Bank Indonesia Bersama TPID NTT Komitmen Gelar GNPIP

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Akselerasi program pengendalian inflasi pangan terus didorong melalui penguatan sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai wilayah.

Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah NTT menunjukkan komitmen tersebut melalui gelaran GNPIP NTT di Kabupaten Sumba Timur, Jumat, 14 Juli 2023.

Sinergi GNPIP Provinsi NTT ini, bertujuan untuk menggaungkan langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai yang lebih integratif, massif , terstruktur, melibatkan banyak pihak dan berdampak nasional dalam pengendalian harga, melalui Kerja sama Antar Daerah (KAD), digital farming, urban farming dan inovasi lainnya dalam bidang pertanian, komunikasi untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di wilayah NTT.

Penguatan GNPIP NTT 2023 mengusung tema, "Sinergi dan Inovasi Ketahanan Pangan Melalui Kerja sama Antar Daerah (KAD) Terintegrasi, Hilirisasi Pangan, dan Digitalisasi Rantai Pasok". Tema tersebut dipilih dengan melihat peran strategis KAD, hilirisasi, dan digitalisasi terkait pangan di daerah dalam pengendalian harga dan menciptakan ketahanan pangan ke depan.

Baca juga: Kaum Milenial Tanam Cabai dan Tomat Basis Teknologi, Upaya Pengendalian Inflasi di Sumba Timur 

Penguatan kelembagaan melalui KAD tidak hanya bertujuan untuk ketahanan pangan dan kestabilan harga, namun juga meningkatkan inklusi perekonomian. Sementara, penguatan inovasi hilirisasi penting untuk dilakukan guna meningkatkan nilai tambah suatu produk yang saat ini telah dan sedang di implementasikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, aspek digitalisasi diperlukan untuk memperkuat akurasi dan kecepatan akses data harga dan neraca pangan yang pada akhirnya digunakan untuk pengambilan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam rilis yang diterima POS-KUPANG.COM, Sabtu, 15 Juli 2023, kegiatan GNPIP di Sumba Timur dihadiri oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Gubernur Provinsi NTT, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Bupati/Wakil Bupati di 22 Kabupaten/Kota se- NTT, Satker Kantor Pusat Bank Indonesia (Departemen Regional, Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola), Forkopimda NTT, dan anggota TPID di wilayah NTT, serta mitra strategis lainnya untuk kembali menggelorakan upaya pengendalian inflasi dan membangun ketahanan pangan di Provinsi NTT.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menekankan, terdapat empat hal utama yang menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi, diantaranya adalah ketahanan pangan dan energi, serta SDA dan digitalisasi.

Baca juga: Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Digelar di Sumba Timur

Salah satu faktor penyebab tingginya inflasi di negara-negara maju seperti yang terjadi saat ini adalah akibat dari masih kurangnya ketahananan pangan dan energi, serta terbatasnya SDA meskipun teknologi yang dimiliki sudah sangat baik.

Destry menegaskan, dengan berbagai bauran kebijakan dan penguatan sinergi seperti terus mendorong inovasi GNPIP, Bank Indonesia optimis tekanan inflasi akan terjaga dalam kisaran 3,0±1 persen pada 2023 dan 2,5±1 % pada 2024, dengan inflasi inti akan kembali lebih awal pada paruh pertama 2023.

Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat menyampaikan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama TPID Provinsi NTT dan seluruh stakeholders turut mendukung upaya stabilisasi harga dan senantiasa bersinergi untuk menjaga terkendalinya inflasi pangan.

Hal tersebut, kata Viktor, membutuhkan strong partnership dan komitmen seluruh elemen terkait di dalam negeri. Viktor menambahkan, dalam upaya pengendalian inflasi pangan diperlukan implementasi kebijakan riil yang bisa dirasakan langsung oleh para petani dan peternak.

Baca juga: BI Perkuat Sinergi Taktis Pengendalian Inflasi dengan Soft Launching Pasar Murah

GNPIP Provinsi NTT diwujudkan melalui implementasi 4 program unggulan, yaitu penguatan klaster ketahanan pangan, Business Matching kepada akses keuangan, penguatan digitalisasi, dan penguatan kelembagaan.

Pertama,penguatan klaster ketahanan pangan yang terdiri darilaunching BUMD Pangan Kota Kupang, gerakan urban farming Provinsi NTT, dan Penyerahan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

Kedua,Business Matching kepada akses keuangan berupa penyerahan Kredit Mikro Merdeka dari BPD NTT kepada kelompok tani.