KPK Tahan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan, Diduga Terima Rp 3 Miliar

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan. Hasbi Hasan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.

"Dalam hal kepentingan untuk penyidikan maka tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka HH ( Hasbi Hasan ) ditahan selama 20 hari ke depan," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu 12 Juli 2023 petang.

Firli Bahuri mengatakan Hasbi Hasan akan ditahan di Rutan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan hingga 31 Juli mendatang.

Sebelumnya KPK telah menetapkan Hasbi Hasan sebagai tersangka bersama Komisaris Independen Wijaya Karya (Wika) Beton Dadan Tri Yudianto dalam kasus ini.

Adapun Dadan Tri Yudianto sudah ditahan selama 20 hari hingga 25 Juni 2023.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap yang sebelumnya menyeret dua hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh.

Baca juga: Mahkamah Agung Bungkam Soal Kabar Sekretaris MA Jadi Tersangka

Dalam kasus ini, Hasbi Hasan diduga sebagai penerima suap pengaturan vonis. Firli Bahuri menyebut Hasbi Hasan memiliki pengaruh besar di MA dengan jabatannya selaku Sekretaris MA.

"Dari uang Rp11,2 miliar tersebut, DTY ( Dadan Tri Yudianto ) kemudian membagi dan menyerahkannya pada HH (Hasbi Hasan) sesuai komitmen yang disepakati keduanya dengan besaran yang diterima HH sejumlah sekitar Rp3 Miliar," ujar Firli Bahuri.

Firli Bahuri membeberkan perkara ini bermula ketika debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Heryanto Tanaka yang mengajukan pelaporan pidana dan gugatan perdata di internal kepengurusan koperasinya ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Agar proses hukum selalu dapat dipantau dan dikawal, Heryanto menunjuk Theodorus Yosep Parera sebagai salah satu kuasa hukumnya untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut.

Untuk kasus pidana, Heryanto Tanaka yang merupakan deposan di KSP Intidana menanamkan investasi dalam bentuk simpanan berjangka sebesar Rp 45 miliar. Namun, terjadi permasalahan keuangan di KSP Intidana yang mengakibatkan hak-hak para deposan tidak dapat terpenuhi.

Baca juga: Mahkamah Agung Heran Pernyataan Denny Indrayana MA Kabulkan PK Moeldoko

Atas permasalahan tersebut, Heryanto melaporkan Budiman Gandi selaku Ketum KSP Intidana atas tindakan pidana pemalsuan surat atau akta notaris. Atas laporan itu, Budiman Gandi diproses hukum hingga masuk ke pengadilan.

Pengadilan Negeri Semarang pada 11 November 2021 memutus perkara tersebut dengan membebaskan Budiman Gandi dari segala dakwaan. Atas putusan itulah, Heryanto mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Dalam kasasinya, Heryanto merasa dirugikan oleh PN Semarang. Mengingat Heryanto menginginkan Budiman Gandi dapat dihukum penjara, sehingga dia berkoordinasi dengan Theodorus Yosep Parera.

"HT memerintahkan TYP untuk turut mengawal proses upaya hukum kasasi yang diajukan Jaksa ke Mahkamah Agung," kata Firli Bahuri.

Selain meminta Yosep, Heryanto Tanaka juga berkomunikasi dengan Dadan Tri Yudianto. Ia merupakan Komisaris Independen PT Wika Beton yang juga diduga orang dekat Hasbi Hasan.

Dalam komunikasi itu, Heryanto meminta Dadan untuk memastikan bahwa Yosep selalu mengawal proses kasasi pidana terhadap Budiman di Mahkamah Agung.

Baca juga: BREAKING NEWS: Mahkamah Agung Tolak Kasasi Randy Badjideh

"Selain itu, ada kesepakatan antara HT dengan DTY, yang berikutnya DTY juga akan turut mengawal proses kasasi dengan adanya pemberian fee memakai sebutan 'suntikan dana'," kata Firli Bahuri.

Komunikasi Heryanto dan Dadan itu turut mengungkap soal dugaan jalur suap pengaturan perkara di MA. Ada jalur atas, ada pula jalur bawah. Diduga, Hasbi Hasan merupakan pihak yang dimaksud sebagai jalur atas.

"Dari beberapa komunikasi antara HT dan TYP, terdapat beberapa agenda skenario agar kasasi Jaksa dikabulkan menggunakan istilah 'jalur atas dan jalur bawah' yang dipahami dan disepakati keduanya berupa penyerahan sejumlah uang ke beberapa pihak yang memiliki pengaruh di Mahkamah Agung yang satu di antaranya HH selaku Sekretaris Mahkamah Agung," ungkap Firli Bahuri.

Pada Maret 2022, Yosep mengirimkan foto tangkapan layar susunan Majelis Hakim tingkat kasasi ke Dadan.

Tak lama kemudian, Heryanto berinisiatif untuk mempertemukan Dadan dengan Yosep di Rumah Pancasila Semarang, Kota Semarang. Pertemuan kemudian terjadi dengan dihadiri Heryanto, Dadan, dan Yosep. Dadan menyampaikan keseriusan untuk mengawal proses kasasi.

Sebagai bentuk keseriusan, Dadan kemudian menghubungi Hasbi Hasan di hadapan Heryanto dan Yosep. "Meminta HH untuk turut serta mengawal dan mengurus kasasi perkara HT di Mahkamah Agung dengan disertai adanya pemberian sejumlah uang," kata Firli Bahuri.

Baca juga: Gugatan Ganti Rugi Lahan Eks PU Larantuka Ditolak Mahkamah Agung

Hasbi kemudian setuju untuk mengurus perkara kasasi itu. Diduga, atas upaya 'pengawalan' dari Hasbi Hasan dan Dadan, putusan kasasi pidana yang diinginkan Heryanto terhadap Budiman Gandi Suparman dikabulkan. Budiman dinyatakan bersalah dan dipidana selama 5 tahun penjara. Putusan itu sesuai dengan keinginan Heryanto.

Usai kasasi itu, penyerahan uang terjadi. Pada periode Maret-September 2022 terjadi transfer uang melalui rekening bank dari Heryanto pada Dadan sebanyak 7 kali. Nilai totalnya sekitar Rp 11,2 miliar.

"Dari uang Rp 11,2 miliar tersebut, DTY kemudian membagi dan menyerahkannya pada HH sesuai komitmen yang disepakati keduanya dengan besaran yang diterima HH sejumlah sekitar Rp 3 miliar," kata Firli Bahuri.

Atas keterlibatannya itu, Hasbi Hasan disangka Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. KPK juga telah melakukan penyitaan beberapa unit mobil mewah sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hasbi Hasan sudah ditahan penyidik KPK usai pemeriksaan kemarin. Namun ia enggan berkomentar soal kasus yang menjeratnya tersebut. (tribun network/ham/dod)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS