98 Persen Warga Manggarai Barat Sudah Terdaftar Sebagai Peserta JKN

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Sebanyak 98 persen warga Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. 

Hal ini disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Febronia Animan, usai mengikuti Public Expose Laporan Pengelolaan Program-Laporan Keuangan (LPP-LK) BPJS Kesehatan tahun 2022, dari Labuan Bajo secara daring, Selasa 18 Juli 2023.

Dia mengatakan, dari capaian itu setidaknya sebanyak 270.885 ribu penduduk Manggarai Barat sudah mendapat jaminan pelayanan kesehatan, dari total 273.729 ribu penduduk Manggarai Barat. 

Artinya, cakupan program JKN di Manggarai Barat sudah mencapai minimal 98 persen dari jumlah penduduk.

Baca juga: Sambut HUT Ke-55 BPJS Kesehatan Peduli Sesama Melalui Donor Darah

"Ini berdasarkan data per Desember 2022. Sementara dari sisi ketersediaan anggaran, kita masih bisa mengcover setidaknya 6000 lebih penduduk Manggarai Barat," ujar Febronia.

BPJS Kesehatan, kata dia, terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi peserta program JKN di wilayah Manggarai Barat dengan melakukan berbagai inovasi. 

Salah satunya, menjamin pelayanan kesehatan bagi setiap bayi baru lahir. Ini untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terkait tidak dijaminnya bayi yang baru lahir oleh BPJS Kesehatan.

Baca juga: Puluhan Ribu Keluarga di Manggarai Barat Berisiko Stunting

Pihaknya ingin setiap bayi baru lahir dari peserta BPJS Kesehatan secara otomatis akan mendapatkan manfaat layanan program JKN. Penjaminan bayi baru lahir di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL).

"Kita sedang berupaya untuk bagaimana setiap bayi baru lahir saat pendaftaran sudah menggunakan nama bayi itu sendiri dan sudah langsung terekam dalam KK kartu kependudukan," ungkap dia.

"Kita sudah bertemu dengan Pemerintah Daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, ini sedang kita rembuk bersama dan ujungnya akan keluar dalam instruksi bupati," kata dia menambahkan.

Lebih lanjut dijelaskan, di wilayah Kabupaten Manggarai Barat ada 28 FKTP penyanggah pelayanan kesehatan dasar dan 3 rumah sakit pendukung yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Baca juga: Bupati Edi Endi Minta Investor di Labuan Bajo Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

Kendati demikian, ia tidak menjamin dari jumlah fasilitas kesehatan itu bisa mengcover seluruh masyarakat di Manggarai Barat. Menurutnya, perlu dilihat lagi berdasarkan ketersediaan dokter spesialis.

"Kalau dokter spesialis dan alat kesehatan tidak ada di Manggarai Barat baru dirujuk ke luar daerah," jelas dia. 

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ghufron Mukti dalam acara Public Expose Laporan Pengelolaan Program-Laporan Keuangan (LPP-LK) BPJS Kesehatan tahun 2022 menyebut, BPJS Kesehatan tidak lagi memiliki utang ke rumah sakit. 

Baca juga: Bupati Mabar Edistasius Endi Dorong Penyuluh Pertanian Inovasi Pupuk Organik

Menurutnya kondisi ini berbeda dengan dulu, yang mana BPJS Kesehatan punya utang banyak sehingga mempengaruhi pelayanan.

"BPJS Kesehatan itu nggak punya utang ke rumah sakit. Dulu memang utangnya banyak sekali sehingga mempengaruhi pelayanan. Sekarang BPJS tidak punya utang ke rumah sakit kecuali masih dalam proses klaim. Tapi secara real kita nggak punya utang," katanya dalam kegiatan tersebut. 

Penyelenggaraan Program JKN juga sukses mempertahankan predikat Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) selama sembilan kali berturut-turut atau 31 kali berturut-turut sejak PT Askes (Persero) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS