Kemenkumham NTT Gelar Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak di Labuan Bajo

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Kakanwil Kemenkumham NTT ), mengadakan Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak atau Mobile Intellectual Property Clinic (MIPC) di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Manggarai Barat Edi Endi, di aula Zazgo Hotel, Senin 26 Juni 2023.

Kakanwil Kemenkumham NTT Marciana Dominika Jone mengatakan Mobile Intellectual Property Clinic ini bertujuan untuk menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan terkait kegiatan intelektual.

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham NTT Marciana Dominika Ajak Seluruh Jajaran Lakukan Pemutakhiran Data SIMPEG

"Melalui layanan kolaboratif MIPC diharapkan mampu mengakselerasi pencapaian tujuan dan upaya pemerintah agar benar-benar mendorong potensi potensi kekuatan intelektual di NTT, khususnya Manggarai Barat sebagai daerah pariwisata," ujar Marciana.

Menurut dia, perlindungan hukum terhadap KI menjadi aspek penting dalam mendorong kreativitas dan inovasi, sehingga pemerintah dipandang perlu mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan KI.

"Dengan tujuan menjadikan KI sebagai bagian dari wisata yang dapat meningkatkan daya tariknya wisatawan dan perekonomian daerah," kata dia.

Lebih lanjut dikatakan, potensi besar dari KI dapat membentuk identitas atau branding Bangsa Indonesia. Nation branding merupakan sebuah konsep yang menilai cara sebuah negara dipandang oleh negara-negara lainnya.

Baca juga: Pemerintah Manggarai Barat Hibah Tanah ke Kemenkumham Untuk Bangun Lapas

Konsep nation branding meliputi seluruh dimensi yang perlu dibenahi dengan terintegrasi, termasuk di dalamnya dimensi ekonomi, pariwisata, kebudayaan, pemerintahan, dan lain-lain.

Menurut dia, nation branding memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing nasional. Sebagai bentuk representasi diri negara yang strategis, nation branding diharapkan dapat menciptakan reputasi kapital melalui promosi kepentingan ekonomi, politik dan sosial.

"Melalui kolaborasi baik dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, diharapkan peningkatan kualitas dan kuantitas KI Indonesia akan segera terwujud," harap Marciana.

Baca juga: Kanwil Kemenkumham NTT Gelar Seleksi Kompetensi Dasar Calon Taruna/Taruni Poltekim dan Poltekip

Pada tempat yang sama, Bupati Manggarai Barat Edi Endi mengungkapkan KI menjadi sangat penting, karena memberikan edukasi dan pendampingan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan kepastian atas kekayaan intelektual yang dihasilkan.

Sebelumnya, lanjut dia, Pemkab Manggarai Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2021 tentang perlindungan kekayaan intelektual.

"Ini bagian dari spirit bagaimana pemerintah memberikan perlindungan atas hak-hak cipta yang dimiliki masyarakat di Manggarai Barat. Selain itu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari kekayaan intelektual," ungkap Edi Endi.

Bupati Edi pun turut mengajak masyarakat di wilayah itu untuk mendaftarkan KI mereke ke Kemenkumham, baik yang baru memulai usaha atupun yang sudah memiliki usaha.

"Jangan meremehkan pentingnya melakukan pendaftaran merek sehingga pada saatnya karya-karya kita tidak diklaim oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab," pungkasnya. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS