Munaslub PKN
Pernyataan Penting Anas Urbaningrum Setelah Resmi Jadi Ketum PKN dalam Munaslub 2023
Pernyataan penting itu berkaitan dengan persoalan pribadi, komitmen kepartaian PKN hingga kesiapan menyambut pesta demokrasi dalam Pemilu 2024.
POS-KUPANG.COM - Mantan politisi Demokrat Anas Urbaningrum resmi menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menggantikan I Gede Pasek Suardika. Penetapan Anas menjadi Ketua Umum PKN dilaksanakan dalam ajang musyawarah nasional luar biasa atau Munaslub PKN di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (15/7/2023).
Dalam pidato penutupan Munaslub PKN 2023, Anas Urbaningrum menyampaikan sejumlah pernyataan penting. Pernyataan penting itu berkaitan dengan persoalan pribadi, komitmen kepartaian PKN hingga kesiapan menyambut pesta demokrasi dalam Pemilu 2024 mendatang.
Pernyataan Syukur
Dalam pidato penutupan Munaslub PKN 2023, Anas Urbaningrum menyampaikan sekaligus mengingatkan para kader untuk selalu bersyukur, terutama karena partai baru itu dapat melangsungkan agenda Munaslub dengan lancar.
Baca juga: Ketum PKN, Anas Urbaningrum: Partai Bukan Kepunyaan Keluarga
Baca juga: Setelah Ditetapkan Jadi Ketum PKN, Anas Urbaningrum Pidato di Monas Jakarta
Baca juga: Anas Urbaningrum Disambut Puluhan Kader PKN di Monas
"Pertama kita mengucapkan rasa syukur yang tulus, ikhlas yang sungguh sungguh. Syukur karena acara dan kegiatan kita berjalan dengan baik, semata-mata karena komitmen dan kesadaran kita, bahwa Partai Kebangkitan Nusantara harus terus menerus dihidupkan, dibangkit-bangkitkan, dan ditinggikan masa depannya," ungkap Anas Urbaningrum.
Ia menyebut komitmen dan kesadaran seluruh kader dan anggota partai menentukan agenda politik PKN dalam Munaslub 2023 berjalan dengan baik. Selain itu, dengan komitmen dan kesadaran yang sama maka akan membangkitkan PKN menjadi partai yang besar.
Menurut dia, hal tersebut adalah modal awal bagi PKN untuk terus pembinaan secara internal.
"Dan kemudian dengan membina, membangun, menata drinya secara internal itu, maka punya daya energi kuat untuk melangkah dengan kecepatan tinggi, menatap masa depan politik yang penuh tantangan tahun depan," ungkap mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini.
Dalam kesempatan itu, Anas Urbaningrum juga menyampaikan poin penting sebagai pembelajaran dan bekal bagi para kader dalam berpartai.
Baca juga: Anas Urbaningrum Tak Takut Dikriminalisasi Lagi
Baca juga: Anas Urbaningrum akan ke Cikeas, Makan Bakso di Depan Rumah SBY
1) Sejarah adalah pembelajaran
Anas Urbaningrum menilai sejarah merupakan bagian pembelajaran hidup baginya. Hal yang menimpanya selama ini baginya telah menjadi sejarah untuk sebuah pembelajaran.
"Kedua, saya terima kasih saya mendapatkan kuliah sejarah yang lengkap dari Ketua Majelis Agung, bagian yang agung-agunglah sejarah ini, karena sejarah adalah pelajaran."
"Sejarah adalah cermin hikmah dan sejarah adalah butiran-butiran nilai yang bisa kita petik dan nilai-nilai itu kita olah, kita transformasikan sesuai dengan tantangan baru hari ini, bahkan tantangan yang kita ramalkan muncul di masa depan."
"Itulah fungsi kita belajar dari sejarah. Sejarah adalah pelajaran dan hikmah. Masa depan adalah tantangan yang dengan keyakinan mesti kita wujudkan," urai Anas Urbaningrum.
2) Komitmen PKN sebagai Partai Baru
Anas Urbaningrum membicarakan komitmen PKN sebagai partai polirik baru di Indonesia. Menurutnya, PKN sebagai partai baru harus membawa sebuah kebaruan.
"'Apa yang kita bayangkan tentang partai ini? Partai kita, PKN, sebagai partai baru harus membawa kebaruan'," katanya.
"Partai baru wajib membawa kebaruan, kebaruannya apa? kebaruannya adalah komitmen yang sungguh-sungguh dan sejati tentang Indonesia yang berbasis prinsip Nusantara itu."
"Yang baru dari PKN adalah penegasan setegas-tegasnya, sejelas-jelasnya, bahwa kita harus bersikap dan memberlakukan Indonesia ini dalam posisi yang terhormat, sebagaimana yang telah dirancang dan dicita-citakan oleh para pendahulu," lanjut Anas.
3) PKN Tidak Eksklusif
Anas Urbaningrum juga mengatakan bahwa prinsip PKN bukanlan organisasi yang berbasis kepentingan pribadi atau keluarga. PKN sebagai partai politik harus ditata berdasarkan prinsip organisasi modern.
"Partai bukan properti pribadi, partai bukan properti family, partai bukan kepunyaan keluarga, kalau mau disebut keluarga partai harus mempunyai keluarga besar seluruh bangsa Indonesia," ungkap Anas.
"Dengan prinsip seperti itu, maka PKN tidak eksklusif, PKN akan menjadi partai yang terbuka, partai yang mengundang siapa saja, tenaga terbaik, tenaga politik terbaik yang berkomitmen bekerja untuk masa depan bangsa, bisa bergabung dengan partai kita PKN," imbuhnya.
Selain, itu PKN juga tidak melihat berdasarkan golongannya, agama, silsilah, asal daerah, warna kulitnya hingga rambut. PKN, kata Anas Urbaningrum adalah partai yang terbuka.
"Jika bisa kita kerjakan bersama, insya Allah partai kita akan menjadi magnet bagi hadirnya siapa saja," terang Anas.
4) Kader Diminta Tak Mempermasalahkan Bila Ada Kader Baru
Anas Urbaningrum menyinggung terkait kedatangan kader baru. Ia mewanti-wanti kadernya agar menghormati kader lainnya, apalagi jika ada kader yang baru bergabung. Menurutnya, hadirnya kader baru dapat memperkuat barisan perjuangan partai.
"Jika hadir kader baru, jangan pernah merasa terancam. Bahwa hadirnya kader baru bukan ancaman kader lama, hadirnya kader baru untuk memperkuat barisan perjuangan karena tantangan kita berat."
"Tidak bisa tantangan berat itu, bisa kita panggul sendiri," ucapnya.
"Kalau ada partai yang kader lamanya sudah berjuang kemudian merasa terancam dengan kader baru, dijamin partai itu akan menjadi partai yang kerdil," lanjutnya.
Anas Urbaningrum mengingatkan, agar para kader saling mendukung, topang menopang, dan tidak boleh ada tendensi saling menyisihkan.
5) Partai Harus Dibangun Berdasarkan Meritokrasi
Anas Urbaningrum menegaskan bahwa partai yang baik adalah dibangun berdasarkan asas meritokrasi.
"Saya ingin mengajak kita untuk mulai menerapkan asas meritokrasi. Meritokrasi akan memacu kita untuk bekerja yang terbaik," ucap Anas.
Anas menambahkan, agar para kader lebih mengedepankan hal-hal yang terbukti nyata bagi kemajuan partai, kemajuan masyarakat, bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.
Meritokrasi merupakan sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan, senioritas, dan sebagainya.
6) Kader Harus Berjuang Keras
Anas Urbaningrum mengingatkan tugas seorang politisi maupaun kader PKN adalah petugas kepentingan publik. Karena itu, politisi wajib punya kecakapan untuk merumuskan kepentingan publik dan menerjemahkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi kepentingan banyak orang.
"Kader-kadernya pengurus-pengurus PKN harus mencegah agar Indonesia tidak terjerembab ke dalam lubang involusi demokrasi. Kita harus berjuang keras agar Indonesia yang sejak tahun 1998 melakukan reformasi terus maju berkembang dan yang terbangun adalah demokrasi produktif, demokrasi yang berfungsi dengan baik," ungkapnya.
7) Alasan Tidak Bisa Jadi Caleg
Anas Urbaningrum menyebut para kader atau yang akan menjadi calon legislatif (caleg) PKN adalah kader tangguh. Sementara dirinya belum bisa ikut konntestasi sebagai calon legislatif.
"(Anda) bagian dari caleg-caleg yang tangguh, saya yang belum bisa nyaleg. Karena ada putusan yang saya belum nyaleg, putusan yang dzalim, keputusan yang tidak berdasar, tapi itu tidak apa-apa, itu sudah menjadi bagian dari perjalanan saya, dan ini menjadi perjuangan kita," ucap Anas.
Anas pun berpesan ke kadernya yang nantinya jika menjadi pemimpin negeri agar tidak bersikap zalim.
"Suatu hari PKN dipercaya menjadi pemimpin negeri ini, maka pemimpin yang dihasilkan oleh PKN harus menjauhi sikap dan sifat yang zalim."
"Tidak boleh menggunakan dan memperalat kekuasaannya dan kewenangannya untuk mencelakai pihak lain, untuk menindas, menyingkirkan pihak lain, untuk memperkusi pihak lain. Karena fungsi kekuasan bukan itu, fungsi kekuasan dan kewenangan adalah menggerakan perbaikan," ungkapnya.
8) Jadi Pemimpin Jangan Pidato dari Jeddah
Anas juga mengingatkan kepada seluruh kader partainya apabila menjadi pemimpin maka tak boleh berpidato dari Jeddah, Arab Saudi. Anas mengatakan, pidato dari Jeddah merupakan bentuk ekspresi kezaliman.
"Jika dipercaya menjadi pemimpin, saya berharap jangan pernah pidato dari Jeddah, misalnya. Karena itu bukan pidato, itu ekspresi kezaliman, contoh, contoh," ucap Anas.
Meski demikian, Anas Urbaningrum tak menjelaskan secara eksplisit maksud dirinya melempar istilah tak boleh berpidato dari Jeddah.
Anas juga mengingatkan agar jika kelak menjadi pemimpin maka harus setia dengan tugas yang diembannya. Menurutnya, pemimpin adalah produk dari kompetisi sehingga kalah dan menang merupakan hal yang biasa.
"Kalah menang biasa, tarung keras bahkan kasar boleh, tapi enggak boleh ngamukan apalagi dari belakang, tidak boleh. Harus fair, jujur, kesatria, contoh misalnya ini, contoh nih contoh," imbuhnya.
9) Politik Tertinggi adalah Kemakmuran Rakyat
Anas Urbaningrum juga mengatakan bahwa politik tertinggi yang dinilainya adalah kemakmuran rakyat.
"Politik yang tertinggi, politik yang tertinggi adalah kemakmuran rakyat. Politik yang tertinggi bukan jumlah kursi terbanyak."
"Kalau PKN punya kursi banyak dipercaya rakyat di dalam pemilu, punya kursi banyak, tetapi rakyat tidak makmur, maka PKN menjadi partai yang berdosa."
"Dan itu, namanya dosa politik. Dosa politik hanya bisa dikoreksi dengan permohonan maaf yang sungguh-sungguh kepada rakyat," ucapnya.
Anas pun meyakini, kader PKN akan menjadikan filosofi politik tertinggi adalah kemakmuran rakyat itu sebagai pegangan.
10) Kader Bersiap Jelang Pemilu 2024
Anas Urbaningrum di akhir pernyataannya, mengajak kader PKN untuk menyiapkan diri menghadapi tahapan pemilihan umum atau Pemilu 2024. Apalagi waktunya semakin dekat.
"Itu tantangan yang berat, tapi bagaimana membuat tantangan berat itu bisa kita pikul, atasi, caranya adalah bahwa kita harus punya keyakinan," ucapnya.
Adapun Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) berdiri bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2021. Sebelumnya, partai tersebut bernama Partai Karya Perjuangan yang terdaftar pada 2008 berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-23.AH.11.01 Tahun 2008 tertanggal 3 April 2008.
Perubahan nama baru menjadi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) ditetapkan di Jakarta dalam Musyawarah Nasional Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) yang diselenggarakan pada tanggal Kamis 28 Oktober 2021, sekaligus juga menetapkan pembaruan bendera/lambang dan penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART).
Mantan Ketua Umum PKN, I Gede Pasek Suardika mengatakan, partai politik itu didirikan oleh sejumlah loyalis mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Pasek menyebutkan, loyalis Anas yang menjadi bagian PKN antara lain mantan anggota DPR dari Fraksi Demokrat Mirwan Amir, eks pengurus Demokrat Ian Zulfikar, aktivis HMI Asral Hardi, wartawan dan fotografer Bobby Triadi, serta Sri Mulyono yang saat itu menjabat sekretaris jenderal PKN.
Sementara saat PKN didirikan, Anas Urbaningrum tengah menjalani masa hukuman penjara selama 8 tahun terkait kasus korupsi. Anas divonis bersalah menerima sejumlah pemberian (gratifikasi) terkait korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta kasus pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi. (*)
Ikuti berita terbaru POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.