Ini Pandangan Pengamat Militer Soal Langkah Pemerintah Turuti Tuntutan KKB Papua

POS-KUPANG.COM - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyebut bahwa langkah pemerintah menuruti tuntutan syarat pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens menimbulkan kekhawatiran.

Menurut dia, apabila pemerintah benar-benar memenuhi syarat pembebasan pilot asal Selandia Baru itu maka hal itu justru membuat Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kian percaya diri melancarkan aksi gangguan keamanan.

Bukan tidak mungkin, lanjut Fahmi, KKB Papua semakin percaya diri melancarkan aksinya setelah kemauannya dipenuhi pemerintah.

Meski demikian, Fahmi juga yakin bahwa aparat TNI dan Polri pasti telah mengantisipasi hal itu.

Baca juga: Penjabat Bupati Nduga Edison Gwijangge Negosiasi dengan KKB Papua Bebaskan Pilot Susi Air

"Semua dilakukan secara cermat dan terukur. Setiap perkembangan juga dievaluasi, termasuk dampak dan risiko yang mungkin hadir dalam setiap langkah, hingga kemungkinan terburuk," kata Fahmi dikutip dari Kompas.com, Rabu (5/7/2023).

Fahmi mengatakan, potensi eskalasi gangguan keamanan di daerah konflik pada dasarnya tak bisa dihindarkan. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi ialah penyanderaan pilot berkebangsaan Selandia Baru ini juga berdampak terhadap kampanye dan operasi politik internasional mereka.

Oleh karena itu, Fahmi mengatakan bahwa rasa kekhawatiran terhadap KKB ke depan sebaiknya dikesampingkan dulu.

"Saat ini prioritasnya adalah bagaimana agar KKB melepas Philip Mehrtens sesegera mungkin," ujar Fahmi.

Baca juga: Pangdam XVII Cenderawasih Sebut Pilot Susi Air Sehat, Negosiasi dengan KKB Papua Terus Dilakukan

Di samping itu, Fahmi yakin bahwa pemerintah baik aparat TNI dan Polri tidak gegabah dalam hal menuruti syarat pembebasan Philip. Menurutnya, rencana aksi pasca-pembebasan pasti tetap disiapkan dan dijalankan oleh aparat.

"Terutama untuk menegaskan kedaulatan, memulihkan kepercayaan, meningkatkan rasa aman dan menegakkan hukum," tegas dia.

Diketahui, KKB menyandera Philip sejak 7 Februari 2023. Dalam perjalanannya, KKB membandrol Rp 5 miliar sebagai syarat melepas Philip.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan tak masalah bila KKB mengajukan syarat tersebut.  Menurut Yudo, uang sebesar itu tak masalah digelontorkan demi menyelamatkan nyawa manusia.

"Yang jelas itu tadi untuk damai dan kemanusiaan, apalagi menyangkut nyawa manusia, baik pilot maupun masyarakat setempat, artinya tidak ada apapun yang seharga itu" kata Yudo di di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Yudo kini menyerahkan proses negosiasi pembebasan Philip kepada Penjabat (Pj) Bupati Nduga Edison Gwijangge. Edison bahkan kini sudah berada di Wamena guna menyiapkan pesawat untuk membebaskan Philip. 

Sementara itu, Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey sebelumnya juga mengatakan bahwa pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) kelompok Egianus Kogoya meminta Komnas HAM untuk menjadi negosiator.