timur kepulauan Nusa Tenggara yang dahulu dikenal dengan Sunda Kecil ini merupakan sebuah hal yang positif dan perlu.

Hal ini mengingat posisi NTT sangat strategis sebagai teras indonesia yang berbatasan dengan dua negara yakni Australia di sisi selatan dan Timor Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) atau Timor Leste di sisi timur.

Persetujuan ini pun diungkapkan berbagai pihak mulai dari masyarakat sipil hingga pengamat pertahanan dan militer. Apalagi, dukungan pembentukan kodam ini selaras dengan rencana TNI AD dan Kemenhan membentuk kodam di setiap provinsi.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada awal tahun 2023 lalu berencana merealisasikan pembentukan Komando Daerah Militer atau Kodam di setiap provinsi.

Termasuk empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua, yakni Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Pegunungan.

Baca juga: Eks Komandan Pasukan Setan AD Mayjen TNI Sonny Aprianto, dari Pangdam Udayana ke Asintel Panglima

Baca juga: Mutasi di Tubuh TNI, Tujuh Pangdam Diganti Panglima Yudo Margono Termasuk Pangdam IX Udayana  

Baca juga: Lepas jabatan Pangdam XVIII/Kasuari, Ini Jabatan Baru Putra NTT Mayjen TNI Gabriel Lema di Mabes AD

Ia menyebut saat ini ada 38 provinsi, sementara jumlah Kodam sekarang 15.

"Ini sama ada mungkin (untuk) provinsi baru ya," ujar Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu 11 Februari 2023.

Adapun Kodam-Kodam yang sudah ada, yaitu Kodam I/Bukit Barisan, Kodam II/Sriwijaya, Kodam III/Siliwangi, Kodam V/Brawijaya, Kodam VI/Mulawarman, Kodam IX/Udayana, Kodam XII/Tanjungpura.

Beriktunya, Kodam XIII/Merdeka, Kodam XIV/Hasanudin, Kodam XVI/Pattimura, Kodam XVII/Cenderawasih, Kodam XVIII/Kasuari, Kodam Jayakarta, dan Kodam Iskandar Muda. Dengan demikian makan akan ada 23 Kodam baru.

Menhan Prabowo Subianto mengatakan, rencana pendirian markas Kodam di seluruh provinsi masih terus dimatangkan.

Menurutnya, realisasi rencana tersebut akan dimulai secara bertahap. "Kita godok terus. Insya Allah kita mulai sedikit-sedikit," kata Prabowo Subianto.

Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan mengapa harus ada Kodam di setiap provinsi. Ia mengungkapkan, sistem pertahanan Indonesia menitikberatkan pertahanan bersama dan rakyat semesta. Oleh karena itu, harus ada kerja sama dengan pemerintah daerah dan sipil.

"Jadi kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah, selalu dengan pemerintah sipil. Selalu berdampingan. Sama polisi sudah ke arah situ, di setiap provinsi ada Polda," ujarnya.

"Dan sekarang kita tiap provinsi kita tingkatkan menjadi Kodam. Sekarang sudah ada Korem-Korem. Itu rencana kita," tambah Prabowo Subianto.

Sebagaimana diketahui bahwa Kodam IX/Udayana meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dengan program pembentukan Kodam di setiap provinsi maka NTT dan NTB akan memiliki Kodam.

Dukungan Forkamri

Adapun rencana itu didukung Forum Cendekiawan Melanesia Republik Indonesia (FORKAMRI) khusunya untuk pembentukan Kodam di wilayah Provinsi NTT.

Ketua Umum FORKAMRI Albert Hama berharap proses pembentukan Kodam Persiapan NTT tersebut dipercepat.

Apalagi kata dia, rencana pembentukan Kodam Persiapan NTT selama ini telah banyak dibahas di internal TNI dan Kementerian Pertahanan.

"Rencana Kodam Persiapan NTT ini kan sudah hampir matang, bahkan kami monitor saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi l DPR RI, ini sudah disetujui. Kami dorong agar ini dipercepat, akan sangat bagus jika sebelum Panglima TNI sekarang pensiun, sudah dibentuk," ungkap Albert kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (19/11).

Ia menilai, Kodam Persiapan NTT menjawab kebutuhan pertahanan teritorial khusus wilayah NTT yang punya posisi strategis secara geopolitik.

"Posisi NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia tentu butuh penataan pertahanan teritorial yang baik dan mumpuni. Apalagi dinamika kawasan yang cenderung hangat belakangan ini bukan tidak mungkin beririsan dengan wilayah pertahanan NTT," jelas Albert.

Posisi NTT kian strategis karena NTT telah memberikan kepada dunia internasional Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang potensial, terutama untuk pelayaran kapal-kapal perdagangan internasional ke Australia dan Selandia Baru.

"Maka tentu saja kami mendorong agar ini bisa segera terwujud. Tantangan dan dinamika pertahanan ke depan juga akan sangat dinamis. Kalau selama ini bergantung ke Kodam IX Udayana yang bermarkas di Bali, ke depan NTT sudah bisa punya komando pertahanan sendiri," sambungnya.

Selain itu tokoh muda Indonesia Timur ini menjelaskan, NTT sebagai Provinsi Kepulauan memiliki wilayah yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang cukup padat. Terlebih lagi NTT memiliki potensi dan kekayaan luar biasa yang harus dijaga.

"Kareka konsep pertahanan kita adalah rakyat semesta maka tentu seluruh potensi harus diberdayakan, ya manusianya, kekayaan alamnya, pariwisatanya. Jangan lupa Pulau Komodo di NTT sudah menjadi destinasi wisata super premium oleh pemerintah pusat. Aspek-aspek ini harus didukung dengan pertahanan yang kuat. Usulan persiapan Kodam NTT ini sebaiknya dipercepat," tegasnya.

Dengan hadirnya Kodam NTT, bukan tidak mungkin akan makin banyak anak-anak NTT yang terpanggil menjadi prajurit TNI.

Apalagi, beberapa waktu lalu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Politeknik Pertahanan Dr. Aloysius Benedictus Mboi, yang bertujuan mencetak SDM di Bidang Pertahanan.

"Artinya pemerintah juga sudah melihat posisi strategis NTT untuk aspek pertahanan. Sebenarnya tidak ada alasan untuk menunda lagi pembentukan Kodam persiapan di NTT ini. Akan sangat baik jika ini akan menjadi Kado Panglima TNI Jenderal Andhika sebelum beliau memasuki masa purna tugas," tandas Albert.

Positif di mata pengamat militer dan keamanan

Sementara itu, meski tidak sepakat dengan wacana pembentukan Kodam di setiap provinsi, namun Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Muradi mendukung direalisasikan pembentukan kodam di NTT.

Menurutunya rencana penambahan Kodam di setiap provinsi aneh dan tidak mendesak.

"Saya sih enggak lihat urgensinya malah. Makanya kemudian itu agak aneh. Kenapa? Karena Kodam ini kan katakan militer. Militer kan mulai mundur sebaran, dia fokus kepada penataan negara dan sebagainya. Pertanyaannya, kalau kemudian dibangun (Kodam) di 37 provinsi itu, urgensinya justru saya belum lihat," " ujar Muradi saat dihubungi, Minggu (12/2/2023).

Menurutnya, penambahan Kodam sebenarnya bisa saja dilakukan. Akan tetapi, pembentukan Kodam itu semestinya dilakukan di wilayah yang memiliki karakteristik ancaman tinggi, contohnya Papua.

Muradi juga mengatakan, penambahan Kodam bisa saja dilakukan, misalnya di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) karena berbatasan langsung dengan Timor Leste.

"Itu oke lah, memungkinkan, atau di Kalimantan misalnya yang memang berbatasan langsung dengan wilayah negara lain, atau misalnya di NTT," kata Muradi.

Proses pembentukan

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menjelaskan mengenai urutan pembentukan Kodam di setiap provinsi.

Pertama adalah pengusulan kepada Panglima TNI.

"Sesuai perintah dari Menhan (Prabowo Subianto), dan Panglima TNI (Laksamana Yudo Margono) sudah setuju. Nanti setiap provinsi akan ada Kodam. Ini nanti kami usulkan kepada Panglima TNI, sudah kami usulkan. Panglima nanti akan mengusulkan kepada Kemhan," ujar Dudung Abdurachman usai Rapim TNI AD di Markas Besar AD, Jakarta, Jumat 10 Februari 2023.

Setelah melalui persetujuan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI, proses selanjutnya adalah mengajukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

"Tentunya juga nanti akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani), karena kan akan menyangkut masalah anggaran," kata Dudung Abdurachman.

Rencananya, usulan keberadaan Kodam di setiap provinsi itu bisa disetujui pada tahun ini.

"Tahun ini, kan itu tinggal mindahin. Contoh Korem Lampung dari Danrem bintang satu tinggal jadikan Pangdam di situ, nanti Danrem jadi Kasdam," ujar Dudung.

Juru Bicara Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, penambahan Markas Kodam di seluruh provinsi adalah hal yang mendesak. Saat ini, hanya ada 15 Kodam di Indonesia. Tidak semua provinsi memiliki Kodam masing-masing.

"Penguatan pertahanan teritorial adalah hal yang mendesak," ujar Dahnil saat dimintai konfirmasi, Minggu 12 Februari 2023.

Dahnil mengatakan hal tersebut juga merupakan keharusan yang harus segera dilakukan. Menurut dia, Kodam perlu dibentuk di seluruh provinsi Indonesia demi memperkuat pertahanan Indonesia.

Dia menekankan penguatan pertahanan Indonesia menjadi tujuan utama dari rencana pembentukan Kodam ini. "Untuk semakin memperkuat pertahanan Indonesia," ucap dia. (*/ian)

Ikuti berita terbaru POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS